Molornya Pembahasan Rancangan P-APBD TA 2012 DRPD Labusel Surati Plt Gubsu

 

LABUSEL (Berita): Terkait tentang keterlambatan pembahasan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA-2011 maupun pembahasan KUA-PPAS, P-APBD TA-2012 dan KUA-PPAS TA-2013,3 pimpinan DPRD Labusel surati Plt Gubsu di Medan untuk memberitahukan bahwa pemerintahan Kanbupaten Labusel di nilai tidak koperatif menyerahkan dokumen pendukung berupa rencana kerja anggaran (RKA), Daftar Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA),SP2D dan Daftar Aset untuk mensinkronkan LPjP Labusel Tahun 2011, hingga pansusĀ  (Panitia khusus) DPRD Labusel tidak dapat mensinkronkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bupati Labusel Tahun 2011.

Dalam surat pimpinan DPRD Labusel itu No.170/213/DPRD-LBS/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 ditujukan kepada Plt Gubsu, dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta menyebutkan kepada para SKPD di duga sengaja tidak mau hadir semua dalam memenuhi undangan Pansus LPjP di DPRD Labusel sehingga Paripurna penyampaian Laporan Panita Khusus DPRD atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bupati Labusel Tahun 2011 ini di skors hingga waktu tidak di tentukan. Akibatnya Pembahasan Rancangan P-APBD Labusel TA 2012 maupun pembahasn R-APBD ta 2013 terunda-tunda.

Hal ini di ungkapkan tiga pimpinan DPRD Labusel Fery Andika Dalimunthe S.Kom,Rahmadi SE dan H.Zainal Harahap kepada watawan Rabu (31/10)di Kotapinang. Mereka juga mengungkapkan bahwa permasalahan ini larut pembahasan Rancangan P-APBD Labusel Tahun 2012 dan R-APBD TA 2013 berawal di duga dari ke tidaksiapan Bupati menginstruksikan DPPA dari tiap SKPD untuk menyerahkan dokumen pendukung berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA), daftar perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA),SP2D dan Daftar Aset Labusel 2011 kepada panitia khusus DPRD maksudnya untuk mensinkronkan LPjP Kabupaten Labusel TA 2011.

DPRD Labusel melalui pansus sudah melakukan upaya percepatan pembahasan rancangan P-APBD maupun R-APBD Labusel TA 2013, namun diduga pihak eksekutif tetap ngotot untuk merahasiakan dokumen yang di maksud.Meski DPRD lewat pansun berikukuhmembahas LPjP Bupati Labusel tahun 2011 secara transparan di hadapan masyarakat, tetapi pihak eksekutif tetap masih mengklaim dokumen berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA), daftar perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA), SP2D dan Daftar Aset Labusel 2011 dianggap rahasia negara,ujar para politsi ini sambil merasa heran dan bertanya ada apa di balik dokumen pendukung LPjP Bupati Labusel tahun 2011 itu belumjuga dapat diketahui. (tgh)