Menagih Janji Parpol Membina Kader Perempuan

      Comments Off

Kaum perempuan sesungguhnya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk berperan atau menyamakan kemampuan dirinya dengan kaum pria. Fakta sudah membuktikan bahwa banyak kaum perempuan di penjuru dunia ini dipercaya memegang tampuk pimpinan baik di legislatif, yudikatif maupun eksekutif dan sejumlah perusahaan swasta berskala nasional dan internasional.

Harus jujur diakui bahwa kepercayaan yang diberikan kepada kaum perempuan dalam memegang jabatan dan amanah tersebut ternyata tidak kalah dengan individu yang dipercayakan kepada kaum laki-laki.

Sederet nama wanita-wanita yang pernah dan masih memegang posisi penting di belahan dunia antara lain, Perdana Menteri India Indira Gandhi, Presiden Philipina Cory Aquino, Presiden RI Megawati Sukarno Putri, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Wakil Presiden Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, dan sejumlah nama tokoh perempuan lainnya.

Mencermati sejumlah jabatan yang dipegang para kaum perempuan tersebut di atas, adalah suatu persepsi yang keliru jika masih ada anggapan perempuan diindentikkan dengan kaum yang lemah dan penuh keterbatasan untuk bisa berkarir dan meraih posisi puncak.

Namun di banyak negara dan institusi tampaknya kaum pria masih belum siap dan kurang “tulus” bila kaum perempuan diberi porsi jabatan yang lebih besar. Tidak tertutup kemungkinan fenomena ini dilatarbelakangi oleh sikap individu kaum pria yang merasa khawatir dan tidak siap bersaing secara jujur dengan kaum perempuan yang memiliki potensi dan kredibilitas untuk memegang jabatan-jabatan penting itu.

Padahal perempuan sesungguhnya memiliki potensi besar untuk dipercaya mengemban tugas yang selama ini diberikan kepada kaum lelaki. Potensi hakiki yang dimiliki kaum perempuan itu adalah kejujuran, memegang amanah dan memiliki sifat malu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji (korupsi, melakukan penipuan dan berkata bohong) serta lebih memegang teguh pada janji dan lebih teliti.

Hanya saja, sifat-sifat alamiah yang melekat  pada diri kaum perempuan tersebut sering terabaikan dan tidak dimanfaatkan bahkan terkesan masih disamarkan. Indonesia sebagai negara yang dewasa ini sedang gencar membangun proses demokrasisasi dan penegakan hukum, ternyata kaum perempuan masih belum maksimal diberi tempat untuk memegang sejumlah posisi penting di lembaga pemerintah, parlemen dan di institusi penegak hukum.

Sebagian besar posisi penting dan strategis di lembaga tersebut masih didominasi oleh kaum pria.  Di lembaga parlemen misalnya, keterwakilan kaum perempuan masih belum sesuai dengan jumlah yang diamanatkan Undang Undang Pemilu, yaitu keterwakilan perempuan 30 persen.

Padahal jika melihat kompleksnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia saat ini, seyogyanya kaum perempuan wajar diberi kepercayaan untuk menjadi “Ratu Adil” yang diharapkan mampu menuntaskan beragam persoalan seperti di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum.

Di bidang politik, misalnya, kaum perempuan seharusnya lebih banyak dipercaya duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak sengketa Pemilu dan Pilkada selama ini terkesan diselesaikan dengan keputusan yang mengecewakan dan menuai protes dari para pihak yang merasa dicurangi.

Jika kaum perempuan dipercaya menjadi “pengadil” dan pengambil keputusan dalam sengketa Pemilu dan Pilkada tentunya carut marut yang terjadi dalam pesta demokrasi selama ini bisa diminimalisir.

Untuk menjawab harapan tersebut alangkah baiknya di komposisi KPU dan KPUUD lebih banyak diduduki oleh kaum perempuan. Karena perempuan bukan sosok yang tidak mudah “dibeli”, atau diberi iming-iming. Perempuan pada hakikatnya memiliki jatidiri watak dan kepribadian.

Bila mengacu pada Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 72 ayat (8) UU Nomor 15 Tahun 2011, maka komposisi perempuan di KPU dan Bawaslu adalah minimal 30 persen dari total jumlah anggota KPU dan Bawaslu.

Namun kesetaraan gender masih belum berjalan secara utuh khususnya di bidang politik. Banyak Parpol yang sampai saat ini belum ‘legowo’ mempercayakan kaum perempuan untuk duduk di posisi puncak.

Posisi kaum perempuan di Parpol juga umumnya masih dipercayakan hanya untuk mengurusi posisi-posisi yang kurang strategis dan kecil kemungkinan mereka bisa menapak karir politik ke jenjang lebih tinggi. Bahkan belum semua Parpol melaksanakan secara utuh program pendidikan politik bagi kadernya dari kaum perempuan.

Parpol terkesan selama ini masih sebatas ‘lips service’ menjalankan amanat UU yang mengatur tentang keterwakilan kaum perempuan  di lembaga legislatif. Sementara rakyat Indonesia dewasa ini semakin membutuhkan Parpol yang kredibel dan mumpuni dengan didukung para kader yang berpihak dan memiliki komitmen untuk mampu membawa perubahan dan kemajuan di berbagai bidang pembangunan.

Fakta memperlihatkan masih banyak Parpol yang hanya mampu merekrut kaum perempuan hanya untuk mencukupi kuota keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif, tanpa terlebih dulu melakukan program pengkaderan secara terstruktur dan berkesinambungan.

Inilah yang menyebabkan akhirnya kader Parpol dari kaum perempuan yang duduk di legislatif terkesan kurang bijak dan tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Harusnya kelemahan ini tidak perlu terjadi dan tidak menambah jumlah wakil rakyat yang hanya bisa datang, duduk, dengar dan diam. Sementara rakyat sangat  membutuhkan peran dan kiprah wakilnya di lembaga legislatif.

Semua kelemahan ini mau tidak mau, suka atau tidak suka harus diatasi dengan sikap jujur dan ikhlas dari semua elemen agar Indonesia bisa menjadi negara yang tangguh dan berkeadilan dengan peran serta kaum perempuan.***** ( Irma Yuni.SE :  Tulisan ini disajikan untuk mengikuti Lomba Karya Tulis dalam rangka Hari Kartini 2012 yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sumut. )