BPRPI : Gatot Sosok Peduli Hak Masyarakat Adat

MEDAN (Berita):  Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) mengganggap Gatot Pujo Nugroho sebagai pemimpin yang konsisten dan peduli terhadap hak masyarakat adat. Karena untuk ketiga kalinya bersedia mendukung dan meresmikan Balai Adat Afnawi Noeh di atas tanah adat hak ulayat.

Ketua Umum BPRPI Harun Nuh alias Alung mengatakan pihaknya hanya akan membangun komitmen dengan pemimpin yang konsisten mendukung perjuangan atas hak masyarakat adat. Hal itu telah ditunjukkan Gatot Pujo Nugroho yang kali ini bersedia mendukung peresmian Balai Adat Afnawi Noeh di atas tanah hak ulayat Pasar IV, Kampung Agas, Desa Sampali, Deliserdang dengan menandatangani prasastinya.

“Untuk 2013 yang jelas kami akan berpihak pada yang peduli hak masyarakat adat seperti yang dilakukan beliau (Gatot Pujo Nugroho),” kata Harun kepada wartawan usai penandatanganan prasasti Balai Adat Afnawi Noeh oleh Plt Gubernur Sumut di Rumah Dinas Gubernuran, Jalan Jend Sudirman, Medan, Selasa (11/12) malam.

Harun menuturkan dukungan Gatot yang bergelar Datuk Seri Darjah Gemilang Seri Melaka tersebut terhadap hak masyarakat adat akan tanah ulayat sudah dilakukan sejak 2008 lalu yaitu sehari setelah dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumut langsung meresmikan Balai Adat Kampung Tanjung Gusta, Hamparan Perak. Lalu pada 2010 meresmikan Balai Adat Kampung Secanggang, Langkat.

Ketika tanah adat hak ulayat tersebut bagian dari 10.000 hektar dari Sungai Ular hingga Sungai Wampu yang terbentang milik leluhur anak Melayu. Serta telah dimenangkan oleh Keputusan Mahkamah Agung (MA) No 1734/2007. “Kami sudah menang di Pengadilan Negeri (PN) lalu PTPN banding hingga kasasi di MA tetap kami yang dimenangkan. Jadi ini tinggal eksekusi yang belum dijalankan,” kata Harun.

Dalam peresmian Balai Adat Afnawi Noeh kali ini, ikut juga hadir dan menandatangani prasasti antara lain Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Hein Namotemo yang juga Bupati Halmahera Utara dan anggota Komnas HAM Dianto Bachriadi.

Gatot dalam kesempatan itu mengatakan dirinya mendukung keberadaan tanah adat yang merupakan hak ulayat leluhur masyarakat Melayu karena sudah punya sejarah yang panjang serta telah memiliki dasar hukum yaitu keputusan MA.

Untuk itu dia berharap BPRPI terus membantu Pemprov Sumut dalam menjalin komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terus mendorong dan mendesak agar Kementerian BUMN bersedia melepas tanah adat tersebut.

Gatot juga meminta kepada BPRPI konsisten dalam perjuangannya dengan memberdayakan lahan yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kepentingan masyarakat adat. “Saya harap BPRPI tetap konsisten dengan perjuangannya,” ujarnya.

Usai memberikan beberapa sambutan, Gatot langsung menandatangani batu prasasti yang telah dibawa ke Gubernuran. Lalu dilanjutkan dengan foto bersama para ketua adat. Gatot yang saat itu didampingi Kepala Badan Kesbangpol Linmas Eddy Syofian berjanji akan mengutus perwakilan Pemprov Sumut untuk menghadiri acara peresmiannya. Karena di saat yang sama dirinya harus dinas ke luar kota.

Haru pun memakluminya sebab undangan acara peresmian yang mereka sampaikan terkesan mendadak. Begitupun dia yakin hal itu tidak mengurangi kepedulian Gatot terhadap hak ulayat masyarakat adat.(lin)