Penerapan Syariat Islam Di Aceh Politis

PEUSANGAN ( Berita ) : Penerapan syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari unsure politik untuk mencari win win solution dalam meredam konflik Aceh. Hal itu terjadi karena kondisi yang terjadi di Aceh saat ini sangat menyedihkan dan memalukan.
Hal itu disampaikan Inayah Rohmaniyah, M.Hum,M.A, Ph.D (abd) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. “Keadilan menjadi mahal di Aceh, yang bersyariat Islam.
Padahal, tujuan penegakan syariat Islam itu untuk keadilan dan kemakmuran serta untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam seminar Internasional bertema: “Islam dan Politik Indonesia (suatu kajian tentang penerapan syariat Islam di Aceh serta perbandingan penerapan syariat Islam di Malaysia dan Iran), diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim (Umuslim) di Aula MA Jangka, kampus setempat, Minggu (4/5).Menurut Inayah, pasca pe-nerapan syariat di Aceh, terke-san masyarakat semakin apa-tis dan ada yang ikut-ikut ber-main ‘curang’ atas ketidaka-dilan yang selama ini dilihat-nya. Hukum memang untukorang kecil, hukum memanguntuk dilanggar , dan inilahdilema yang terjadi di Acehsekarang,” katanya.
Di hadapan ratusan mahasiswa dan elemen,Inayah mengatakan, penerapan Syariat Islam di Aceh, tidak lebih dari ‘simbol’ kepentingan dan keegoan. Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Inayah mempertanyakan, penerapan syariat Islam di provinsi ujung barat Sumatera itu hanya untuk menjadikan masyarakat sebagai tumbal demi kepentingan segelintir elit politik.“
Lihat aja, apa yang terjadi di Aceh sekarang ini. Hampir 11 tahun penerapan hukum syariat, namun kondisi Aceh nyaris tidak ada perubahan. Malahan, pelanggaran terus menerus terjadi, bahkan semakin vulgar.
Selain itu, bukan hanya masyarakat awam saja yang melakukannya, pejabat pemerintah, mahasiswa, pelajar berlomba-lomba melakukan kemaksiatan (mesum),” jelasnya. Oleh sebab itu, imbuhnya, tidak salah, jika ada anggapan, pemberlakuan hukum syariat di bumi Serambi Makkah tidak lebih dari syariat yang berbalut dengan maksiat.
“Lihat saja di media di Aceh selama ini, setiap hari masyarakat dicekoki pemberitaan narkoba, pembunuhan, khalwat, korupsi dan prostitusi. Bahkan, persentasenya, mengalami peningkatan luar biasa, terutama setelah Wilayatul Hisbah (WH) tidak lagi berdiri sendiri secara independen,” katanya.
Terasing
Menurut Dosen UIN Sunan Kalijaga itu, umat Islam dalam dalam kehidupan modern ini menjadi terasing dan alergi. Berpolitik, berpartai politik atau berkampanye dianggap tabu dan aneh dalam kehidupan seorang muslim.
“Inilah yang menjadi tragedi dalam umat Islam, sehingga sifat Islam yang termasyhur menjadi terkucil manakala berbicara mengenai pentingnya ketatakenegaraan kepada para pejabat maupun institusinya dicelup Islam,” katanya.
Perdebatan ilmiah mengenai Islam dan politik sudah muncul setelah tumbangnya kekhalifahan Islam Ottoman 1924. Sebelumnya literatur mengenai pendekatan Islam terhadap masalah kenegaraan, baik soal pemilihan imam, kualifikasi pemimpin amir dan tata administrasi kekhalifahan tidak meragukan integrasi Islam dan politik.
Setelah itulah muncul berbagai literatur yang banyak dibaca kalangan umat Islam,sehingga mengaburkan jatidiri Islam dalam kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaga yang dibangun untuk mengendalikannya.
Sementara, Prof. Mark R. Woodward dari Arizona State University, Amerika didampingi Inayah Rohmaniyah, dalam wawancara khususnya, usai seminar juga menilai, penerapan syariat Islam di Aceh lebih bersifat politis, sehingga tidak berjalan sebagaimana ketentuannya. “Padahal syariat Islam itu bukan hanya memakai jilbab, namun sifatnya universal,” katanya yang mengaku dia seorang muslim.
Empat Pemateri
Panitia pelaksana Rahmad, usai seminar sehari mengatakan, tujuan digelar seminar yang dibuka Rektor Umuslim, Dr H Amiruddin Idris,SE..MSi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa dan akademisi tentang penerapan syariat Islam di Aceh, dan perbandingan dengan penerapan syariat Islam di Malaysia dan Iran.
Seminar menghadirkan empat pemateri yaitu, Prof. Mark R. Woodward (Arizona State University, Amerika), Dicky Sofjan, Ph.D (Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta), Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Ph.D (IAIN Ar Raniry, Banda Aceh) dan Inayah Rohmaniyah, M.Hum, M.A,Ph.D (abd) (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).
Selain itu, panitia mengundang Kepala Dinas Syariat Bireuen, DPRK dan ulama serta tokoh-tokoh masyarakat baik dari Bireuen dan dari Lhokseumawe dan Aceh Utara. Walikota Lhokseumawe diwakili Kadis Syariat Islam dan Dosen STAIN Malikussaleh dan Direktur Eksekutif The Finiqas Institute), Danial MA yang bertindak sebagai pembahas. (WSP/cb02)