Komisi III DPR Upayakan Penyelesaian Revisi UU KUHP

JAKARTA (Berita)
Anggota Komisi III DPR RI, Nudirman Munir mengatakan meski banyak yang pesimis terhadap DPR dalam penyelesaian revisi UU KUHP dan KUHAP, tapi DPR khususnya komisi III tetap berupaya untuk menyelesaikannya dalam masa sidang berikut.Dan jika tetap tidak terselesaikan DPR masih memiliki waktu sampai akhir tahun 2013 atau paling lambat setidak-tidaknya sampai akhir April 2014 sebelum pemilu legislatif..
“Memang banyak yang pesimis kami mampu menyelesaikan revisi UU KUHP dan UU KUHAP ini, namun kami tetap berusaha terus untuk menyelesaikannya paling cepat sampai akhir masa sidang ini, atau kalau tidak juga maka sampai akhir 2013 atau paling lambat sampai dengan bulan April 2014. Intinya sebelum masa tugas periode ini berakhir pada Oktober 2014.Kita akan kebut agar cepat selesai,” ujar Nudirman ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/4).
Revisi UU KUHP dan KUHAP sendiri menurut Nudirman saat ini sudah sangat mendesak, mengingat banyaknya pasal-pasal dalam UU itu yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman.Dirinya pun mencontohkan perlunya merevisi UU itu terkait cyber law yang tidak termuat dalam UU KUHP dan juga mengenai sanksi pelanggaran penyerahan BAP dalam KUHAP yang seharusnya diserahkan kepada pihak penuntut, pengadilan, tersangka dan pengacara tersangka, namun.seringkali pihak penyidik justru tidak memberikannya pada tersangka ataupun pengacaranya dan baru diserahkan setelah proses peradilan berjalan.
”KUHP kita masih peninggalan Belanda dari pasal-pasal abad 9,14 dan 16.Ini sudah sangat tertinggal. Begitu juga KUHAP yang warisan Orba.Kita harapkan dengan UU KUHAP dan KUHP yang baru maka tidak ada lagi pasal-pasal karet yang membuat hukum seperti tidak tegas dalam menangani kasus.Selain itu perkembangan teknologi mengharuskan KUHAP dan KUHP mengatur pula tentang cyber law yang sampai saat ini tidak termuat.Kalau mengenai BAP yang kerap diserahkan terlambat oleh pihak kepolisian meski ada aturannyadi KUHAP kepada pihak pengacara atau tersangka,karena tidak ada sanksi buat kepolisian.Kedepan kita coba atur kalau terjadi hal seperti ini, maka tuntutan bisa batal demi hukum,” imbuhnya
Saat ini menurut Nudirman, DPR sudah menerima draft revisi UU KUHP dan akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan di DPR dengan para stake holder seperti anggota masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. “Komisi III juga melakukan study banding ke negara-negara sosialis dan juga negara-negara Eropa Continental seperti Perancis dan juga negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris.Tujuannya agar bisa didapatkan data dan informasi seputar KUHP dan KUHAP di negara-negara tersebut yang bisa kita ambil,” tegasnya.
Ini menurutnya akan menjadi kado terindah dari DPR periode ini bari rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian maka KUHP dan KUHAP yang baru nanti agar bisa menjadi univikasi dan kodefikasi hukup pidana dan tata beracaranya benar-benar bisa dijadikan patokan bagi semua hukum-hukum pidana sektoran saat ini.
“RUU KUHP baru yang disodorkan pemerintah kepada DPR, pemerintah mendambahkan 19 pasal sehingga seluruhnya berjumlah 197 pasal. Dalam pembahasan pasal sebanyak itu kita juga tidak mau sembrono dalam melaksanakan revisi ini.Pasal-pasal dalam revisi KUHP terutama harus benar-benar tegas dan tidak ada pasal-pasal karet lagi. Tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur tentunya harus diiplementasikan. Keadilan masyarakat sendiri wajahnya yah KUHAP dan KUHP,” tegasnya.
Terkait pasal-pasal yang kontroversial seperti pasal perlunya izin penyadapan oleh pengadilan dan juga pasal santet serta pasal-pasal yang mengundang kontroversi lainnya Nudirman mengatakan bahwa saat ini semuanya masih dalam tahap pembahasan. Namun dirinya yakin bahwa pasal-pasal yang dihasilkan nantinya tidak akan melawan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.
