Advokasi Dan KIE Pengaruhi Keberhasilan KB Di Masyarakat

Medan  ( Berita ) : Di era orde baru, Advokasi sering menjadi alat yang cukup ampuh buat para pegiat/aktivis LSM untuk menekan pemerintah. Bahkan Advokasi sering diartikan juga untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara yang lebih radikal, atau lebih dikenal dengan istilah revolusioner.

Namun dalam perkembangannya, istilah Advokasi tidaklah seseram seperti yang dibayangkan. Advokasi lebih diartikan dengan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar selaras dengan tujuan-tujuan dari kelompok masyarakat yang ingin diperjuangkan.

Dalam hubungannya dengan Kesehatan Reproduksi, strategi Advokasi digunakan untuk mempengaruhi kebija-kan-kebijakan yang berpengaruh langsung kepada masyarakat, khususnya para remaja.

Istilah advokasi di bidang kesehatan mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan atau promosi kesehatan.

WHO merumuskan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara efektif  menggunakan 3 strategi pokok, yaitu Advokasi, Social support, Empowerment. Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi adalah para pemimpin atau pengambil kebija-kan (policy makers) atau pem-buat keputusan (decision makers) baik di institusi pemerintah maupun swasta.

 

Dalam advokasi, peran komunikasi sangat penting, sehingga komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan memerlukan kiat khusus  agar komunikasi efektif. Prinsip dasar Advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin institusi.

Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan sangat penting untuk mendukung atau mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, misalnya untuk pembahasan kenaikan anggaran kesehatan, contoh konkrit pencanangan Indonesia Sehat 2010 oleh presiden. Untuk meningkatkan komitmen ini sangat dibutuhkan advokasi yang baik.

 

Sementara itu, Advokasi di bidang kependudukan yang dilakoni oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan hal penting dari program KB. Keduanya merupakan bagian dari cara untuk memasyarakatkan gagasan-gagasan tentang KB, di satu sisi serta upaya untuk menjaring partisipasi dan peran serta masyarakat dalam program KB.

Adapun Advokasi dan KIE ini, agar program KB dapat terwujud, diterima dan didukung oleh semua pihak. Maka advokasi dan KIE KB harus diperkuat dengan menggunakan berbagai cara, baik Advokasi KIE langsung melalui pertemuan individu atau kelompok maupun advokasi KIE tidak langsung melalui penggunaan berbagai media seperti media cetak dan elektronik.

Seperti dalam amanah Ren-cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 bahwa untuk membangun kualitas SDM yang berkualitas, berkarakter dan mempunyai daya saing tinggi, salah satu focus prioritas pembangunan bidangnya adalah melalui pengendalian penduduk yang difokuskan pada revitalisasi program KB, penyerasian data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber seperti sen-sus ataupun data registrasi vital.

 

Demikian dikatakan Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN Sumut, Drs Anthony S.Sos. Dikatakan Toni, tujuan utama dari kegiatan Advokasi dan KIE ini adalah untuk mendorong terjadinya proses peru-bahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap program KB.

Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari sikap menjauhi menjadi dekat, dari tidak mendukung menjadi mendukung, hingga akhirnya masyarakat secara sadar dan penuh tanggung jawab ikut berpartisipasi secara aktif mendu-kung KB.

 

Saat ini program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah diundangkan  dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 ten-tang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Ke-luarga, meghadapi tantangan yang semakin berat dan peru-bahan strategi yang semakin berkembang, dimana pembangunan Kependudukan di Indonesia telah diletakkan dalam konteks pembangunan SDM yang mencakup pem-bangunan manusia sebagai Subjek (human capital) dan mencakup siklus dari manusia itu sendiri (life cycle approach).

 

’Hasil Sensus Penduduk 2010, Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah Cina, Indian dan Amerika dengan kuantitas 237,6 juta jiwa, yang berarti lebih tinggi dari angka proyeksi para ahli kependudukan yang memberi target 235 juta jiwa.  Bila yang menjadi target Advokasi KIE tersebut dapat dicapai, maka keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat telah berada di depan mata.

Apalagi bila masyarakat telah berani berkorban secara mandiri demi terwujudnya keluarga-keluarga yang berada dalam lingkungannya menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejah-tera,’ ujarnya.

 

Memperhatikan perjalanan panjang pelaksanaan program KB yang dimulai dari tahun 1970 sampai saat ini, Toni menjelaskan, mengalami pasang surut dimana program KB pernah mencapai puncak kejayaannya di tahun 1990an, kemudian semenjak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000 hingga 2006 program KB melemah dan semua infrastruktur KB berantakan, baru setelah tahun 2007 dengan diberlakukannya PP 38 dan 41 tentang kewenangan dan perumpunan organisasi pemerintah.

