UU Pemilu No 10 Tahun 2008 Peserta Pemilu 2009 Dapat Jadi Peserta Pemilu 2014

JAKARTA (Berita)  Ketua Umum Partai Damai Sejahtera(PDS) Dr. Denny Tewu menegaskan  sesuai UU Pemilu No 10 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 2, maka peserta Pemilu tahun 2009 dapat menjadi peserta pemilu Pemilu  tahun 2014, tanpa menyebutkan apakah partai tersebut berada di DPR atau di luar DPR.

“Kalau dalam revisi UU Pemilu yang otomatis menjadi peserta pemilu hanyalah partai yang ada di DPR,  jelas
itu melanggar hak asasi partai peserta pemilu 2009, khususnya yang tidak berada di DPRRI,” tandasnya di Jakarta, Minggu, (7/4).

Menurutnya  pernyataan  Ketua Tim Perumus RUU Pemilu, dari Fraksi Demokrat, Gede Pasek Suardika  yang menyebutkan  parpol  yang masuk di DPR  otomatis menjadi peserta pemilu, merupakan penyataan yang  sangat tidak patut, serta jauh dari sifat kenegarawanan , dan cederung  mendiskriminasikan partai pe/rta pemilu 2009 yang tidak berada di DPR.

“ UU Pemilu Tahun 2008 dan  belum direvisi menyebutkan  hak parpol yang ada di parlemen dan non parlemen seperti PDS, PKPI, PBB, PDP, dan PKNU memiliki hak yang sama,” tukasnya
Bila hak kami sebagai peserta Pemilu dihilangkan, dan  harus mengikuti verifikasi, jelas sangat diskriminatif dan melanggar asas kepatutan.

Dia menilai, lambatnya rentang waktu diselesaikannya revisi UU Pemilu karena masing-masing
parpol, khususnya parpol besar, memiliki strategi untuk tetap bertahan dengan cara menghilangkan partai-partai kecil, walaupun jelas melanggar teori proporsionalitas dan  menghilangkan nilai serta semangat Bhineka
Tunggal Ika.

Penetapan Parlemen Thhreshold (PT) yang tinggi, kata Denny, juga merupakan salah satu cara menyingkirkan parpol kecil,  padahal dengan kemajemukan masyarakat Indonesia  yang  tersebar diberbagai kepulauan, maka PT yang  proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis adalah 1,03 % .
Sedang  untuk mendukung sistem Presidensial, menurut Denny,  dapat diperkuat dengan pembatasan Fraksi di Parlemen.

” Fraksi yang sedikit dengan multi partai , sukses di jalankan di  tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, tanpa ada masalah” ujarnya
Denny berharap para legislator di Parlemen  berprilaku sebagai negarawan, jujur, dan tidak  berpolitik transaksional .(aya)