“Seperti pasal penghinaan terhadap presiden rasanya tidak pas dengan prinsip demokrasi.Di era demokrasi seperti ini, kritik terhadap presiden tidak bisa dikatakan menghina presiden.Kritik adalah bagian dari demokrasi dan itu ciri khas demokrasi.Sementara terkait pasal santet rasanya sulit diterima.Bagaimanapun masalah santet sulit untuk dibuktikan.Ini akan mudah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang tanpa bukti.Sulit memasukkan ini dalam delik formal dan nantinya bisa jadi hanya menjadi delik kriminalisas atau delik materli.Orang dipaksa mengaku, maka dia sudah menjadi tersangka,” tambahnya lagi.
Anggota Komisi III lainnya, Dimyati Natakusumah mengatakan revisi UU KUHP harus diprioritaskan daripada revisi UU KUHAP. Saat ini sudah banyak produk UU sektoral seperti UU KPK, UU Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung dan lain-lain sehingga sudah merupakan keniscayaan mereivisi UU KUHP sehingga semua undang-undang sektoral itu bisa disinkronisasikan.
“Untuk mewujudkan negara hukum, menjunjung tinggi human right ,menjunjung tinggi reformasi dan Pancasila dan UUD, kita memerlukan KUHP baru sebagai produk hukum.KUHP lama yang merupakan produk kolonialisme Belanda harus disesuai dengan politik hukum dan keadaan kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini,” tegasnya.
KUHP yang baru nantinya menurut Dimyati harus bisa mengakomodir kepentingan penegakan hukum yang adil. KUHP baru harus mampu menciptakan dan menegakkan keadilan, konsistensi, ketertiban dan kebenaran dan hukum dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan personal, masyarakat, publik dan bangsa serta negara.Hukum yang asalnya universal dan jangan terlalu dibuat personal,
“ Seperti usulan pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres,ini terlalu personal.Presiden disini kan personalnya.Penghinaan bisa dipidanakan seperti kepada simbol negara dan lambanga negara dan presiden jelas bukan simbol atau lambang negara.Kalaupun presiden tidak bisa menerima kritik yang diangap penghinaan maka lebih baik dimasukan dalam pencemaran nama baik yang bersifat publik,” tegasnya.
KUHP yang baru menurut Dimyati akan memuat pasal-pasal pidana secara lebih rinci dan untuk itu DPR akan melakukan semua langkah yang diperlukan demi mendapatkan hasil terbaik, termasuk didalamnya melakukan study banding.”Semua kita lakukan untuk mendapatkan hasil terbaik, termasuk melakukan study banding demi mengkaji dan mendalami benar KUHP yang akan direvisi itu.Kalau kita tidak melakukan itu, maka DPR lebih baik menjadi tukang stempel saja apa yang diajukan pemerintah,” tegasnya.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bondan memberikan beberapa catatan atas R-KUHP terutama menyangkut Tindak Pidana di Buku II. Menurutnya dimasuknya ajaran/teori/doktrin menjadi norma undang-undang sebagaimana ada di Buku I R-KUHP akan membuat ‘mati’ perdebatan teoritis di pengadilan nantinya karena “alam pikiran” kita harus menyesuaikan diri dengan norma Buku I itu. Lebih dari itu, akan mematikan juga pengembangan teori di dunia akademik. Mengajar untuk membangun teori/doktrin berbeda dengan mengajarkan norma UU.
“Komentar tambahan: Teori itu biasanya “lahir” karena ingin memperjelas aturan/norma UU yang tidak jelas atau multi tafsir. Kalo teori dijadikan norma UU, para ahli tidak bisa lagi mengembangkan ajaran karena bila berbeda dengan yang ada di Buku I itu jadi nggak berlaku
.
Selain itu menurutnya dalam menyusun UU harus diperhitungkan implementasi penegakannya. Dirinya berharap agar jangan ada aturan yang sulit apalagi tidak mungkin diimplementasikan/ditegakkan, seperti pelaksanaan hukuman tindakan dan pengawasan. Perlu banyak aturan dan perangkat tambahan untuk melaksanakan pidana pengawasan dan pidana tindakan itu.
“Kalo pidana pengawasan itu orang tidak masuk penjara tapi ia diawasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks ini, pengawas harus orang kredibel. Bila tidak, pengawas disuap untuk menandatangi saja berita acara pengawasan. pidana tindakan juga begitu. Terpidana tidak harus masuk penjara, tapi harus melakukan tindakan tertentu seperti kerja sosial. Nah, kerja sosialnya apa, dimana, bagaimana, siapa yang memberi nilai pekerjaannya itu?,” tanyanya.

