LKPP Kerjasama Dengan Distributor Kendaraan Bermotor

Jakarta ( Berita ) :  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menandatangani perjanjian kerjasama dengan 16 distributor kendaraan bermotor Agen Tunggal Pemegang Merek (ATM), Selasa [31/01] di Jakarta.

“Tujuan pemerintah membuat perjanjian ini adalah agar dapat membeli barang dengan harga di bawah harga pasar, sistemnya disebut pembelian langsung (direct purchasing),” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo. Menurut Agus, barang yang dapat dibeli lewat sistem ‘direct purchasing’ adalah barang yang tersedia di pasar.

Kemudian pemerintah menawarkan kepada distributor atau produsen untuk mengikat kontrak dengan pemerintah untuk menyediakan barang dengan harga di bawah harga pasar.

Setelah terikat kontrak, barang dan harga akan dicantumkan di katalog e-procurement LKPP sehingga kementerian maupun dinas di daerah dapat memilih barang yang dibutuhkan. “35 persen dari APBN 2012 senilai total Rp1.400 triliun dianggarkan untuk pengadaan barang, jadi tersedia dana yang besar untuk pengadaan barang, masa produsen tidak mau mengurangi harga untuk pemerintah,” kata Agus.

Harga khusus untuk pemerintah tersebut menurut Agus sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa pasal 38 ayat 5 huruf e.

“Sejak Mei 2011 hingga akhir 2011 tercatat kementarian dan lembaga pusat dan daerah membeli 1.732 mobil dengan nilai total Rp373 miliar, selanjutnya bukan hanya kendaraan bermotor saja tapi bisa juga alat berat, obat bahkan kertas,” tambah Agus.

Namun untuk barang-barang yang tidak tersedia di pasar seperti jalan, jembatan atau saluran air tetap menggunakan sistem tender seperti yang berlaku selama ini.

“Baik sistem ‘direct purchasing’ maupun tender adalah cara agar pengadaan barang pemerintah lebih modern dan sederhana yaitu lewat ‘e-procurement’,” tambah Agus.

Beberapa ATM yang ikut dalam kontrak LKPP diantaranya PT Wahana Makmur Sejati (Honda Motor), PT TVS Motor Company Indonesia (TVS), PT Astra Internasional (Toyota), PT Hyundai Mobil Indonesia (Hyundai), PT Bajaj Auto Indonesia (Bajaj), PT Kreasi Auto Kencana (Ford dan Hino) serta PT General Motor Indonesia (Chevrolet).

LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang betanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk pada 6 Desember 2007 berdasar Peraturan Presiden No 106 tahun 2007. ( ant )