Pilkada Subulussalam Terancam Ditunda

SUBULUSSALAM (Berita): Agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Subulussalam yang direncanakan Oktober 2013 mendatang terancam ditunda akibat kondisi anggaran yang sebenarnya kolaps ditambah tumpukan utang Pemerintah sebesar 13,5 Milyar belum pernah dibayar sejak 2010 lalu.
Pernyataan ini diutarakan Pianti Mala selaku Ketua DPRK Kota Subulussalam, usai rapat Pembahasan hasil revisi Gubernur Aceh tentang APBK Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2013 bertempat di Aula Gedung Pertemuan Dewan setempat,Jumat (1/3) kemarin.
Dikatakan seharusnya pihak Eksekutif bersama-sama Legislatif lebih mengutamakan kepada pembayaran utang yang terus menunggak sejak tahun 2010 lalu dengan menunda Pilkada."Lebih baik membayar utang 13.5 Milyar dari pada harus memaksakan pelaksanaan Pilkada,hanya ini kesempatan kita membayar utang,di perubahan nanti saya tidak yakin terbayar,"sebutnya.
Lebih Lanjut, Kata Pianti, menambahkan bahwa sebenarnya Dia berharap agar dana Pilkada sebesar 6 Milyar ini dihapus saja, bukan lagi di Bintang untuk digunakan membayar utang,karena hanya ini lah kesempatan kita,"Walaupun turun Perpu tidak masalah karena jelas di UU menyebutkan, yang dapat membatalkan Pilkada ada 3,salah satunya tidak tersedia nya dana"ujar Politisi PKPI ini.
Sementara pada kesempatan lain,Netap Ginting.SH salah satu anggota DPRK Subulussalam yang ditemui menyebutkan sepengetahuan nya hanya 6 Milyar disediakan dana pilkada dari putaran pertama dan kedua namun anehnya lagi saat dilakukan penanda tanganan MOU pemberian bantuan Hibah dari Pemko subulussalam kepada KIP ada tersebut dana 2,9 Milyar untuk putaran kedua,"Darimana asal uang itu"katanya.
"Ini pertanda pihak eksekutif ingin memaksanakan kehendaknya saja dalam melaksanakan pilkada,buktinya mereka sediakan dana 2,9 Milyar tampa sepengetahuan dan pembahasan Dewan.surat KIP juga belum dijawab pimpinan DPRK tentang kapan masa jabatan walikota berakhir,karena dianggap belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjawab itu," Sebut Netap.(Zel).