Gelar Bimtek Cagubsu-Cawagubsu 2013

BATUBARA (Berita): Panwaslu Kab.Batubara yang dipimpin Ketua Drs.Ebson Amri Pasaribu menggelar bimbingan teknie Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2013 se Batubara di Hotel Tareso Sei Balai, Sabtu (16/2).
Ebson mengatakan, kewajiban PPL sesuai Pasal 82 UU No.15 Tahun 2011,tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu di tingkat desa/Kelurahan, menyampaikan temuan, laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan.
Lanjutnya, tugas dan wewenang PPL juga sudah diatur dalam UU No.15 Tahun 2011 Pasal 81,mengawasi tahapan penyelenggara Pemilu ditingkat desa/kelurahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara,daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. Tambahnya PPL di masing-masing desa/kelurahan se-Batubara diingatkan ikut mengawasi jalannya kampanye,pendistribusian logistik dan ikut berpartisipasi lajunya pemungutan suara dan proses penghitungan suara di tiap TPS.
Ebson juga mengimbau kepada PPL desa/kelurahan se-Batubara bahwa terus melakukan kroscek terhadap tingkat PNS, aparat pemerintahan seperti kepala desa yang ikut terlibat langsung dalam kampanye salah satu pasangan Calon baik Gubsu, Cawagubsu, presiden, legislatif dan pasangan Bupati nantinya jika Pilgubsu seandainya sampai pada putaran kedua, maka sesusi UU.No.30 Tahun 2010 masing-masing instansi itu dikuatkan bukti autentik diancam pidana.
Kepala BKD Kab.Batubara disampaikan Sekretarisnya Abd.Rahim dalam sambutan menyampaikan PNS yang ada di Batubara tidak dibenarkan ikut lansung terlibat dalam Pigubsu dan Cawagubsu, Pilpres, legislatif dan Pilbub sesuai PP No.53 tahun 2010 tentang keterlibatan PNS berkumpanye sesuai pasal 4 ayat 6 poen 12 kredibilitasnya.
Katanya jika terdapat PNS yang terang-terangan ikut berperan serta dalam berkumpanye maka sesuai PP.No.53 tahun 2010 akan kita berikan sansi berupa hukuman sedang dan berat hingga sampai pada pemberhentian secara tidak hormat, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pembayaran gaji.Katanya resume yang harus mereka (PNS) ikuti sesuai data yang ditemukan pelapor, maka bagi PNS yang terlapor ikut terlibat lansung berkampanye dapat melakukan pembelaan sesuai bukti akurat di pengadilan. (als)