Pemerintah Ubah Struktur PPP
Jakarta ( Berita ) : Pemerintah akan mengubah struktur Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk memberi kemudahan dalam mengundang minat investor serta membuka peluang investasi di Indonesia.
“Kita terus akan memperbaiki iklim investasi dengan melakukan suatu perubahan pada struktur PPP kita, jadi tadinya ada empat kelompok kerja sekarang kita sederhanakan jadi dua kelompok kerja,”kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta Senin [26/07].
Dua kelompok kerja itu yakni kelompok kerja yang terkait dengan ekspor langsung dibawah menteri perdagangan, yang satu lagi berkaitan dengan investasi, ada langsung di BKPM.
Ia mengharapkan dengan adanya penyederhanaan kelompok kerja, segala hal yang berkaitan dengan semua masalah kesekretariatan dapat selesai di BKPM dan Kementerian Perdagangan.
Selain itu, terkait dengan PPP, pemerintah juga akan merestrukturisasi dan menyederhanakan sistem agar mempermudah perijinan dan proses sehingga iklim investasi dapat lebih kondusif.
“Kita nanti ada sistem semacam ‘back office’ dan ‘front office’ seluruh proyek-proyek yang ditawarkan akan digodok di kementerian serta bappenas, setelah itu matang diserahkan sepenuhnya ke BKPM untuk ditawarkan (kepada investor),” ujarnya.
Untuk itu, ia mengatakan, kelompok kerja tersebut dapat segera terealisasi pada tahun ini dan pada bulan depan pemerintah segera melakukan perubahan dan mengambil keputusan agar dapat terlaksana secepatnya.
“Segera kita melakukan perubahan-perubahan, kalau tahun ini iya, dan bulan depan kita segera melakukan keputusan,” ujar Hatta.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan penyederhanaan kelompok kerja ini diharapkan dapat menggairahkan iklim investasi yang saat ini sedang berkembang.
“Semangatnya penyederhanaan, (nanti) investor yang datang ke Indonesia membangun jembatan, pembangkit listrik atau apa yang tertera pada PPP itu sudah jelas dan dalam waktu sekian hari sekian minggu, itu perijinan beres dengan pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan BKPM akan segera menandatangani kerjasama dengan Bappenas dan draft kesepakatan akan segera dirumuskan oleh tim teknis dalam waktu dekat.
“Kita akan menandatangani kerjasama dengan Bappenas untuk pengalihan dan ini drafnya sudah siap serta akan dibahas tim teknis, saya rasa dalam waktu dekat,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan nantinya Bappenas akan mengolah proyek-proyek yang ditawarkan oleh Kementerian Lembaga, dan proyek tersebut setelah dirumuskan dalam buku PPP akan diteruskan kepada BKPM.
“Nanti, idenya investor tidak perlu kesana kemari, karena BKPM yang membereskan dan ini lagi sedang disiapkan,” (ant )
