STIKes Mutiara Beri Tips Hadapi Uji Kompetensi

MEDAN (Berita): Uji Kompetensi wajib diikuti oleh mahasiswa program kesehatan sebelum mereka lulus  dari institusi pendidikannya. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mutiara Indonesia Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes ketika membuka seminar nasional bertopik Mensiasati Sukses Uji Kompetensi (UKNI & UKBI) Serta Bagaimana Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR), digelar sekolah kesehatan tersebut, Sabtu [28/1] di Griya Dome Convention Center Medan.

Kegiatan seminar itu diikuti 1.150 peserta meliputi dosen keperawatan/kebidanan, mahasiswa keperawatan/kebidanan dan tenaga kesehatan. Hadir pada seminar itu Ketua Yayasan Sari Mutiara Drs W Purba, Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Sari Mutiara Medan Parlindungan Purba, SH, MM yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumut, Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia  Prof. Faiq Bahfen, SH.

Tampil sebagai pembicara Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Prof. Elly Nurachman, D.N.Sc, Tim Teknis Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) Ani Kusumas Tuti, Liesion Officers Uji Kompetensi Ners DIKTI  I Made Kariasa, S.Kp, MM, M,Kep, Sp.KMB, dan staf dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Harif Fadillah SKp SH.

Ivan Elisabeth menyebutkan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1796/Menkes/Per/VIII2001 mensyaratkan setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR  (Surat Tanda Registrasi). “Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat  kompetensi.

Selanjutnya tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk  menjalankan praktik atau pekerjaan profesinya,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk memeroleh STR  tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi, ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh MTKI kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) bekerjasama dengan HPEQ Project membuat terobosan baru dengan menyepakati akan  dilaksanakannya Uji Kompetensi bagi Setiap Lulusan tenaga kesehaan sebagai syarat dalam memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Seminar nasional ini, kata Ivan, diadakan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang siap dalam menghadapi uji kompetensi harus  memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan.

Selain itu juga untuk mensosialisasikan STR kepada para tenaga kesehatan dan mahasiswa kesehatan, mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional dalam mengahadapi persaingan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Seminar diadakan dalam bentuk diskusi panel dibagi dalam dua sesi. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Prof. Elly Nurachman, D.N.Sc, dalam paparannya menjelaskan tentang peningkatan kualitas perguruan tinggi dan lulussannya melalui uji kompetensi.

Dia mengakui beberapa kendala dalam pengelolaan pendidikan kesehatan memerlukan upaya konkrit terutama dalam menghasilkan lulusan berkualitas, lulus uji kompetensi serta memeroleh pengakuan masyarakat.

Menurutnya prioritas utama adalah meningkatkan penerapan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi melalui peningkatan kualifikasi SDM dosen, peralatan dan  fasilitas serta sistem berlajar yang memungkinkan peserta didik berkompetensi. Hal itu menurutnya sejalan dengan kebijakan Kemdiknas untuk pendidikan kesehatan saat ini yakni penguatan sistem uji kompetensi perawat.

Sementara Harif Fadillah SKp, SH dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTI) menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 161/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, pelaksanaan ujian kompetensi dapat  dilakukan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) maupun Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) tingkat pusat.

MTKP dan MTKI inilah yang akan  memberikan pengakuan terhadap hasil kompetensi seorang analis kesehatan, apakah dapat menjalankan praktek sesuai dengan standar atau tidak. Melalui hasil uji  kompetensi tersebut mereka akan mendapatkan STR serta Surat Ijin Kerja (SIK). .

“Sertifikat kompetensi tersebut berlaku di seluruh Indonesia dan dasar untuk mendapatkan STR,” ujarnya seraya menyebutkan masa berlaku sertifikat selama lima tahun dan perpanjangan dilakukan dengan mengumpulkan satuan kredit profesi.
Liesion Officers Uji Kompetensi Ners DIKTI  I Made Kariasa, S.Kp menegaskan mobilisasi tenaga perawat sangat besar dan mengharuskan uji kompetensi nasional, sehingga berlaku nasional.  Dia juga menegaskan setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR.

“Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi,” tuturnya seraya menambahkan ijazah dan sertifikat uji diberikan setelah lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi.

I Made memaparkan strategi dalam menghadapi uji kompetensi nasional antara lain dengan mengenali  proses  pembuatan soal, pembuatan buklet soal uji kompetensi, dan melakukan perbaikan strategi proses belajar untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Menurutnya, ujian sebaiknya  memenuhi tingkat safety bagi tenaga kesehatan pemula.

Khusus bagi institusi, I Made menyatakan staf akademik  harus memiliki kemampuan dalam menulis soal sesuai dengan standard nasional, dan menggunakan soal-soal berstandar nasional dalam ujian lokal mata ajar atau ujian modul. Selain itu institusi harus menjadi kontributor  soal-soal yang berkualitas untuk uji kompetensi nasional nasional.

Uji kompetensi tersebut memberi benefit (keuntungan) bagi institusi dalam memperbaiki proses pelaksanaan kurikulum (proses pembelajaran), perencanaan SDM, dan fasilitas pun lebih terarah. Brand atau citra institusi yang terangkat melalui uji kompetensi itu dapat meningkatkan kualitas input mahasiswa.

Sedangkan keuntungan ujian tersebut bagi mahasiswa dapat memberikan pengalaman uji kompetensi sesuai dengan uji sesungguhnya yang akan dihadapi mahasiswa, meningkatkan percaya diri dan meningkatkan potensi diri  mahasiswa sesungguhnya.(aje)