Perang Libya Kian Jauh Dari Hukum

 

Jakarta  ( Berita ) :  Tindakan Amerika Serikat dan sekutunya melalui perhimpunan NATO untuk campur-tangan dalam kemelut di Libya dengan alasan “mencegah pembunuhan terhadap warga sipil”, bergeser kian jauh dari rangkulan hukum.

Sementara itu waktu yang diberikan kepada Presiden AS Barack Obama untuk melancarkan serangan ke Libya selama 60 hari sudah berakhir pada 22 Mei. Sejak itu perang di Libya telah dipertanyakan keabsahannya, bahkan menurut penilaian asli para pembela Obama sendiri.

Gedung Putih, yang berusaha membenarkan perang tidak sah di Libya, menurut Glenn Greenwald di dalam tulisan di Information Clearing House, berkilah bahwa aksi militer AS di Libya terlalu kecil dan terbatas untuk jadi “perang sesungguhnya” berdasarkan Undang-Undang Dasa dan War Powers Resolution (WPR).

Padahal aksi AS dan sekutunya di Libya bertujuan menghancurkan angkatan perang asing dan menggulingkan seorang pemimpin negara merdeka yang berdaulat.  Selanjutnya presiden AS berusaha memperoleh resolusi dari Kongres guna menyetujui perang tersebut. Namun pengesahan itu tak kunjung diperoleh, dan sekarang Kongres AS malah kian dekat dengan tindakan yang justru bertentangan: mensahkan rancangan tak memihak yang menentang perang tersebut.

Setelah 74 hari –serangan atas Libya dimulai pada Sabtu, 19 Maret 2011 dengan dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 mengenai zona larangan terbang di Libya– pasukan AS bergabung dalam operasi militer di Libya, Presiden Obama kelihatannya mulai kehilangan i`tikad baik mengenai Capitol Hill.

Sekelompok anggota konservatif dan liberal –yang membangkang terhadap pemimpin partai mereka– mendukung satu rancangan guna menarik militer AS dari operasi di Libya.  Anggota kubu koservatif menyampaikan dukungan bagi rancangan itu dalam satu pertemuan tertutup, tapi pemungutan suara tak dilakukan.

Melancarkan perang selama 74 hari tanpa persetujuan Kongres dipandang cukup tidak sah, dan melakukannya ketika ada gerakan tak memihak yang kian besar di Kongres “mengharuskan diakhirinya perang tersebut” lebih buruk lagi. Amerika Serikat pada penghujung Maret mengambil-alih komando atas serangan terhadap Libya dari Amerika Serikat.

Sementara itu, Moskow menyampaikan kekhawatiran mengenai penggunaan kekuatan NATO yang tak proporsional di Libya dan dukungan yang jelas perhimpunan itu kepada satu pihak dalam konflik di negara itu, kata Wakil Perdana Menteri Rusia Sergei Ivanov, Ahad (5/6).

Moskow prihatin atas makin meningkatnya penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional di negara tempat sifat dan parameter gangguan dari luar telah dengan jelas ditetapkan oleh keputusan-keputusan PBB, kata Ivanov.

Dewan Keamanan PBB mensahkan resolusi mengenai zona larangan terbang di Libya pada 17 Maret, yang membuka jalan bagi operasi militer terhadap pemimpin Libya Muammar Gaddafi –yang diperangi sejak dua hari setelah resolusi tersebut disahkan. Perintah operasi itu bergeser dari koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat kepada NATO pada akhir Maret.

Dengan mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB di Libya, maka Rusia berangkat dari kenyataan bahwa itu ditujukan “untuk memperkuat perdamaian dan mencegah peningkatan konflik serta kematian warga sipil”, katanya.

“Kami percaya bahwa semua pihak dalam konflik harus menyelesaikan perselisihan Libya secara damai melalui dialog, sehingga PBB dan organisasi regional harus memainkan peran masing-masing,” kata Ivanov sebagaimana dikutip kantor berita transnasional.

