TERKAIT DENGAN MASALAH TANAH, TOMMY SUHARTO DIGUGAT KE PENGADILAN JAKARTA SELATAN

Jakarta (Berita) Putra kelahiran Panei Tongah Simalungun, Manson Lumbanraja SH, MM,  yang menjadi  kuasa  Nazarwan Chandra menggugat Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto,  terkait dengan masalah tanah seluas 28.748 m2 di Jalan Raya  Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Disamping Tommy,  dalam kasus yang sama, juga digugat Irvan Yusrizal ( tergugat I), Notaris dan PPAT Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH ( tergugat III), PT. Sekar Artha Sentosa ( Tergugat IV), PT. Putra Indonesia Bersama ( Tergugat V), Hutama Karya ( Tergugat VI). Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur DKI Jakarta Cq Kepala Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta Cq Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Selatan ( Tergugat VII) dan Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Administratif Jakarta Selatan ( Tergugat VIII).
Menurut Manson, kepada Berita, gugatan diajukan ke PN Jakarta Selatan, dengan No.245.Pdt/2011 tertanggal 21 April 2011, karena tergugat II, IV, V,  dan VI dinilai melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat  dengan alas  hak tergugat IV dan V yang telah mendirikan bangunan dan menjual, dalam hal ini “ Niffaro Apartment” tanpa memiliki hak diatas tanah milik Penggugat seluas 28.748 M2 dengan dasar  kepemilikan E V 6418 atas nama Koeroe Alimoedien dan para ahli warisnya yang tergabung dalam  wadah Yayasan Al-Djamien, terletak di  Jln. Raya Pasar Minggu, Kel. Pejaten ( sekarang Kel. Pejaten Timur), Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Tanah tersebut belum pernah dijual, digadaikan dan atau dipindahtangankan  kepada siapapun, tetapi, tanpa hak yang jelas, pada tahun 1987 timbul sertifikat atas tanah tersebut, antara lain, Sertifikat Hak Milik No. 572, No. 573 dan No.574  atas nama Ir. Raden Mas Mohammad Prayitno Soedjono berdasarkan Akta Hibah No. 10/JS/I/1988, Akte Hibah No. 8/JS/I/1988 dan Akte Hibah No. 9/JS/I/1988.
Namun, kata Manson , sesuai dengan Penetapan No. 93/Pdt/P/1987/PN.Jak.Tim tertanggal 25 April 1987, Yayasan Al Djamien  adalah satu-satunya wadah pengelola harta peninggalan almarhum Djamien, sebagaimana  tercantum dihadapan Notaris Batavia dahulu ( sekarang Jakarta John Cornelis Meyer tertanggal 2 Desember 1840 beserta wasiat lainnya Yan Ferdinand Lens dan Ketetapan No. 198/166 tertanggal 9 Maret 1855. Para ahli waris Djamien adalah pihak yang tetap mempunyai hak terhadap persil-persil tanah tersebut.
Selain itu,  sesuai dengan Penetapan No. 402/Pdt/P/1988/PN Jaksel tertanggal 22 Juli 1988, telah  membatalkan permohonan Muhammad Toha dan Rudi Toha untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 572, No.573 dan No. 574 dan menyatakan bahwa tanah-tanah  tersebut dikembalikan pada status semula sebagai tanah Verponding Indonesia No. 6418.
Menurut Manson,  dengan menggunakan alas hak Sertifikat Hak Milik No.572/Pejaten, Sertifikat Hak Milik No.573/ Pejaten dan Sertifikat Hak Milik No. 574 Pejaten ,  Irvan Yusrizal  (Tergugat I ) telah menjual tanah tersebut kepada Hutomo Mandala Putra ( Tergugat II), antara lain berdasarkan Akta Jual Beli  No. 76/Pasar Minggu/ 1994, Akta Jual Beli No. 77/ Pasar Minggu/1994 dan Akta Jual Beli  No.78/Pasar Minggu/ 1994  tertanggal 23 Februari 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki,SH, PPAT di Jakarta ( Tergugat III).
Ketiga sertifikat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai  penetapan No. 402/Pdt/P/1988/ PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Juli 1988.
Dalam gugatannya, kuasa hukum penggugat juga memberitahukan, bahwa Tergugat I ( Irvan Yusrizal) adalah Direktur Utama PT HUMPUSS, sedangkan Tergugat II ( Hutomo Mandala Putra) adalah pemilik PT.HUMPUSS, sehingga jual beli antara keduanya  dinilai hanyalah rekayasa dan akal-akalan, untuk mengambil alih tanah milik Penggugat.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kata Manson,  para Tergugat telah melanggar aturan perkotaan  yang berlaku di Propinsi DKI Jakara. Terkait dengan itu, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadlili perkara agar berkenan terlebih dahulu memerintahkan Tergugat II, Tergugat IV,  Tergugat V dan Tergugat VI untuk menghentikan segala pekerjaan atau kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kerugian Materiil dan Immateriil
Menurut Manson, akibat perbuatan para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterill.  Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati haknya sebagai pemilik sah atas tanah seluas 28.748 m2, yang nilai meteriilnya sekitar Rp 201.236.000.000 ( Dua Ratus  Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
Selain itu, Penggugat telah kehilangan waktu untuk mengurus dan atau menyelesaikan perkara ini, yang nilai imaterillnya sebesar Rp 10 milyar. Dengan demikian, total kerugian baik materill maupun immaterial mencapai Rp 211.236.000.000.
Terkait dengan  perkara ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) terhadap tanah seluas 28.748 m2, dengan dasar kepemilikan E.V 6418 atas nama  Koeroe Alimoedien dan para ahli warisnya yang tergabung dalam Yayasan Al-Djamien, yang terletak di Jl.Raya Pasar Minggu. Sekarang, dilokasi sita jaminan dibangun “ Niffaro Apartement”.
Harta Kekayaan Tergugat II dan IV dan V baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang diketemukan di kemudian hari.
Selain itu, menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( Dwansgom) sebesar Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, atas keterlambatan pembayaran, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai pembayaran keuangan dan pembayaran ganti rugi dibayar sampai lunas.
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Voerbaar bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya. Juga menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.  (aya )