Pemerintah Siapkan Implementasi Akuntansi Berbasis AKRUAL 2015

JAKARTA ( Berita ) : Pemerintah telah menetapkan strategi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual secara bertahap selama lima tahun, mulai 2010 dan akan berlaku secara penuh pada 2015.

Dalam laporan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu [28/07], menegaskan hal tersebut sebagai bagian dari Undang-Undang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah penyusunan dan penyajiannya berdasarkan basis akrual.

Rakernas yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono dengan tema “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pemanfaatannya dalam Pengelolaan Keuangan Negara”¬† itu berlangsung pada 27-28 Juli di Jakarta, dan menelurkan enam rekomendasi dan kesepakatan strategis dan teknis.

Rakernas juga membahas membahas strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah dan pemanfaatannya, termasuk tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK adalah perlunya komitmen dan koordinasi antarpimpinan instansi pemerintah, BPK, dan legislatif untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan mengelola keuangan pemerintah sesuai dengan prinsip “good governance”.

Kemudian, dibutuhkan penyediaan SDM akuntansi dan aparat pengawas intern pemerintah yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan negara secara memadai melalui proses rekrutmen, pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, dan optimalisasi peran alumni Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP).

Juga dibutuhkan, penetapan atau penataan struktur organisasi akuntansi pada kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah dengan kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas.

Hasil rekomendasi lain menyebutkan perlunya penyempurnaan sistem yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara, serta pengelolaan keuangan negara lainnya, seperti Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Akuntansi Instansi, termasuk Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, serta Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum dan Lembaga Non Struktural atau Independen.

Terakhir, pemerintah perlu melakukan penilaian kinerja terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, termasuk kualitas LKKL dan LKPD, serta menerapkan pemberian penghargaan/imbalan dan sanksi, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009.

Rakernas  2010 ini dihadiri oleh kurang lebih 700 orang yang terdiri atas kementerian negara dan lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta lembaga internasional. (ant)