Pemkab Simalungun Melaksanakan Sosialisasi Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa

Simalungun (Berita): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 70 tahun 2012 sekaligus melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sosialisasi dan ujian sertifikasi tersebut berlangsung selama 4 hari kerja terhitung tanggal 19 s/d 22 Maret 2013, dipusatkan di Simalungun City Hotel Griya Hapoltakan Pamatang Raya dan secara resmi dibuka oleh Bupati Simalungun diwakili Plt Sekda Ir Jhon Sabiden Purba MUM, Selasa, 19/03/2013.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adpem) Benri BS Sipayung ST MT dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memahami latar belakang dan tujuan perubahan Perpres RI Nomor 70 tahun 2013 tantang perubahan kedua atas Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pengelola kegiatan, panitia pengadaan maupun pejabat pengadaan di Kabupaten Simalungun.

Benri juga menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan ujian sertifikasi ini adalah untuk memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Perpres RI Nomor 70 tahun 2013 tantang perubahan kedua atas Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dikatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh 150 orang peserta yaitu para PNS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung menangani kegiatan dan calon pimpinan kegiatan, panitia pengadaan dan pejabat pengadaan barang/jasa.

Selama berlangsung kegiatan ini para peserta akan disajikan dengan materi sosialisasi tentang pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah, persiapan pengadaan barang/jasa bagian 1 dan 2, pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultasi, swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa dengan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil dengan dana pinjaman/hibah dari luar negeri dan pengantar e-procurement (pengadaan barang/jasa secara elektonik). Semua materi sosialisasi ini disampaikan oleh nara sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI dan dari balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sumatera Utara.
Bupati Simalungun dalam bimbingan dan arahan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Sekda Ir Jhon Sabiden Purba MUM mengharapkan kepada peserta agar benar-benar dan secara sungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Perpres RI Nomor 70 tahun 2013 tantang perubahan kedua atas Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, manfaat waktu secara efisien, bekerja keras dan berbuatlah untuk kepentingan masyarakat. “Tanyakan kepada nara sumber hal-hal yang kurang dimengerti, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak terjadi kesalahan”, himbau Bupati mengakhiri.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembanguan Johanes Gurning SP, beberapa pimpinan SKPD dijajaran Pemkab Simalungun dan dari Badan Diklat Sumatera Utara. (Sur)