Menkeu Sidak Kantor Kemenkeu Di Medan

Menteri Keuangan RI Agus DW Martowardojo (kanan) berbincang-bincang dengan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Medan Abullah Nano (kiri), Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Estu Budiarto (empat kiri) dan Kakanwil Ditjen Pajak Sumut II Harta Indra Tarigan (tiga kiri) ketika Menkeu meninjau Gedung Kantor Kemenkeu Perwakilan Sumut di Jalan Diponegoro Medan Jum’at (8/2) pagi tadi. (Berita Sore/Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Suasana Jum’at (8/2) pagi di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Sumatera Utara Jalan Diponegoro nomor 30 Medan sontak bersih, baik pekarangan, apalagi di dalam ruangan, termasuk di sekeliling kantor yang kini megah berdiri itu, tak satupun pedagang boleh berjualan.
Akibatnya, tak ada lagi suasana ramai pedagang makanan dan minuman di Jalan Hang Tuah maupun Jalan RA Kartini samping Kantor Gubernur Sumatera Utara. Suasana rapi dan bersih itu karena mau menyambut Menteri Keuangan RI Agus DW Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar berikut seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) di bawah naungan Kemenkeu yakni Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Kekayaan dan Lelang Negara.
Menkeu Agus Martowardojo dan jajarannya sendiri tiba di Gedung Kemenkeu tersebut sekira pukul 10.00 WIB, langsung inspeksi mendadak (Sidak) ke Ditjen yang ada di gedung itu yakni Kantor Pajak, Kantor Perbendaharaan dan Kantor Kekayaan dan Lelang Negara.
Kedatangannya disambut Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Estu Budiarto, Kakanwil Ditjen Pajak Sumut II Harta Indra Tarigan, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Medan Abullah Nano dan seluruh jajaran Kemenkeu di Pulau Sumatera.
Di Kantor Perbendaharaan, tepatnya di Kantor Pelayanan Kas Negara (KPKN) Medan Menkeu menanyai satu persatu pegawai. "Banyak transaksi (pencairan dana-red) hari ini?" tanya Menkeu Agus."Banyak pak," kata seorang pegawai.
Pegawai itu lalu menerangkan setelah mereka menerima Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diproses maksimal satu jam, minimal sepuluh menit jika berkasnya lengkap. "Apakah SPM tahu betulnya darimana?" tanya Menkeu.
"Tahu dari sistem antrian kartu barkot dan PIN SPM pak. Setelah mereka kami layani, mereka kembali memasukkan kartu barkot itu di kota yang tertera tulisan 'sangat puas', 'puas' dan 'kurang puas'," kata pegawai itu.
Salah seorang pegawai menerangkan kalau KPKN Medan pada menjelang tahun 2011 melayani 1800 SPM dan tahun 2012 ini menurun jadi 600 SPM karena adanya Surat Menkeu yang menyatakan pengurusan SPM jangan menunda sampai akhir tahun.
Tiba di ruang arsip, Menkeu memujinya. "Cukup baik filingnya. Disini juga ada e-filingnya kan?" Memang semua file di sini tersusun rapi sehingga mudah melihat dan mencarinya.
Di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) Medan, Menkeu Agus juga menanyakan apa fungsi bidang tugas masing-masing pegawai. Prinsipnya, KPKN membidangi lelang, piutang negara, kekayaan negara dan penilaian. Untuk penilaian dengan 15 penilai, kantor ini menilai Barang Milik Negara (BMN)."Yang dinilai termasuk Bandara Kualanamu dan Polonia? Apa terakhir yang kalian nilai? Untuk tenaga lima belas penilai sudah cukup?' tanya Menkeu.
Pegawai di KPKN itu mengatakan terakhir mereka menilai Dinas PU. Semua dokumen penilaian ada di arsip. Menkeu minta ke pegawai itu hasil penilaian tentang waduk dan jembatan di Sumut. Namun sebenarnya 15 penilai itu belum cukup.
Menkeu juga menanyakan berapa kasus lelang yang masuk ke pengadilan. Ia minta agar jangan ijinkan masalah lelang sampai ke pengadilan kalau berkas belum lengkap karena nanti kalau kalah maka wibawa negara akan jelek.
Menurut pegawai, 15 perkara lelang yang diajukan ke pengadilan, semuanya menang. Biasanya masalah harta gono gini.Kemudian Menkeu dan rombongan meninjau kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Polonia dilanjutkan dengan sholat Jum'at. Menkeu juga menggelar rapat konsolidasi internal jajaran Kemenkeu yang ada di Sumatera usai sholat Jum'at di aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan. Esoknya, Menkeu bertemu senam pagi bersama dengan jajaran Kemenkeu di Medan International Convention Center (MICC) Jalan Gagak -Ring Road Medan.
Kakanwil Perbendaharaan Medan Abdullah Nano kepada wartawan mengatakan sistem kerja di KPKN sama semua di seluruh Indonesia. "Untuk pencairan dana, paling cepat sepuluh menit dan paling lama satu jam" katanya.
Pemeriksaan PPh 21
Sementara itu Dirtjen Pajak Fuad Rahmany di sela kunjungan Menkeu kepada wartawan mengatakan pada tahun 2013 ini pihaknya fokus pada pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karena diduga ada kebocoran di sana dengan melibatkan 4300 aparat pajak (fiskus). "Petugas ini masih kurang tapi kita intensifkan," katanya.
Menyinggung kasus pajak Asian Agri yang sudah selesai tapi pajak Permata Hijau Group (PHG) yang belum, Fuad mengatakan kasus PHG akan terus diteliti kerjasama antara pajak dan Kejaksaan. "Diusahakan secepatnya selesai," kata Fuad. (wie)