 

Dimana program KB sudah menjadi kewenangan dan tang-gung jawab daerah dan kelem-bagaan KB telah diatur dalam PP 41 menjadi lembaga utuh atau merger dengan Pemberda-yaan Perempuan maka program KB mulai menggeliat kembali dan pada tahun 2008 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan untuk Revitalisasi Program KB, secara ber-tahap program KB mendapat perhatian dari pemerintah ditandai dengan kembali adanya rekruitmen Penyu-luh KB.

 

Namun dalam perjalanannya, program KB tidak mung-kin berjalan baik bila hanya ditangani oleh pemerintah saja tanpa dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ula-ma, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, bahkan pemuda dan remaja pada umumnya. Tidak dapat dikesampingkan pula peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pelaku seni yang selama ini tidak bosan-bosannya menyuarakan KB di masyarakat. Mereka adalah ujung tombak KB yang sebenarnya di masyarakat, manakala intensitas Advokasi KIE para Penyuluh KB di lapangan mengalami penurunan.

 

Seiring dengan diberlakukannya visi dan misi baru program KB yakni Seluruh Keluarga Ikut KB  dan mewu-judkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, tuntutan advokasi dan KIE KB yang makin intensif merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sasarannya tidak hanya masyara-kat, tetapi juga lintas sektor dan para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

 

’Mereka harus dipahamkan betul tentang apa itu KB, man-faat dan hasil-hasil yang ingin dicapai sekaligus program dan kegiatan riil yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dengan Advokasi dan KIE yang intensif, kita dapat berharap semua stakeholder KB akan memberikan kontribusi peran yang signifikan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan KB dimasyarakat.

 

Kondisi saat ini yang diha-rapkan yaitu, program KKB menjadi bagian penting pembangunan nasional. dukungan politis dan operasional stake-holder, berjalannya mekanisme KIE program KKB di lini lapangan, serta dapat dimanfaatkannya media masa dengan baik dan efektif dalam penyam-paian informasi program KKB,’ paparnya.

 

Sebagai Individu yang ber-tugas melakukan advokasi pada dirinya harus punya pemahaman bahwa bangsa yang besar ini mempunyai cita-cita yang sangat luhur yaitu ‘memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa’. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut dimulai dari pembentukan karakter keluarga, karena keluarga merupakan wahana utama dan pertama dalam pembentukan karakter bangsa.

 

Oleh karena itu salah satu focus program KB adalah untuk memberdayakan seluruh keluarga Indonesia agar menjadi keluarga yang memiliki keta-hanan menyeluruh, kuat dan mampu bersaing untuk melan-jutkan kelangsungan hidup bangsa. Hal ini seiring dengan cita-cita program KB mewujud-kan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Sebagai langkah awal, para pengelola Advokasi dan KIE perlu membekali dengan penguasaan pengetahuan dan pemahaman bahwa manusia hidup mengimplementasikan diri sebagai wakil Tuhan di bumi.

Hal ini mengandung mak-na bahwa manusia sebagai mahluk social harus saling mengasihi kepada sesamanya, sehingga dalam melakukan kegiatan advokasi dan KIE harus melalui pendekatan cinta kasih. ‘Setiap pekerjaan mempunyai dinamika sendiri, ada yang menarik dan menantang, dan ada kalanya terlihat berat dan mungkin membebani. Begitu pula dengan pengelola Advokasi dan KIE, pekerjaannya menuntut untuk berhubungan dengan banyak orang dengan latar belakang pendidikan, ekonomi dan social budaya.

 

Demikian  juga dengan sikap, pandangan dan perilaku khalayak yang berbeda-beda terhadap program KKB menjadi tantangan bagi pengelola Advokasi dan KIE. Beban kerja yang berat akan terasa ringan apabila pekerjaan itu dimaknai sebagai amanah sehingga dilakukan dengan tulus iklas yang pada akhirnya dapat mencintai pekerjaan itu sendiri,’ tukas Toni yang  juga merang-kap Ketua Koni Belawan.

 

Manajemen advokasi dan KIE menghendaki kinerja yang efektif dan efisien dalam mencapai khalayak sasaran advokasi dan KIE, sehingga setiap individu yang berkontribusi dalam advokasi dan KIE harus memiliki kemampuan/karakter yaitu, Sumber Daya Manusia Berkualitas, berkomunikasi secara informative dan persua-sive, mempunyai integritas, energik atau semangat, inisiatif yang positif, arif dan bijaksana.

 

(Irfan Lubis)