Pemberontakan yang dimulai pada pertengahan Februari di Libya terhadap kekuasaan Gaddafi selama 40 tahun itu telah merenggut ribuan nyawa, dengan pasukan Gaddafi mempertahankan kemampuan tempur mereka meskipun serangan udara Pakta Pertahanan Atlantik Utara bertubi-tubi terhadap mereka.

Dan kini tanda-tanya mencuat, berdasarkan resolusi PBB yang manakah NATO mendapat hak untuk membunuh warga sipil? Mengapa NATO membunuh seorang putra pemimpin Libya Muamar Gaddafi dan tiga cucunya kalau persekutuan Barat itu bermaksud menerapkan zona larangan terbang untuk melindungi warga sipil? Mengapa tak ada pertanggungjawaban atas meninggalnya anak kecil yang tak berdosa? Mengapa tak seorang pun menyebut Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameon dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pembunuh anak kecil berdarah dingin?

Mengapa pula NATO berusaha membunuh Kolonel Gaddafi? Mengapa para pemimpin aksi penyembelihan itu mengubah nada mereka, yang dimulai dengan pengumuman “ini bukan bertujuan menggulingkan Gaddafi” (Cameron) sekarang jadi “menggambarkan pemimpin Libya tersebut sebagai sasaran yang sah”? Mengapa NATO, seperti yang dilakukannya di Irak, mengincar bangunan sipil dengan peralatan militer?

Mengapa personel NATO berada di darat padahal perhimpunan pertahanan Atlantik Utara itu tak diizinkan mengerahkan prajurit? Mengapa tentara bayaran Barat dikerahkan ke dalam wilayah Libya?

Kini mulai beredar pendapat bahwa perang Barat di Libya tidak sah. NATO bersama melakukan kejahatan perang. NATO mesti menghentikan aksi sekarang dan membiarkan rakyat Libya menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Juga ada pendapat bahwa NATO mesti dilarang dalam proses pembangunan kembali di negara Afrika tersebut. NATO bahkan dikatakan mesti dilarang dari wilayah Afrika. Benua Afrika mesti mempertimbangkan kembali sikapnya dengan mereka yang mengganyang seorang putra Afrika dan menandatangani kontrak dengan anggota progresif di masyarakat internasional.

Seluruh bencana itu ialah mengenai menghancurkan Uni Afrika dan menerapkan AFRICOM (United States Africa Command) –pengambilalihan Afrika dan sumber dayanya oleh Amerika Serikat, dan menemukan pasar baru bagi semua lobinya. Semua yang mendukung pemberontak terhadap Gaddafi dipandang telah terjerat umpan.

Hubungan dengan Al-Qaida

Sementara itu komandan pemberontak Libya Abdel-Hakim Al-Hasidi telah mengatakan “kaum jihad” yang berperang melawan tentara di Irak berada di garis depan dalam perang melawan rejim Muamar Gaddafi.

Dalam wawancara dengan harian Italia Il Sole 24 Ore, Al-Hasidi –sebagaimana dilaporkan kantor berita transnasional– mengakui ia telah merekrut “sebanyak 25 orang” dari daerah Derna di Libya timur guna memerangi tentara koalisi di Irak. Sebagian dari mereka “sekarang berada di garis depan di Ajdabiya” di bagian timur-laut Libya.

Al-Hasidi berkeras petempurnya “adalah patriot, dan bukan teroris”, tapi menambahkan anggota “Al-Qaida juga adalah orang Muslim yang baik dan berperang melawan penyebu”.

Pengakuannya disampaikan bahkan saat Idriss Deby Itno, Presiden Chad, mengatakan Al-Qaida telah berhasil menjarah simpanan militer di daerah pemberontak Libya dan membawa kabur senjata “termasuk rudal permukaan-ke-udara, yang kemudian diselundupkan ke tempat persembunyian mereka”.

Al-Hasidi sebelumnya juga mengakui ia telah memerangi “serbuan asing” di Afghanistan, sebelum “ditangkap pada 2002 di Peshawar, Pakistan”. Ia belakangan diserahkan kepada AS, lalu ditahan di Libya sebelum dibebaskan pada 2008.

