Dairi Peringatan Hari Otonomi Daerah

SIDIKALANG (Berita): Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIV di Dairi berjalan hikmat dan sederhana Senin (26/4) dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati bertindak sebagai Inspektur Upacara   Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro. Upacara tersebut diikuti Akper Dairi sebagai paduan suara, PNS, Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung, SH,Msi, AnggotaDPRD dan Muspida plus.

Pidato Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dibacakan Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengatakan dalam perjalanan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik, ekonomi dan social yang terjadi.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 telaj disempurnakan melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintahan daerah sebagai instrument pendidikan politik di tingkat local yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk menyediakan pelayanan public bagi masyarakat local secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sarana politik ditingkat local.

Sejak tahun 1999 sampai saat ini telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota,sehingga jumlah daerah otonom sampai dengan tahun 2009 adalah 524 yang terdiri dari 33 provonsi dan 398 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif dan satu kabupaten administratif.

Melihat kondisi dan semangat pemekaran daerah yang sangat fenomenal tersebut,pemerintah melakukan kebijakan moratorium pemekaran sampai diselesaikannya evaluasi menyeluruh terhadap 205 daerah otonom baru .Dan,tersusunnya Grand Strategi /Desain Besar Penataan Daerah (GSPD),sebagai acuan dalam rangka penataan daerah kedepan hingga tahun 2025 dan diharapkan selesai disusun pada bulan Juni 2010.

Oleh karena itu penyelengaraan pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) yang ditentukan oleh pemerintah.Penyerahan urusan pemerintahan yang sebagian besar diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan NSPK.

Perlu ditegaskan bahwa wewenang gubernur tidak mengurangi wewenang bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom, tetapi tetap dijamin bahwa desentralisasi tetap dilaksanakan secara penuh sesuai amanat konstitusi Negara kita.

Dalam kesempatan ini dinformasikan bahwa pada tahun 2010 akan dilaksanakan 244 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah yang terdiri dari 7 Pemilihan Gubernur/wakil gubernur dan 202 Bupati/wakil bupati dan 35 Walikota /wakil walikota.

Diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancer hingga dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. (hab)