MEDAN (Berita): Tahun 2012 ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, tepatnya Direktorat Jenderal Penataan Ruang tahun ini memfokuskan program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan (P2KPB).
Hal itu dikatakan Direktur Bina Program & Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Ir Rido Matari Ichwan, MCP, kepada wartawan dalam media gathering di Hotel Grand Angkasa Medan Kamis (27/9) malam.
Media gathering Pembinaan Forum Informasi & Komunikasi Bidang Penataan Ruang itu bertema ‘Program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan (P2KPB)’. Medan kota kedua sosialisasi P2KPB setelah Bali.
Hadir di sana selaku pembicara Direktur Pembinaan Daerah wilayah I diwakili Kasubdit Kebijakan dan Strategi, penataan ruang daerah wilayah I Ir James Siahaan, MA, Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Ir Hayu Parasati, MPS Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumut Ir Khairul Anwar, Msi dan dan moderator ketua penyelenggara Ir Sufrijadi, MA, Kasubdit Data, Informasi & komunikasi) serta hadir pula Kabid Humas PU Dra Etty Winarni.
Menurut Rido, P2KPB bertujuan untuk mewujudkan ruang kawasan perdesaan berkelanjutan melalui perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembahgan modal sosial dengan mendorong inisiatif pemerintah kabupaten bersama masyarakat dan swasta yang didukung pemerintah pusat dan provinsi berbasis Rencanan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten.
Pada tahap inisiasi ini, jelas Rido, akan difokuskan pada enam atribut yaitu balanced rural, urban linkage, curtural preservation, relienced community, integrated infsructure, compotitive economics, sustainable planning and design.
Tahap berikutnya P2KPB akan lebih diperluas cakupan wilayahnya (kota/kabupaten) berikut programnya dengan melibatkan sektor-sektor yang terkait. Tahun 2012 tahap P2KPB menyusun konsep dan perencanaan P2KPB di tingkat pusat dilanjutkan tahun 2013 menyusun rencana aksi termasuk di dalamnya pembentukan kelembagaan P2KPB. Untuk selanjutnya tahun 2014 dan 2015 adalah implementasi program P2KPB.
Rido Matari mengatakan tahun ini terpilih 14 kabupaten di Indonesia sebagai lokasi P2KPB tahap pertama. Dana awal P2KPB sampai dengan Rp500 juta hingga Rp1 miliar per satu kabupaten untuk stimulan fisiknya.
“Kami juga akan usulan tambahan 60 kabupaten yang mempunyai lahan pertanian karena program P2KPB ini sangat bermanfaat untuk kabupaten dan perdesaan,” jelasnya.
Menurutnya, program ini ditargetkan membuat desa menarik dan dapat mempertahankan situsi desa. Hal ini karena pembangunan kota terus berkembang pesat sampai mengarah ke perdesaan sehingga situasi desa berubah dan pada gilirannya nanti untuk mendapatkan sayur mayur dan air minum makin jauh dan akhirnya tidak ada lagi. Pasalnya, lahan pertanian sudah banyak beralih fungsi.
P2KPB dimaksudkan membuat situasi desa seperti lahan pertanian dan lingkungan seperti kawasan lindung tidak mengalami perubahan, namun penduduknya tambah sejahtera. Ada tiga sasaran pokok P2KPB yakni bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.
Untuk menjadikan Kabupaten sebagai proyek P2KPB, jelas Rido, kabupaten harus mempunyai RTRW, dibuatkan Perdanya sehingga semua program P2KPB dapat berjalan dengan baik.
Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Ir Hayu Parasati, MPS mengakui kalau konvensi lahan makin mengkhawatirkan di mana tiap tahun mencapai 100.000 hektar. Banyak lahan pertanian (sawah) menjadi non sawah.
Jumlah desa di Indonesia terus bertambah, tahun 2005 sebanyak 62.570 desa, tahun 2008 sebanyak 67.477 desa dan tahun 2011 bertambah jadi 68.878 desa. Tercatat kawasan Strategis Perdesaan (KSK) ada 47 persen dan 53 persen KSK non perdesaan.
Jumlah migrasi dari desa ke kota mencapai 100 persen karena kondisi desa yang tidak tertata dengan baik, potensi pokok pertaniannya cenderung menyusut. Jadi masyarakat nyaris meninggalkan desanya menuju perkotaan.
Hayu menyebut untuk membangun desa tersebut, pemerintah menargetkan tahun ini sedikitnya 170 kabupaten mempunyai RTRW dan diharapkan terus bertambah tiap tahun. Dengan adanya RTRW, program P2KPB mudah masuk.
Desa berkelanjutan dianggap sebagai solusi dari adanya ketimpangan pembangunan antara kota dan desa (urban bias). Adanya ketimpangan pembangunan antar desa dan kota itu menghasilkan ketimpangan kesejahteraan dimana kesejahteraan kota lebih tinggi dibanding desa.
Ia menambahkan kondisi seperti inilah yang menimbulkan terjadinya urbanisasi. Dalam kurun waktu 20 tahun penduduk kota bertambah hampir 50 persen, sebaliknya setengah penduduk pedesaan saat ini berubah menjadi penduduk perkotaan. Pada tahun 2005 tercatat penduduk perkotaan sebesar 47,9 persen sementara tahun 2025 diprediksi penduduk perkotaan akan meningkat menjadi 68 persen. (wie)
