Mengurus Pensiun Dipaksa Membayar Rp 208 Juta, Mohon Kearifan Wali Kota Binjai

MEDAN ( Berita ) : Setelah mengabdi 23 tahun di Pemerintah Kota Binjai, Ahmad Fuad Nasution ketika mengurus proses pensiun, mengaku justru dipaksa membayar Rp 208 juta oleh oknum Pemko Binjai. Kepada Waspada di Medan, Minggu (10/2), Fuad mengungkapkan, energinya sudah banyak terbuang untuk mendapatkan haknya berupa uang pensiun setelah purnabakti.
“Saya memohon dan sangat mengharapkan kearifan Pak Wali (Wali Kota Binjai, red), agar persoalan ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya,” ujar Fuad yang belakangan ini mengaku seringsakit-sakitan memikirkan masalah ini.
Dia menjelaskan, dari dulu dia sudah niatkan, uang Taspen yang dia peroleh akan digunakan sebagai ongkos naik haji. Namun, sampai sekarang, niat itu hanya sebatas angan-angan saja, karena proses pengurusan pensiunnya terkendala.
Sejum-ah oknum di Pemko Binjai berdalih, Fuad harus mengganti kelebihan gaji Rp 208 juta yang ia terima hampir empat tahun. Fuad menuturkan, ia mulai bekerja di Pemko Binjai sejak 1985, dan pada 1 Oktober 2008, ia diangkat ke jabatan fungsional di Dinas Pertanian, setelah sebelumnnya bekerja dengan jabatan struktural di Dinas Koperasi Kota Binjai.
Namun, saat mendapat jabatan fungsional, Fuad tetap diberi gaji berstatus pejabat struktural dengan selisih nominal sekira Rp 500ribu, meski sebelumnya ia pernah meminta kepada pihak bendarahara di Pemko Binjai secara lisan untuk memperbaiki kesalahan itu, tapi tidak pernah dilakukan hingga menjelang masa pensiun Fuad.
Selisih inilah yang kemudian yang menjadi masalah, karena oknum di Pemko Binjai meminta Fuad mengganti ‘keterlanjuran gaji’ mulai Februari 2009 hingga September 2012. Sanksi ‘ganti keterlanjuran’itu dikeluarkan BKN melalui BKD Kota Binjai dengan SK: No.00075/kep/gv/21276/12 yang dikeluarkan 21 September 2012 terkait status pensiun Fuad.
Fuad telah tiga kali diperiksa Inspektorat diketuai Dra. Mustika Hadrah, dan Fuad selalu datang memenuhi panggilan tersebut yang intinya membahas ‘keterlanjuran gaji’ yang sebenarnya adalah keteledoran pihak lain, dan ia dipaksa untuk membayar kelebihan gaji, yang jika ditotal mencapai 208 juta.
Namun, dia mengaku bingung, sebelumnya dia diminta Rp3 0 juta, kemudian Rp 85 juta, bahkan pernah Rp115 juta. Dan belakangan ini diminta Rp 208 juta. Dia juga tak diberi gaji empat bulan menjelang pensiun.
Lebih aneh lagi, dalam SK Pensiun Fuad dinyatakan ia telah pensiun pada Januari 2009,namun baru dikeluarkan pada 21 September 2012. Masalah ini akhirnya sampai ke tangan Sekda Binjai Elyuzar Siregar SH M.Hum.
Namun, ketika Fuad datang memenuhi panggilan ke kantor Sekda Binjai pada 13 Desember 2012, Sekda yang baru saja menjabat itu tidak ada di tempat dan tidak bisa dijumpai.
Hingga kini tidak pernah ada lagi panggilan dari pihak terkait di Pemko Binjai yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini. “Saya tak tahu lagi berbuat apa. Saya berharap, agar Wali Kota Binjai ikut memikirkan nasib saya, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dan saya bisa mendapat hak saya sebagai orang yang sudah purnabakti,” ujar Fuad dengan nada lirih.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Kota Binjai Dra. Mustika Hadrah menjelaskan, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dilakukan Inspektorat, sesuai permintaan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Pemko Binjai, memang menemui kejanggalan. (WSP/ihn/a04)