Komisi III DPR Pertanyakan Kasus Korupsi Rahudman

Medan ( Berita ) :  Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Benny K Harman  mempertanyakan kasus dugaan korupsi Wali kota Medan Rahudman Harahap yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, hingga saat ini belum juga tuntas.

Usai pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut AK Basyuni Masyarif di Medan, Senin [31/10] , Benny mengatakan penanganan kasus tersebut harus jelas secara hukum, tidak ada muatan politis dan unsur-unsur lainnya.

Kalau memang benar-benar terbukti dugaan korupsi yang melibatkan Rahudman Harahap, silahkan saja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memproses dan mengusutnya secara hukum. “Ini adalah kewenangan institusi penegak hukum itu, tetapi memang benar terbukti secara formil dan materil,” tegas Benny.

Namun, jika sebaliknya kasus dugaan korupsi Rahudman tidak dapat dibuktikan, maka Kejati Sumut harus secara jelas mempertimbangkan kasus yang sedang diusutnya tersebut. “Kita tidak ingin penanganan kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Rahudman itu tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.

Selanjutnya, Benny menegaskan, bahwa siapa saja yang memang benar terbukti terlibat korupsi dan merugikan keuangan negara itu, pihaknya mendukung sepenuhnya harus diusut tuntas.

“Kami juga tidak akan pernah main-main dalam penanganan kasus korupsi itu, silahkan Kejati Sumut menuntaskannya. Atau diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Ketua Komisi III DPR RI membidangi hukum, kepolisian dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara pada masa reses masa persidangan I tahun sidang 2011 – 2012 berjumlah 19 orang, dipimpin oleh Ketua Komisi Benny K. Harman. Anggota tim dari FPD terdiri dari Dasrul Djabar, Ruhut Sitompul, Edi Ramli Sitanggang, Daday Hudaya dan Muhammad Nasir. Dari FPG, Nudirman Munir, Dewi Asmara, Andi Rio Idris Panjalangi dan Mahyudin.

 

Ditetapkan tersangka

Sebelumnya, Kejati Sumut, Selasa (26 Oktober 2010) menetapkan Wali Kota Medan, Ruhudman Harahap sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran 2005 senilai Rp1,5 miliar.  Dugaan korupsi itu terjadi saat Rahudman menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapsel.

Penetapan tersebut berdasarkan hasil pengembangan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Amrin Tambunan, mantan pemegang kas Sekretariat Daerah Pemkab Tapsel yang dilimpahkan penyidik Polda Sumut ke Kejati belum lama ini.

Dalam BAP itu, tersangka Amrin Tambunan, bahwa Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Rp1,5 miliar dituduhkan dilakukan secara bersama-sama dengan Rahudman Harahap Sekda Pemkab Tapsel.

Dugaan penyalahgunaan wewenang itu, terjadi pada penyaluran TPAPD tahun anggaran 2005. Di mana tersangka Amrin dengan Rahudman telah menyalurkan dana tersebut sebelum disahkannya pada APBD Tahun Anggaran 2005. (ant )