DPD dan DPR Tolak Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA (Berita): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak usulan pemerintah yang menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk bupati dan walikota dilakukan oleh DPRD. Sebab, kalau hal ini diterapkan, akan membuat demokrasi kita akan mundur jauh ke belakang.

“Di DPRD itu sama sekali tidak ada demokrasi. DI DPRD itu masing-masing fraksi dikendalikan dari luar, yakni partai politik mereka, dan ini tidak ada lagi demokrasi. DPD tetap ingin pemilihan langsung oleh rakyat,” kata Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/4).

Menurut senator asal Sulawesi Tenggara ini, kalau sampai bupati atau walikota dipilih oleh anggota DPRD maka yang menentukan adalah perintah partai mereka. Dan di parpol, yang menentukan hanya segelintir elit parpol. “Ini jelas memangkas demokrasi,” katanya.

Laode menyatakan, dalam demokrasi yang kita bangun adalah memberikan kedaulatan kepada rakyat. Di sini, biarlah rakyat memberikan haknya untuk menentukan pemimpinnya. “Jadi, kalau kembali ke pemilihan di DPRD, jelas langkah mundur seperti era Orde Baru,” ujarnya.

Sikap penolakan itu juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. Menurutnya, dalam RUU Pilkada, usulah pemerintah memang ada yang sangat progresif (maju), ada pula yang langkah mundur. Ia memberi contoh, pemilihan bupati / walikota dilakukan oleh DPRD.

“Ini yang kita tolak, karena langkah mundur. Pemerintah menginginkan, pemilihan langsung hanya untuk memilih gubernur, sedangkan untuk bupati dan walikota cukup dipilih DPRD saja,” katanya.

Usulan pemerintah terbaru ini, imbuhnya, sangat mengagetkan, karena berbeda dari sikap sebelumnya yang menginginkan gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, fraksi-fraksi di DPR juga menolak usulan pemerintah yang menginginkan calon tunggal untuk kepala daerah.

Calon tunggal ini maksudnya hanya untuk calon gubernur, bupati, atau walikota. Sedangkan calon wakilnya, diambilkan dari pejabat pemerintahan yang memenuhi syarat tertentu, tanpa melalui pemilihan kepala daerah. Seluruh fraksi di DPR menolak, termasuk Fraksi Demokrat.

Alasannya, kalau kepala daerah terpilih itu suatu saat dalam perjalanan berhalangan tetap, misalnya meninggal, maka wakilnya yang berasal dari birokrasi itu naik jadi kepala daerah.

“Nah, ini bagaimana. Birokrasi yang tidak dipilih lewat Pilkada akan jadi kepala daerah. Ini tidak bisa diterima fraksi-fraksi,” katanya. (iws)