Rapor Merah Untuk Kinerja Legislatif Aceh

Kehidupan politik di Provinsi Aceh beberapa hari terakhir diwarnai gugatan sebagian warga mengenai kinerja wakil rakyat yang dinilai lamban. Puluhan mahasiswa berbondong-bondong ke gedung dewan karena  kecewa terhadap lambannya kinerja legislatif yang telah mereka pilih setahun lalu.

Menurut Presiden Mahasiswa Unsyiah, Alfiyan Muhiddin, selama setahun, DPRA baru menyelesaikan satu dari 23 produk hukum yang menjadi prioritas dibahas dan disahkan oleh legislatif Aceh periode ini. “Kondisi itu sangat buruk dan berdampak luas bagi pembangunan Aceh ke depan,” katanya.Tepat satu tahun mereka menduduki singgasana, kata dia, tetapi hampir tak ada yang mereka lakukan untuk rakyat.

Menurut dia, qanun  yang jadi prioritas hanya satu yang diterbitkan dari 23 produk hukum diajukan oleh Pemerintah Aceh.  Menurut mahasiswa, DPRA belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Aceh, sehingga pembangunan dilaksanakan belum mengarah ke arah lebih baik.

“Tak ada perubahan lebih baik dalam satu tahun terakhir. Legislatif masih sangat lemah. Mereka hanya banyak melakukan perjalanan ke luar Aceh dengan alasan belajar,” kata Alfiyan.

Mahasiswa mempertanyakan komitmen DPRA dalam mengusut dana abadi pendidikan Aceh mencapai Rp2 triliun lebih yang hingga kini tidak jelas keberadaan dan penggunaannya.”Setiap ada kasus yang melibatkan eksekutif, DPRA hanya mampu berkoar dibelakang tanpa mampu mengambil langkah konkret,” ujar Alfiyan.

Mahasiswa juga mengritik kekosongan satu kursi pimpinan DPRA, karena seharusnya bisa di atasi jika legislatif berpikir dewasa dan tidak tamak.Menyikapi sorotan kinerja selama setahun legislatif Aceh itu, anggota DPRA Abdullah Saleh menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan kinerja dan berbenah.”Kita akan terus meningkatkan kinerja, saudara-saudara sekalian bisa melihat saya, sudah tiga periode saya di sini dan coba kalian lihat bagaimana kinerja Abdullah Saleh,” katanya di depan mahasiswa. Anggota DPRA lainnya, Jamaluddin T Muku mengakui kinerja lambannya kinerja legislatif periode 2010-2014.

Karena itu ia minta pimpinan DPRA untuk segera menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) guna membahas beberapa agenda penting dan krusial di lembaga tersebut.

“Secara pribadi saya mendesak pimpinan dewan untuk segera menggelar rapat Banmus karena banyak program dan agenda yang harus dibahas karena waktunya yang cukup sempit. Tinggal dua bulan lagi,” katanya.

Program kerja 2011

Menurut Jamaluddin, penting untuk segera membahas beberapa agenda yang dinilai krusial agar jangan sampai mengganggu program 2011.

“Saya menyarankan pelaksanaan pansus perhitungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2010 tidak perlu menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHB) BPK karena sudah mendesak. Sebab jika tidak segera dilakukan maka bisa menganggu program kerja 2011,” katanya menambahkan.

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan setelah perhitungan APBA 2010 maka DPRA harus menyelesaikan pengesahan sejumlah Rancangan qanun (Raqan:Perda) yang  sudah selesai dibahas ditingkat Badan legislatif, komisi dan pansus.

“Saya optimistis jika itu bisa segera dilakukan maka sangat memungkinan kita bisa membahas segera APBA Perubahan 2010. Jika itu bisa segera kita selesaikan maka APBA 2011 bisa tuntas atau disahkan tepat waktu,  akhir 2010,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh menilai kinerja anggota DPRA periode 2009-2014 gagal karena tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Partai Demokrat 10 kursi, Partai Golkar delapan kursi, PAN lima kursi, PKS dan PPP masing-masing empat kursi, dan Partai Daulat Rakyat Atjeh (partai lokal), PKPI, Partai Patriot, PKB, dan PBB masing-masing satu kursi.

Askhalani menyebutkan indikator kegagalan kinerja DPRA setahun terakhir itu  bisa dilihat dari tidak  terlaksananya fungsi dan tugas lembaga legislatif Provinsi Aceh tersebut.

Menurut dia, kegagalan itu bisa dilihat dari kemampuan DPRA yang hingga kini belum mampu menyelesaikan qanun (perda) yang masuk Program Legislasi (Prolega).

Dari segi anggaran, sebut dia, DPRA hingga kini belum membahas Kebijakan Umum Anggaran/Platfon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun 2011.

Askhalani menambahkan, GeRAK juga menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif Pemerintah Aceh belum sejalan. Ada kesan kedua lembaga ini berjalan sendiri-sendiri.

Ia menyebutkan Pemerintah Aceh sering melaksanakan program didanai APBA secara tiba-tiba. Legislatif tidak mengetahuinya karena kedua lembaga tersebut tidak pernah membahasnya.

“Secara keorganisasian juga gagal. Buktinya, hingga kini posisi Wakil Ketua III DPRA dibiarkan kosong. Dari semua indikator itu, GeRAK Aceh memberi opini bahwa kinerja DPRA gagal,” katanya.

Pengamat politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh Saifuddin Bantasyam menyatakan jika fenomena seperti itu terus terjadi, maka yang sangat dirugikan adalah rakyat.

Wakil Ketua DPRA Amir Helmi mengakui lambannya kinerja legislatif setahun ini.

“Dalam satu tahun masa kerja ini memang DPRA belum bekerja maksimal karena masih banyak yang perlu dibenahi di dalam,” kata dia. (ant/ Azhari )