Gubsu Serahkan DP4 Untuk Pemilu 2014

*Lima Kabupaten akan Percepat Pemilukada
MEDAN (Berita): Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST menyerahkan berkas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)Provinsi Sumut tahun 2013 kepada Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution di Ruang Beringin Kantor Gubernur Sumut lantai 8, Kamis (7/2).DP4 tersebut akan digunakan dalam Pemilu 2014 mendatang dengan Jumlah pemilih sebanyak 11.010.629 pemilih dari 15.220.323 jiwa penduduk Sumut.
Acara serah terima dokumen kependudukan ditandai dengan penandatangan berita acara oleh Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST dan Ketua KPU Provinsi Sumut Ilham Buana disaksikan oleh pejabat di lingkungan pemprovsu dan KPU Sumut serta Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).
Usai penyerahan, Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST mengatakan dari rekapitulasi kabupaten/kota yang telah menyerahkan jumlah penduduk dan data penduduk potensial pemilu (DP4) se-sumut tahun 2013, dari 33 kabupaten/kota terdapat 436 kecamatan, 658 kelurahan, 5332 desa dengan luas wilayah 76.417,19 KM2 dengan jumlah penduduk 15.220.323 serta jumlah pemilih 11.010.629.
"Dari rekapitulasi tersebut jumlah terbanyak adalah Kota Medan, sebanyak 21 kecamatan, 151 kelurahan, dengan luas wilayah 265,09 KM2 dan jumlah penduduk 2.602.612 serta jumlah pemilih 2.030.257," ujarnya saat ditanya wartawan.
Membacakan sambutan Menteri dalam negeri RI, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST menyampaikan penyerahan DP4 adalah bagian sangat penting dan strategis dalam penyelenggaran pemilu 2014. Karena merupakan bahan yang akan diperoses lebih lanjut KPU melalui tahapan pemutahiran penyusunan dan pengumuman DPS sampai menjadi DPT. "Semoga proses persiapan dan penyelngaran pemilu 2014 berjalan lancar, umum, bebas dan rahasia dan jujur dan adil serta bersih dan sukses," katanya.
Selain membacakan sambutan Mendagri, Gatot juga mengingatkan 5 kabupaten di Sumut yang proses Pilkakdanya bertepatan dengan Pemilu tahun 2014. Hal itu, diharapkan menjadi evaluasi bagi jajaran Pemrovsu ."Karena bertepatan pemilu ditingkat pusat dan daerah, maka pelaksanaan pilkada lima kabupaten itu dipercepat dan untuk itu pelaksanaanya menunggu perpu. Jadi kalau perlu ada penengasan surat permintaan atas nama pemprovsu ke Mendagri, akan kita buat guna untuk proses pemilukada di lima kabupaten di maksud," katanya mengingatkan.
Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution menilai, serahterima DP4 dari pemprov kepada komisi yang dipimpinnya itu adalah momentum sangat penting. "Itu adalah data peduduk potensial untuk pemilihan legislatif tahun 2014 dan untuk kepentingan pemilu presiden disamping pemilu Gubernur- dan wakil Gubernur yang semakin dekat," ujarnya.
Kita bersyukur, lanjutnya wilayah Sumut pemutahiran sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini memang bagian integral dari amanat kontitusi UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR DPRD dan yang mewajibkan pemerintah melalui kementerian dalam negeri pemerintah daerah melalui gubernur serta Bupati/ walikota untuk menyampaikan data DP4 kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Karena, lanjutnya, kita tahu setelah ditetapkan partai politik sebagai peserta pemilu baru-baru ini, seluruh rangkaian pemilu sudah harus dilaksanakan termasuk didalamya pemutakhiran data pemilih.
Hal lain yang perlu disampaikan, lanjutnya, selain kita akan menghadapi pelaksanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumut 7 maret 2013 mendatang. Sesuai kententuan No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah khususnya pelaksanan pilkada yang berakhir kepemimpinanya pada tahun 2014, maka akan dilakukan percepatan di beberapa daerah.
"Maka untuk kemudahan itu, harus ada peraturan pemerintah UU dalam rangka percepatan pilkada itu. Karena seperti kita ketahui kondisinya di Sumut ada 7 wilayah kabupaten yang akan melaksana pilkada, ada dua di tahun 2013 yakni Kabupaten Batubara pada bulan November tahun 2013 dan Padang Lawas Utara pada bulan November 2013. Kedua daerah ini tidak memerlukan Perpu. Sementara 5 kabupaten lain seperti Deliserdang, Dairi, Langkat Tapanuli Utara, serta Padang Lawas itu terlebih dahulu menunggu Perpu penggati UU. KPU telah menyiapkan program dan alokasi anggaran pilkada yang dimasukakan dalam APBD 2013,"tutupnya. (lin)