Urutan Keempat Nasional, PAUD Sumut 2013 Capai Rp 33,5 Miliar

 

MEDAN (Berita): Provinsi Sumatera Utara di tahun 2013 ini direncanakan akan memperoleh dana  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 33,5 miliar sesuai rencana distribusi dana dekon di Kemendikbud dan merupakan provinsi keempat yang menganggarkan dana besar untuk pengembangan PAUD secara nasional.

Kasi PAUD Bidang PNFI dan PAUD Disdiksu Dra. Hj. Yulheni, M.Pd, Senin (21/1) mengatakan, sedangkan untuk pencairan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) APBN P-PAUD kabupaten/kota 2012 lalu dari total 423 kecamatan untuk 27.280 anak dan 830 lembaga dari 33 kabupaten/kota se Sumut sudah didistribusikan keseluruhannya.

Berdasarkan data dari 33 kabupaten/kota terdapat 9.096 lembaga diantaranya, taman kanak-kanak 2.126, kelompok bermain (KB) 4.377, tempat penitipan anak (TPA) 181 dan satuan paud sejenis (SPS) 2.412 lembaga yang terdaftar di Disdiksu juga sudah mendapatkan bantuan PAUD.

Dijelaskannya, pendidikan PAUD berorientasi pada kebutuhan anak sesuai dengan perkembangan anak.dengan keunikan setiap individu. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, pembelajaran berpusat pada anak sebagai pembelajar aktif.  Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari  yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. Selanjutnya menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, merangsang munculnya kreatifitas dan inovasi, mengembangkan  kecakapan hidup anak, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar.

Ditambahkannya pula bahwa anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya, melibatkan peran serta orangtua serta stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan TK PAUD meliputi, ketersediaan layanan, transisional, kerjasama, kekeluargaan, keberlanjutan dan pembinaan berjenjang. Sementara untuk komponen penyelenggaraan terdiri dari krikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan kemitraan.

Menyinggung syarat dan tata cara pendirian TK PAUD dan syarat pendirian lembaga untuk TK negeri harus memiliki kepala TK yang kualifikasi dan kompetensinya didasarkan pada Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang             Standar Kepala Sekolah/ Madrasah.

Kemudian memiliki  tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dasar, melaksanakan program kegiatan belajar TK yang diatur oleh pemerintah, memiliki buku yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari buku pedoman guru dan buku perpustakaan baik untuk guru maupun untuk peserta  didik.

Kepada pendiri TK PAUD ini harus mampu menyediakan:bangunan atau gedung tersendiri untuk kegiatan belajar dan bermain yang memenuhi standar, antor dan ruang guru beserta perlengkapannya, memiliki sumber dana yang tetap, mempunyai  kurikulum  dan program pembelajaran TK, memiliki minimal 1 (satu) kelompok usia (usia 4 tahun-5  tahun atau 5  tahun-6  tahun) dengan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anak didik, memiliki seorang guru untuk setiap kelompok usia belajar (kelas) yang sesuai dengan standar kompetensi.(aje)