GAMBS Desak Segera Sahkan Pemekaran Provinsi ABAS

Banda Aceh (ANTARA) : Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Barat Selatan (GAMBS) melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).

“Bila Pemerintah Aceh bersikeras melegalisasikan Qanun Wali Nangroe tanpa melibatkan rakyat maka solusinya adalah kami meminta Provinsi Aceh Barat Selatan,” tegas Koordinator aksi Rizki di Meulaboh, Senin(26/11).

Sekitar 40 masyarakat sipil tersebut melakukan aksi di depan gedung DPRK Aceh Barat meminta dukungan legislatif untuk menolak pengesahan Qanun Wali Nangroe, karena dinilai syarat kepentingan kelompok elit di provinsi ujung barat Indonesia itu.

Masa datang dengan mengusung sejumlah poster dan spanduk bertuliskan ABAS menolak pengesahan wali nangroe dan mendesak Pemerintah Pusat segera mengesahkan Provinsi Abas.

Sejumlah tuntutan masa itu yakni menolak pengesahan Qanun Wali Nangroe, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan membatalkan penunjukkan Malek Mahmud sebagai Wali Nangroe karena cacat syarat secara kaidah syariat Islam.

Kata dia, pada pasal 29 poin-f Qanun Wali Nangroe menyebutkan, lembaga ini berhak mencabut gelar kehormatan pada seseorang atau lembaga, sementara UUPA pasal 49 sudah menegaskan pemerintah dipimpin seorang gubernur dan wakil gubernur.

“Semua yang dibentuk itu cacat hukum tidak sejalan dengan UUPA apalagi dengan UU 1945, apalagi bendera dan lambang Aceh yang berbau separatis harus dihilangkan, kami khawatir suasana yang tentram ini akan menimbulkan konflik politik,” tambahnya.

Masa tersebut berprinsip Qanun Wali Nangroe hanya menjadi simbol kelembagaan adat dan budaya Aceh karena dinilai lebih tepat ketimbang membentuknya sebagai penguasa di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu.

Setelah berlangsung aksi 1,5 jam, muncul Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Herman Abdullah bersama tiga politisi lain dari Partai Demokrat menyahuti tuntutan masa dengan menjanjikan hal tersebut dibahas dalam paripurna.

“Apabila 2/3 dari 30 anggota DPRK sepakat mendukung penolakan Qanun Wali Nangroe maka saya juga akan ikut mendukung tuntutan saudara sekalian,” katanya menjawab tuntutan itu.

Pada kesempatan itu juga hadir pemrakarsa Abas Cut Agam yang mengaku sudah melayangkan persyaratan administrasi kepada Pemerintah Pusat untuk pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan agar segera dimekarkan dari Provinsi Aceh.

“Perjuangan kita sedikit lagi, karena Pemerintah Pusat merespon positif permintaan masyarakat Aceh Barat Selatan, kita tinggal menunggu pengesahannya,” katanya menambahkan.(ant)