Pemerintah Aceh Diminta Optimalkan Pelabuhan Bebas Sabang

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah Aceh diminta segera memperjuangkan optimalisasi kewenangan regulasi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah itu.

“Kami berharap Pemerintah Aceh meminta Jakarta mengeluarkan kebijakan ekonomi kepabeanan dengan memberdayakan kawasan Sabang,” kata Koordinator Forum Anti Kekerasan (FAK) Fahmi Mada saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu [15/08].

Hal itu disampaikan terkait menyambut tujuh tahun penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) Helsinky antara Pemerintah RI dan pihak GAM di Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Untuk kawasan pelabuhan bebas Sabang, kata dia, Pemerintah Aceh dapat mendesak pusat (Jakarta) mengoptimalkan regulasi dan penyediaan infrastruktur wilayah kepulauan tersebut.

“Saya melihat khusus untuk pelabuhan bebas Sabang, terkesan kepala dilepas namun ekornya tetap dipegang. Kalau terus begitu, tentunya tidak akan maju-majunya Sabang yang akhirnya bisa berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi bagi Aceh,” kata dia menambahkan.

Dipihak lain, Fahmi Mada juga menyatakan Pemerintah Aceh dibawah gubernur Zaini Abdullah dan wagub Muzakir Manaf agar memperkuat struktur masyarakat untuk akses ekonomi, pendidikan, kemakmuran dan kesejahteraan.

“Yang juga tidak boleh dilupakan, apalagi sampai meninggalkan peran pers dalam membangun Aceh. Artinya Pemerintahan Zaini dan Muzakir itu harus menghargai kebebasan pers dalam memberitakan kebijakan pemerintahannya karena itu bagian dari kontrol sosial,” kata dia.

Bidang kesehatan, Fahmi menjelaskan di usia tujuh tahun MoU damai untuk mengakhiri konflik bersenjata maka Pemerintah Aceh perlu perkuat sektor tersebut.

“Angka kematian karena kelahiran masih tinggi di Aceh. Karenanya perkuat sektor kesehatan dengan menempatkan satu gampong (desa) seorang bidan dengan gaji di atas UMR/bulan,” kata dia menambahkan.

Sementara bidang hukum dan politik, Fahmi meminta Pemerintah Aceh segera memperjuangkan pembebasan tiga tahanan politik yang masih ditahan Lapas Cipinang Jakarta, dan seorang di Thailand.

“Ironis ketika ribuan teman mereka sudah menghirup udara bebas pascapenandatanganan MoU damai, sementara ketiga narapidana tersebut harus menikmatinya dibalik jeruji,” kata dia menjelaskan. (ant )