Putusan MK Soal Verifikasi Parpol Tepat

Jakarta ( Berita ) :  Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 8 dan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga semua parpol perlu diverifikasi merupakan putusan tepat. “Itu adil dan senafas dengan ‘spirit fair election’,” kata Said Salahudin menanggapi putusan MK itu, di Jakarta, Kamis [30/08].

Menurut dia, verifikasi memang harus berlaku sama untuk semua calon peserta pemilu, namun persyaratan yang hendak diverifikasi itu belum memberi cukup peluang bagi parpol-parpol baru atau parpol lama bervisi baru yang pro terhadap perubahan untuk mengikuti kompetisi pada Pemilu 2014.  ”Syarat yang diatur dirasakan masih terlalu berat terutama bagi parpol yang sedang merintis jaringan,” ujarnya.

Untuk persyaratan kepengurusan 100 persen di Provinsi, 75 persen kabupaten/kota, ditambah kepengurusan yang harus ada di 50 persen kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan tampaknya hanya bisa dipenuhi oleh beberapa parpol saja.

Berdasarkan hasil perhitungan kasar, parpol setidaknya harus memiliki 2.236 kepengurusan di seluruh Indonesia, yang terdiri dari pengurus di tingkat pusat atau DPP, 33 pengurus di tingkat daerah/wilayah provinsi atau DPD/DPW, 367 pengurus cabang atau DPC di kabupaten/kota dan 1.835 pengurus ranting di kecamatan.

Bahkan, persyaratan keanggotaan bila dihitung sederhana dengan pilihan 1000 anggota per kabupaten/kota, maka parpol  harus memiliki kader sebanyak 367.000 di seluruh Indonesia.

“Jumlah kepengurusan dan keanggotaan itu luar biasa besar. Sehingga peluang jumlah peserta Pemilu 2014 akan menjadi sedikit sepanjang sejarah orde reformasi. Jumlahnya diperkirakan tak lebih dari hitungan jari tangan dan boleh jadi itu berasal dari parpol-parpol besar saja,” katanya.

Terkait ambang batas atau Parliamentary Threshold (PT) 3,5 persen akan membuat perolehan suara banyak yang terbuang, menurutnya, lebih baik ambang batasnya sekitar 3 persen karena ini sudah merupakan syarat yang paling berat untuk sebuah negara demokrasi. Kendati demikian, ia menilai  tepat putusan MK yang membatalkan aturan PT untuk DPRD. (ant )