MEDAN (Berita) : Dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesda terutama kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS), diharapkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan agar bersikap tegas terhadap rumah sakit sebagai provider JPKMS.

“Sebagai pengelola JPKMS, Dinas Kesehatan Medan bisa menegur ataupun memutuskan kontrak dengan rumah sakit provider yang bermasalah itu,” tegas pengamat kesehatan Destanul Aulia, saat diminta tanggapannya mengenai masih adanya keluhan pasien miskin terhadap pelayanan rumah sakit provider, Rabu (5/9).

Menurutnya, JPKMS sebagai sumber pendapatan rumah sakit, jadi Dinkes Medan harus memilih rumah sakit untuk dijadikan provider, tidak asal-asalan.  Bahkan Dinkes Medan dapat memberikan reward atau penghargaan kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik dan memutuskan kontrak dengan RS yang memberikan pelayanan jelek. “Yang saya khawatirkan terjadi komisi-komisi atau persen dalam pengelolaannya. Ini uang untuk rakyat miskin,” tukas Destanul

Ia juga menilai, seharusnya dalam memberikan pelayanan dan pengawasan setidaknya harus ada tiga sistem pendukung. Pertama tehnologi informasi untuk pengolahan data base berdasarkan komputerisasi, tidak seperti sekarang terlebih untuk JPKMS masih manual. ‘Ini agar data base bisa dilihat semua masyarakat dan masyarakat dapat melaporkannya kalau ada orang kaya yang menggunakan JPKMS,” ujar Destanul.

Kedua, adanya sistem pengklaiman agar dapat diketahui berapa jumlah pasien hari ini dan berapa biaya yang sudah digunakan. Jadi harus bisa diterima atau diakses laporannya setiap hari. “Masyarakat juga bisa komplain kalau kartunya ganda atau tidak bisa dipakai lagi,” ucapnya.

Ketiga, sebut Destanul, adanya sistem monitoring agar dapat dilihat semua dan bisa transparan.  Ini untuk menghindari manipulasi data, laporan yang asal-asalan seperti dalam hal data, pelayanan dan administrasi.

“Rumah sakit juga diharapkan berbenah diri dengan mengajak stakeholder, wartawan atau akademisi untuk memperbaiki kinerja rumah sakit dan juga menyediakan kotak saran yang dipantau tim independen,’ kata Destanul

Sementara pengamat kesehatan lainnya dr Umar Zein menilai pelayanan kesehatan di rumah sakit itu harus ramah, dan masyarakat juga harus menyadari pelayanan kesehatan yang didapatnya sesuai dengan kartu yang dimiliki.

Namun, intinya, tambah dokter spesialis penyakit dalam ini, rumah sakit harus mengutamakan pelayanan baru kemudian masalah kartu. “Jadi prioritaskan pelayanan kepada pasien bukan kartu,” sebutnya.

Disinggung masih adanya dugaan pengutipan kepada pasien miskin pengguna kartu Jamkesmas, JPKMS, Umar mengatakan hal itu tergantung kepada pimpinan unit pelayanan dan perilaku petugas. “Pasien JPKMS, Askes, Jamkesmas, ‘kan sudah bayar duluan karena sudah dijamin,” pungkasnya. (don)