Unsur “dengan sengaja” menurutnya juga tidak ada lagi di dalam Buku II tentang Tindak Pidana, padahal di Buku I disebut perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan adalah yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan. Kalau unsur “dengan sengaja” tidak ada di dalam unsur delik, apakah harus dibuktikan? Bagaimana membuktikannya? Atau setiap delik dianggap dilakukan dengan sengaja kecuali sebaliknya atau kecuali tidak terbukti?

“Masuknya “persiapan” sebagai peristiwa yang bisa dipidana. Ini memperluas pertanggungjawaban pidana pada perbuatan yang belum apa-apa tapi dapat diduga akan mengarah pada dilakukannya tindak pidana tertentu. Artinya, pasal ini memperluas potensi pemidanaan pada perbuatan yang ‘baru’ berpotensi membahayakan. Belum sungguh-sungguh membahayakan,” tegasnya..

Terakhir dirinya menambahkan karena draft revisi sudah diserahkan ke DPR, maka DPR perlu berhati-hati. Pemerintah nggak mungkin menarik lagi. DPR perlu melakukan uji publik, memanggil ahli, akademisi, dan praktisi untuk membuat “gap analysis” sehingga bisa memetakan masalah. KUHP baru penting, tapi yang paling penting membuat aturan yang normanya mengakar di masyarakat.
“Singkatnya, untuk melaksanakan R-KUHP bila disahkan nanti, kita butuh banyak instrumen, sarana, termasuk lembaga tertentu. Dan untuk itu perlu dipetakan sejak sekarang untuk persiapannya,” paparnya lagi.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung mengatakan secara teknis KUHAP dan KUHP adalah wilayah pidana.Dirinya lebh menyoroti masalah yang membawa dampak ketatanegaraan dalam sistem UU KUHAP saat ini.Diantara problem kelemahan dalam tata kelola pengelolaan adalah kuatnya aturan perundangan sektoral tanpa semacam pelindung yang bisa dijadikan rujukan bersama.
“KUHAP itu harusnya menjadi seperti penghubung dari aturan perundang-undangan yang ada seperti UU KPK, UU Kepolisian,UU Kejaksaan.KUHAP harus menjadi rujukan bagi uu sektoral seperti ini.KUHAP saat ini tidak bisa dijadikan rujukan dan oleh karenanya seringkali terjadi masalah dalam penyelenggara negara dan sebagainya.Itu semua multi tafsir karena pada dasarnya polisi pun bisa menyidik kasus itu.Dan harusnya KUHAP lah yang bsia menjadi jembatannyapenerapan
Oleh karena itu dalam revisi UU KUHAP yang sekarang sedang dibahas di DPR, Asep mengatakan salah satu yang dibutuhkan adalah KUHAP yang mampu menyentuh persoalan kontraksidi, inkonsistensi,tumpang tindihnya hukum saat ini.”Saat ini terkadang ada gap atau saling lempar tanggungjawab penyidikan sehingga kasus pun menjadi tidak ada yang menangani,” tambahnya.
Selain itu kejahatan pemilu menurutnya sampai saat ini juga belum diatur dalam KUHAP karena sistem yang dibentuk oleh orde baru memang demikian.Sehingga tambah Asep tidak heran terjadi carut marut dalam kasus-kasus pemilu sehingga menyeret-nyeret Mahkamah Agung.”Seharusnya MA tidak perlu mengeluarkan berbagai fatwa.Juga ada DKPP sehingga kewenangan pun seperti tumpang tindih,” imbuhnya.
Kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota TNI saat ini menurutnya juga harus dijelaskan dengan tegas bagaimana proses peradilannya.Menyerahkan pelanggaran-pelanggaran pidana umum pada pengadilan militer menurutnya yang diterapkan saat ini tentunya tidaklah adil.”Saat ini penyidik militer cenderung melindungi anggota TNI yang melanggar pidana umum.Harusnya ini menjadi ranah pengadilan umum dan bukan militer.Minimal bisa dibentuk pengadilan koneksitas.Pengadilan milier hanya digunakan untuk mengadili anggota TNI yang melanggar aturan militer,” tegasnya.(rel/aya)