Anggota DPR 2004 – 2009 Tuding Marzuki Lakukan Kebohongan

Jakarta ( Berita ) :  Sejumlah mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 yang pernah terlibat dalam Tim Peningkatan Kinerja DPR RI menuding Ketua DPR Marzuki Alie telah melakukan kebohongan publik terkait pembangunan gedung baru DPR.

Para mantan anggota DPR periode 2004-2009 itu, diantaranya adalah Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR RI 2004-2009 Darul Siska (FPG), Alvin Lie (FPAN) dan Eva Kusuma Sundari (FPDIP), menyampaikan sikap politik mereka dalam konferensi pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Senin [04/04].

Menurut Alvin Lie, ada pembohongan publik yang dilakukan Ketua DPR Marzuki Alie terkait pembangunan gedung baru ini. “Saya tidak tahu apakah ini obsesi Ketua DPR atau Ketua DPR yang dibohongi Setjen DPR,” katanya.

Dia mengatakan, dugaan pembohongan publik itu harus diusut tuntas. “Publik juga harus mencermati langkah-langkah DPR karena seolah-olah (rencana pembangunan gedung baru) sudah diputuskan oleh DPR periode yang lalu,” katanya.

Sementara Darul Siska menyatakan, bahwa gedung baru yang sedang dirancang DPR RI saat ini bukan gedung yang direncanakan DPR RI periode yang lalu. “Bukan. Gedung ini bukan rekomendasi DPR yang lalu. Bukan sama sekali,” katanya.

Menurut dia, rencana pembangunan gedung baru DPR RI semestinya melibatkan publik karena gedung itu diperuntukan bagi kepentingan rakyat. Di samping itu keterlibatan publik akan menekan reaksi terhadap rencana tersebut.

Darul mengemukakan, keterlibatan publik yang perlu diperhatikan adalah dalam perencanaan dan penyusunan tahapan. Anggota dan pimpinan DPR jangan terlalu percaya diri dengan tidak melibatkan publik dalam mewujudkan gedung itu.

“Sejak periode yang lalu, kami sudah menyusun perencanaan penataan kompleks parlemen melalui pelibatan publik. Keterlibatan publik itu melalui workshop dan sayembara,” katanya.

Sedangkan Eva Sundari mengatakan, berawal dari ketidaknyamanan ruang sidang paripurna DPR RI, rendahnya tingkat kehadiran anggota dan rendahnya produktivitas di bidang legislatif tahun 2005, maka pada 14 Februari 2005 dibentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI yang beranggotakan 21 orang dari 10 fraksi.  Tim ini dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif dan empat orang wakil ketua.

Pada akhir 2006, Tim kajian Peningkatan Kinerja DPR menyampaikan laporan hasil tim dalam sidang paripurna DPR dalam buku berjudul “reformasi DPR RI” yang berisi rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan DPR dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diamanatkan UUD sekaligus mampu memenuhi harapan masyarakat.

“Pembangunan gedung di lingkungan parlemen akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan negara dengan mengacu kepada grand desain komplek parlemen Indoensia,” katanya.

Menurut dia, sewaktu tim dalam proses pembicaraan mengenai sayembara grand desain komplek parlemen, ada BUMN yang menyodorkan maket yang akan dipresentasikan kepada tim.

Usul presentasi itu, lanjutnya, ditolak tim karena yang dibutuhkan adalah grand desain, bukan unit gedung DPR. “Sementara untuk melaksanakan sayembara penyusunan grand desain komplek parlemen, tim pengarah bekerjasama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) dan Inkindo,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan apa yang telah menjadi keputusan dalam rapat-rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Sementara BURT telah sepakat untuk membangun gedung baru DPR RI tersebut. ( ant )