Pemerintah Evaluasi Perpres 70 Tahun 2012

Jakarta (Berita): Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah mengevaluasi Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar Perpres tersebut lebih memberikan kepastian dan akuntabel.
“Agar tidak banyak hambatan dalam proses belanja modal,” ujar Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi Gedung Kemenko Perekonomian di Jakarta, Selasa (5/3).
Menurut dia, belum ada kesimpulan bahwa saat ini harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar karena semua masih terlihat baik.
"Mungkin pada level kementerian, kita minta cermati agar APBN 2013 hingga 2014 berjalan lebih baik," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah membahas rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah
"Jadi kalau ada lahan dibangun rumah untuk rakyat itu perlu peraturan lebih lanjut. Walaupun Undang-Undang Agraria sudah ada, jadi perlu pembahasan kembali sampai keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut," kata dia.
Perpres 70 tahun 2012 bertujuan menghilangkan "bottlenecking" dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.
Dalam perpres tersebut tertuang beberapa hal yaitu kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan, kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Selanjutnya memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sebagainya.
Ia berharap percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
Saat ini LKPP juga tengah menyiapkan RUU Pengadaan barang/Jasa Publik dengan tujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa.(ant)