Kopertis Akan Evaluasi Dosen DPK

MEDAN (Berita): Kopertis Wilayah I Sumut-NAD akan segera melakukan evaluasi terhadap dosen DPK (dosen PNS yang  diperbantukan di PTS). Pasalnya, saat ini masih banyak dosen DPK yang berada di PTS mapan padahal sudah seharusnya disebar  kembali ke PTS yang baru merintis dan sebagian justeru kinerjanya dinilai tidak efektif.

“Dalam waktu dekat kita akan kembali mengevaluasi dosen DPK. Sebab, memang syogyanya PTS yang sudah besar dan  memiliki dosen yang berlebih harus mengembalikan dosen DPK agar diperbantukan ke PTS yang masih merintis,” ujar Koordinator  Kopertis Wilayah I Sumut- NAD, Prof Nawawiy Loebis, kepada wartawan, kemarin.

Nawawiy menyebutkan, hingga saat ini jumlah dosen di Kopertis wilayah I Sumut-NAD sebanyak 5.500 dosen dan dosen DPK  sebanyak 3.000. Memang, disebutkan Nawawiy, untuk sanksi PTS mapan yang masih mempertahankan dosen DPK tidak tertulis, tetapi  syarat awal makanya diberikan dosen DPK karena PTS itu masih minim dosen. “Dulu ketika diminta dosen DPK syaratnya karena PTS  itu masih minim dosen, tetapi ketika sudah mapan dan justeru dosennya sudah berlebih seharusnya dosen DPK dikembalikan,”  terang Nawawiy.

Tak hanya itu, evaluasi juga dilakukan untuk dosen DPK yang kinerjanya dinilai tidak efektif. Dijelaskan Nawawiy saat  ini juga banyak dosen DPK yang hanya mencantumkan nama saja di PTS tempat dia diperbantukan. Tetapi, kenyataannya justeru  dosen tersebut jarang sekali mengajar dan malah menggunakan asisten dosen karena banyaknya jadwal mengajarnya di PTS lain.

“Ini yang sering kita temukan, dia seharusnya mengajar di PTS A dan kewajibannya harus 12 SKS, namun karena banyaknya  jadwal mengajar di tempat lain, dia malah menggunakan asisten dosen untuk PTS tempatnya diperbantukan. Ini jelas tidak boleh  dan sanksinya sertifikasinya kita cabut,” tegas Nawawiy.

Nawawiy mengungkapkan, bagi dosen DPK, kewajibannya tertulis ada di base yakni PTS tempat dimana dia diperbantukan.  Dan jika dia mengajar di tempat lain, itu seharusnya menjadi pengabdian masyarakat.  “Justru jangan memprioritaskan tempat mengajar yang lain, sementara PTS tempat dia diperbantukan tidak dijaganya  dengan baik,” terang Nawawiy.

Kenyataannya di lapangan, memang banyak dosen DPK yang bergelar doctor dan professor yang dinilai Kopertis kurang  efektif. Pasalnya, meskipun sudah diperbantukan di PTS tertentu dengan tunjangan yang cukup besar namun, kenyataannya banyak  dosen DPK yang masih memilih mengajar di PTS lain. “Kalau kewajibannya dipenuhi, tentu tidak ada masalah, namun banyaknya  sebaliknya,  kewajibannya tidak dipenuhi di tempat dia diperbantukan,” papar Nawawiy.

Untuk mengatasi kondisi ini, Nawawiy juga meminta agar PTN dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat baik secara legal  maupun institusional untuk membantu PTS yang ada di daerahnya. “Tentunya PTN dapat melakukan sharing resources, sharring  knowledge untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama  PTS di daerah tersebut,” ujar Nawawiy.

Menanggapi kebijakan evaluasi dosen DPK di PTS ini, Rektor UISU yang juga dosen DPK, Prof. Dr Zulkarnain Lubis  mendukung kebijakan evaluasi tersebut. “Tentu saja kita mendukung evaluasi dosen DPK yang akan dilakukan Kopertis. Urusan  nanti apakah dosen DPK itu ditarik atau tidak ditarik itu nanti tergantung kepada pemanfaatannya dari PTN,” terang  Zulkarnain.(aje)