Mendikbud Didesak Mundur

JAKARTA ( Berita ): Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) La Ode Ida meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengundurkan dari jabatannya.
La Ode menilai M Nuh tidak mampu menjalankan tugas negara berupa penyelenggaraan ujian nasional (UN) secara serentak. Akibatnya, banyak pihak dirugikan, terutama para siswa yang sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan ujian tersebut.
“Peristiwa ini yang pertamakali terjadi di Indonesia, dimana sebuah Kementerian gagal melaksanakan ujian nasional secara serentak. Karena itu, kalau Mendikbud tahu malu dia akan mundur. Kalau tidak mundur berarti dia tidak tahu malu,” kata La Ode Ida kepada wartawan dalam diskusi Papua dan masa Depan Indonesia di gedung DPR Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut La Ode Ida, seharusnya dengan adanya masalah ini sudah cukup bagi M. Nuh untuk meletakkan jabatannya, karena kejadian ini cukup memalukan. Garagara tertundanya UN di 11 provinsi, proses pendidikan daerah menjadi kacau balau dan menimbulkan keresahan.
“Ini jelas mempengaruhi sistem pendidikan di daerah. Orang-orang daerah mengadu ke saya, karena persoalan ini. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan,”ujarnya. Mengenai tanggungjawab Mendikbud, tambah La Ode, memang harus bertanggungjawab.
Tetapi tidak hanya meminta maaf, namun harus mundur, karena kegagalannya menunaikan tugasnya,” tukasnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menanggapi gagalnya UN serentak juga meminta pihak Kemendikbud bertanggungjawab.
Menurut dia, tangung jawab Kementerian itu kepada jajaran pelaksana teknis, bukan kepada menterinya. “Saya kira memang harus ada yang bertanggungjawab, tapi tidak harus menterinya.
Menterinya tidak harus mundur. Tapi kalau memperbaiki diri ya harus,” kata Priyo kepada wartawan.Di tempat terpisah, anggota Komisi X DPR Deddy Gumelar alias Miing mengatakan, kasus ini merupakan tragedi nasional.
Kalau menterinya cerdas, hari Kamis lalu seharusnya menteri menunda pelaksanaan UN. Dia lebih baik menunda waktu dari pada seperti sekarang, dampak psikologisnya sangat berpengaruh kepada siswa.
Belum lag ikebocoran bahan UN. Karena itu, BPK harus mengaudit Kemendikbud terutama menyangkut dana pelaksanaan UN. “Lebih dari itu Pak Nuh harus memberikan contoh, secara legowo dia harus mundur karena ini merupakan tragedy nasional,” kata Miing.(WSP/J07)