Effendi Simbolon : Partisipasi Masyarakat Dalam Pilgub Penentu Perubahan Bagi Sumatera Utara

Drs. Effendi MS Simbolon

Medan ( Berita ) : Dalam waktu dekat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar pesta demokrasi memilih gubernur dan wakil gubernur lima tahun ke depan. Lima pasang calon sudah melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa.

Menyikapi Pemilihan gubernur tahun ini, pasangan nomor urut 2 Effendi MS Simbolon dan Jumiran Abdi saat melakukan open house di Medan Selasa [01/01] mengatakan bahwa Pilgubsu Maret nanti kiranya berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

“Kami berharap pilgub 7 maret nanti bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kami juga berharap kepada KPU sebagai penyelenggara baik di provinsi maupun kabupaten/kota bahkan sampai ke TPS akan berlangsung secara jujur, adil dan sangat rahasia,” papar Effendi MS Simbolon.

Dan yang terpenting lagi adalah, lanjut Effendi dengan dukungan dana yang relatif cukup dari APBD, hendaknya partisipasi masyarakat Sumut dalam meramaikan Pilgub ini syukur-syukur bisa mencapai 100 persen atau mendekati 100 persen sehingga hajat demokrasi ini mempunyai makna dalam memberikan perubahan bagi kepemimpinan di sumut.

“Karena, kita juga sebagai calon sekaligus warga sangat membutuhkan adanya perubahan agar Sumatera Utara bisa dibangun kembali menjadi salah satu provinsi yang disegani oleh pemerintah pusat, DPR RI maupunprovinsi lainnya di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Terus terang, katanya lagi, kami sangat prihatin melihat perkembangan pembangunan di Sumut yang sangat lamban dan jauh tertinggal dari kemajuan provinsi lain yang ada di Indonesia. Itu yang membuat kami berharap sangat agar partisipasi masyarakat bisa maksimal, optimal dan memilih pemimpin yang sesuai hati nuraninya.

Siapa pun yang nantinya terpilih maka harus kita hormati dan junjung tinggi demokrasi yang kita yakini sebagai satu-satunya cara untuk melaksanakan bagaimana system demokrasi di Indonesia.

Terkait dengan kelambanan pembangunan di Sumut, Effendi berkomentar bahwa penyebab pertama, bisa jadi karena memang kurang beruntung melihat political will dari presiden pemerintahan sekarang. Belum padunya integrasi antara kabupaten kota dengan provinsi bisa menjadi penyebab lambannya perhatian pemerintah pusat.

“Kita bisa melihat pembangunan-pembangunan kan sangat minim. Memang kalau mengandalkan APBD dan kemampuan Pendapatan Asli Daerah saya kira sangat sulit ya, walaupun kita melihat banyak potensi PAD yang bisa kita mintakan kembali untuk ditinjau oleh pemerintah pusat seperti bagi hasil perkebunan, kemudian dari cukai rokok juga bisa kita minta bagian agar kembali kepada sasaran pengguna atau konsumen. Tidak bisa pengusaha rokok hanya mengambil madunya saja,” jelas Effendi yang kini masih menjadi Anggota DPR RI.

Untuk menunjang dan menopang hidup buruh, paparnya perusahaan di perkebunan dan industri pasti berbeda pengupahannya. Itu sebabnya, untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) juga perlu dibuat ketetapan sesuai dengan kehendaki tripartit (pengusaha, buruh dan pemerintah).

Kemudian lebih fokus lagi, tambahnya terobosan yang kita buat ke depan adalah pembangunan infrastruktur , ini yang sangat terbelakang, ini yang akan menunjang pendidikan yang layak dan baik, kemudian membangun sarana prasarana kesehatan yang layak. Ini nantinya menjadi visi misi kami yang akan dideklarasikan  Januari ini.

“Kami juga akan menjalankan amanat dari Bung Karno, yaitu tetap menjalankan trisakti Pancasila. Selain itu, pesan dari Ibu Megawati juga tetap akan kita jalankan. Dimana, dengan anggaran yang terbatas kita akan perangi korupsi dimana-mana,” pungkasnya. ( don )