2012, Lima BUMN Siap “Go Public”

PRIVATISASI BUMN. Menko Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan (kanan) dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri) memberi keterangan pers usai rapat koordinasi tentang privatisasi BUMN di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/1). Pemerintah menyetujui privatisasi lima perusahaan pelat merah melalui skema penawaran saham perdana (IPO), penerbitan saham baru (right issue), dan penjualan saham ke mitra strategis (strategic sale). Kelima BUMN tersebut yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), PT Industri Sandang Nusantara,PT Industri Gelas, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Semen Baturaja.  ( ant )

Jakarta ( Berita ) :  Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, lima BUMN siap untuk menawarkan saham kepada publik atau “go public” pada 2012. “Dari sembilan yang diajukan, setelah pembahasan maka dapat disimpulkan lima yang akan kita lakukan IPO dan ‘right issue’ dengan sejumlah catatan,” ujarnya seusai rapat koordinasi privatisasi BUMN di Jakarta, Selasa [31/01].

Hatta menjelaskan kelima BUMN itu adalah PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Industri Sandang Nusantara, PT Industri Gelas, PT Semen Baturaja dan PT Bank Tabungan Negara.

Ia mengatakan, PT Industri Telekomunikasi Indonesia akan disetujui menerbitkan saham baru melalui skema akusisi mitra kerja sama secara strategis atau “strategic sales”. “Kita harapkan ini akan bersama dengan BUMN strategis kita dan dalam rangka ke depan kita ingin mengembangkan industri telekomunikasi nasional kita,” ujarnya.

Hatta menambahkan, PT Industri Sandang Nusantara dan PT Industri Gelas juga disetujui melepas saham melalui skema “strategic sales”. “Strategic sales diutamakan ke BUMN yang dapat mengelola aset-aset Industri Sandang dengan baik dan Industri Gelas juga dikaitkan dengan salah satu anak perusahaan BUMN yang tepat untuk akusisinya,” ujarnya.

Sementara, PT Semen Baturaja akan melakukan penawaran saham perdana atau IPO sebesar maksimum 35 persen dengan tujuan penggunaan dana untuk pengembangan perusahaan. “Penawaran disetujui setelah dilakukan hal-hal terkait rekening dana investasi dan sewa lahan milik PT Kereta Api Indonesia,” ujar Hatta.

Kemudian, PT Bank Tabungan Negara juga akan disetujui untuk menawarkan saham melalui skema “right issues” sekitar 12-14 persen. Hatta mengatakan pemerintah melakukan penundaan untuk penawaran saham perdana terhadap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII, karena IPO baru akan disetujui setelah proses holding berjalan.

“Intinya Perkebunan ini akan dilakukan IPO maksimum 30 persen setelah proses holding berjalan,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Hatta, juga memutuskan penundaan penawaran saham perdana untuk PT Pegadaian karena saat ini perusahaan tersebut masih memiliki struktur permodalan yang sehat.

“Kita punya pertimbangan lain mengingat fungsi pegadaian ada hal-hal lain yang jadi perhatian pemerintah. Di samping misinya itu tidak sekedar profit semata tapi ada hal-hal lain yang perlu perhatian kita. Jadi kita tunda sambil cari solusi terbaik,” katanya.

Sedangkan, untuk PT Kimia Farma dapat melakukan “right issue” setelah melakukan “swap” dengan PT Indo Farma agar nilai saham dari perusahaan tersebut dapat lebih kuat.

“Ada saham yang bisa mereka ‘swap’ atas rekomendasi kita, setelah itu baru ‘right issue’. Intinya setuju ‘right issue’ setelah proses ‘swap’,” ujarnya.

Hatta mengatakan saat ini ada dua atau tiga BUMN yang sedang dalam usulan privatisasi. Ia juga mengharapkan makin banyak BUMN yang segera “go public” untuk meramaikan pasar modal Indonesia di masa mendatang.

“Presiden menginginkan harus lebih banyak BUMN ‘go public’ biar pasar modal bergairah dan kita akan cari lagi beberapa BUMN yang masih memungkinkan untuk melakukan IPO,” katanya.  (ant )