Boikot Sri Mulyani Bisa Lumpuhkan Program Pemerintah

MEDAN (Berita): Boikot yang dilakukan DPR RI terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pembahasan APBNP, sama saja dengan boikot terhadap pemerintah. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengkoreksi diri.

Demikian dikatakan Praktisi Hukum senior Jakarta DR. Putra Kaban, SH, MH kepada wartawan di Medan , Senin kemarin. Ia selalu mengaharapkan adanya solusi terbaik antara pemerintah dan DPR atas situasi yang terjadi, agar jangan sampai permasalahan semakin meruncing, yang akhirnya merugikan bangsa Indonesia dan rakyatnya.

Kaban menilai, dengan adanya boikot, berarti ada nuansa perpolitikan baru di DPR. Artinya, DPR terus menunjukkan ‘taringnya’ karena memang DPR mempunyai hak untuk itu.

“Ini adalah demokrasi, dimana DPR menunjukkan bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat. Dengan keberanian DPR, maka pemerintah bisa ‘kebakaan jenggot’, sebab Manteri Keuangan merupakan bendahara Negara,” tegas pria yang selalu energik dan berpenampilan rapi itu.

Boikot, lanjutnya, bisa menyebabkan banyaknya program-program pemerintah tidak terlaksana atau lumpuh. Sebab, anggaran yang ada diseluruh departemen-departeman ada di Departemen Keuangan.

Untuk itu, segala persoalan yang terjadi menjadi tanggungjawab pemerintah, tentang bagaimana caranya megakomodir atau menindak lanjuti hasil Pansus Bank Century, kemarin. Sehingga permasalahan tidak menjadi berlarut-larut yang berbuntut pada munculnya persoalan-persoalan baru.

Dalam menyikapi hal ini, jelas Kaban, pemerintah ataupun presiden harus benar-benar hati-hati. Jangan terlalu percaya mendengar masukan dari staf-stafnya. Apalagi presiden yang baru pulang dari kunjungannya keluar negeri, mungkin belum membaca secara jelas situasi yang terjadi belakangan ini.

“Apabila ada pendapat yang mengatakan, ‘abaikan saja rekomendasi DPR soal Century karena tidak mempunyai sangsi’, itu salah besar. Karena bila rekomendasi DPR itu diabaikan, maka akan menjadi masalah besar pula. Sebab DPR adalah kekuatan rakyat yang terbesar,” cetus Putra Kaban.

Oleh karena itu, Kaban mengimbau, pemerintah harus cepat tanggap dan segera melakukan loby-loby dengan DPR terkait boikot terhadap Menteri Keuangan. Presiden juga diminta tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang tidak benar. Sebab hubungan dengan DPR harus tetap terjalin harmonis. (irm)