Menurut sumber pemerintah Inggris dan AS, Al-Hashidi dulu adalah anggota Kelompok Perjuangan Islam Libya, LIFG, yang menewaskan puluhan prajurit Libya dalam berbagai serangan gerilya di sekitar Derna dan Benghazi pada 1995 dan 1996.

Sekalipun LIFG bukan bagian dari organisasi Al-Qaida, akademi militer Amerika di West Point telah menyatakan kedua organisasi tersebut memiliki hubungan kerja sama yang kian berkembang. Pada 2007, dokumen yang disita oleh pasukan sekutu dari kota kecil Sinjar, barat-laut Irak, memperlihatkan anggota LIFG terdiri atas kelompok terbesar kedua petempur asing di Irak, setelah Arab Saudi.

Awal Mei, Al-Qaida mengeluarkan seruan kepada semua pendukungnya untuk membantu pemberontakan di Libya, yang dikatakannya akan menghasilkan penerapan “hukum Syari`ah” di negeri itu. Pemeluk agama Islam di Inggris juga telah mendukung pemberontak tersebut, dan mantan pemimpin Al-Muhajirun, yang dilarang, menyatakan kekuatan mereka telah mengguncang musuh.

Sementara upaya gencatan senjata dan penengahan seperti “Peta Jalan” yang diusulkan oleh Uni Afrika melalui Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma mengalami kegagalan, seorang penulis Prancis, Bernard Henry Levy, mengumumkan pada akhir Maret ia mengirim surat dari para pemimpin pemberontak Libya kepada perdana menteri Israel. Surat itu berisi pernyataan para pemimpin pemberontak Libya akan mengupayakan hubungan diplomatik dengan negara Yahudi, kalau mereka berkuasa.

Tindakan tersebut, yang kelihatannya akan sulit diterima di dunia Muslim, juga dengan jelas memperlihatkan pemisahan diri Dewan Peralihan Nasional dari pemerintah Gaddafi –yang tak memiliki hubungan diplomatik apa pun dengan Israel.

Di Afrika, lima negara lain secara resmi tak mengakui Israel sebagai negara atau memiliki hubungan diplomatik dengannya. Kelima negara itu adalah Aljazair, Komoro, Djibouti, Somalia, dan Sudan, sementara di Timur Tengah Irak, Lebanon, Kuwait, Arab Saudi, Suriah, Yaman dan Uni Emirat Arab memiliki pendirian serupa.

Lalu mengapa pemberontak tertarik untuk memperoleh dukungan Israel, dan menegaskan mereka akan mengakui keberadaan Israel sebagai negara segera setelah mereka mengambil-alih kekuasaan?

Menurut Levi, “masalah utamanya ialah rejim masa depan Libya akan moderat dan anti-teroris dan akan memusatkan perhatian pada keadilan bagi rakyat Palestina dan keamanan bagi Israel”.

Tindakan tersebut kelihatannya akan membuar geram Gaddafi, bukan karena hubungan yang baru antara pemberontak dan Israel tapi sebab itu akan berisi keinginan Dewan Peralihan, dengan cara apa pun, untuk meraih kekuasaan di negerinya.

Pendirian dewan itu dan ketertarikan yang baru diperlihatkan untuk memainkan peran dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel baru muncul setelah Jaksa Utama Mahkamah Pidana Internasional Luis Moreno Occampo mengungkapkan setelah tuduhan tentang pemenjaraan dan perlakuan buruk atas pekerja asing oleh petempur pemberontak. Occampo juga mengatakan ia “sedang menyelidiki laporan mengenai penangkapan secara tidak sah, perlakuan buruk dan pembunuhan warga sipil di Sub-Sahara Afrika, karena mereka secara keliru dituduh sebagai tentara bayaran”.

Saat anggota petempur di lapangan juga dituduh memiliki hubungan dengan Al-Qaida, maka dukungan yang disampaikan untuk memperoleh dukungan Israel dipandang akan membantu Dewan Peralihan menyelamatkan diri dari tuduhan memiliki hubungan dengan teroris atau menampun kaum fanatik, yang biasanya tak memperlihatkan dukungan bagi Israel. (ant )