Megawati: Tekanan Terhadap PDI Perjuangan Bernuansa Politis

Medan ( Berita ) :  Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku melihat tudingan berikut tekanan yang kini diarahkan kepada para kader partainya sangat bernuansa politis.  “Menurut saya itu kental nuansa politisnya,” katanya dalam jumpa pers usai membuka Konferensi Daerah III DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Medan, Rabu [10/03].

Turut hadir pada kesempatan itu antara lain Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga inisiator Pansus Bank Century DPR RI Maruarar Sirait, Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDI Perjuangan Firman Djaya Daili.

Hal itu disampaikan Megawati ketika menjawab pertanyaan terkait dugaan sejumlah kader PDI Perjuangan terlibat menerima suap dalam suksesi pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Sejumlah politikus PDI Perjuangan disebut dalam berkas dakwaan terdakwa Dudhie Makmun Murod pada sidang perdana dengan agenda mendengarkan dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (8/3).

Pada kesempatan itu Megawati mengungkapkan keheranannya karena kasus tersebut kini kembali dibuka. “Kasus ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah diangkat pada periode DPR lalu, tapi sekarang sepertinya dibuka lagi. Entah apa maksudnya,” katanya.

Ia juga mempertanyakan kenapa masalah-masalah hukum di negeri ini tidak pernah tuntas. “Pertanyaan pokok saya, seluruh masalah hukum di Indonesia itu sepertinya tidak pernah final, dan suatu saat bisa dibuka lagi,” katanya.

Namun demikian, menurut dia, semua itu sah-sah saja sepanjang memang ada bukti baru yang kongkrit. “Tapi kalau dibuka, lalu ditutup, kemudian dibuka lagi dan ditutup lagi, yang ada nuansa politiknya. Pertanyan saya berikutnya, kenapa justru ini dibuka sekarang ini, yakni setelah DPR membuat rekomendasi terkait kasus Bank Century,” ujarnya.

Ia menegaskan dirinya tidak membela kader PDI Perjuangan. “Hanya saja, logika berpikir secara jernih, mengapa diungkit-ungkit lagi sekarang, padahal itu urusan DPR sebelumnya. Selain itu, kalau pun benar, itu juga bukan hanya melibatkan kader PDI Perjuangan,” katanya.

Megawati menegaskan dirinya adalah orang yang taat hukum. “Itu sudah sangat jelas. Saya dipanggil kejaksaan saya datang, saya dipanggil kepolisian saya datang. Tapi tentu saya juga minta hak-hak pembelaan supaya adil,” katanya.

Ia juga menyatakan tidak akan pernah bisa ditekan atau diajak kompromi dalam kasus Bank Century. “Saya tidak bisa dikalkulasi. Soal Century jelas, kebenaran tidak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan. Untuk kebenaran kita tidak bisa ditekan termasuk melalui iming-iming jabatan bagi kader PDI Perjuangan,” katanya.

PDI Perjuangan Bangun Soliditas

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya kembali saling bahu-membahu membangun soliditas untuk menuju kemenangan pada Pemilu dan Pilpres 2014.

“Dua kali kita dinyatakan kalah (pada Pilpres, red). Saya selalu mikir kenapa, mungkin internal kita yang lemah. Karena itu soliditas harus dikedepankan,” katanya ketika membuka Konferensi Daerah III DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Medan, Rabu.

Turut hadir pada kesempatan itu antara lain Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga inisiator Pansus Bank Century DPR RI Maruarar Sirait, Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP Firman Djaya Daili.

Menurut Megawati, selama 12 tahun memimpin partai berlambang “banteng moncong putih” itu dirinya sudah sangat mengenal watak dan karakter para kadernya, termasuk kader di Sumut.

Ia juga mengaku kerap mendapat laporan perihal keributan-keributan yang terjadi di daerah. “Ada yang baku-hantam. Ketika saya tanya apa yang diributkan, tak ada yang bisa menjawab. Ini kan membingungkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu ia menegaskan, organisasi mana pun termasuk partai politik tidak akan bisa eksis apalagi diterima masyarakat jika tidak mampu menunjukkan citra yang baik.

Sehubungan dengan itu, PDI Perjuangan membutuhkan kader-kader masa depan yang siap untuk bersatu dan maju dengan menghadapi semua tantangan yang ada.

“Tidak masanya lagi ribut-ribut, apalagi jika yang diributkan itu hanya sekadar siapa yang akan jadi ketua atau siapa yang akan menjadi pengurus partai. Ujung-ujungnya hanya mau jadi anggota DPR atau DPRD, atau jadi bupati dan wakil bupati,” katanya.

Megawati juga mengingatkan agar diantara sesama kader sama sekali tidak boleh saling melemahkan, apalagi sampai melemahkan dan menggerogoti partai.

Soliditas diantara para kader PDI Perjuangan, menurut dia, sangat dibutuhkan guna menyongsong Pemilu dan Pilpres 2014. Tanpa soliditas, PDI Perjuangan akan sulit tampil sebagai pemenang pada dua pesta demokrasi tersebut.

Karena itu, ia mengingatkan agar kader partai memilih pengurus yang mau dan mampu bekerja sekaligus mampu menyatukan seluruh kekuatan partai.

“Kalau pengurusnya ada 20 orang, maka ke-20-nya harus mau dan mampu bekerja, jangan hanya sebagian kecil yang mau. Dengan begitu soliditas diantara kader akan bisa dibangun dengan baik,” tegasnya.

Figur Ketua Umum PDIP Terserah Kongres

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku menyerahkan sepenuhnya pemilihan figur calon ketua umum yang baru pada kongres yang akan berlangsung di Bali, 5-9 April mendatang.

“Biar itu ditentukan kongres. Keputusan itu (figur ketua umum, red) harus dirundingkan nanti di kongres,” katanya ketika membuka Konferensi Daerah III DPD PDIP Sumatra Utara di Medan, Rabu.

Megawati yang telah memimpin partai berlambang “banteng moncong putih” selama 12 tahun itu mengaku masih diminta untuk menghadiri seluruh Konferda PDI Perjuangan yang berlangsung di 33 provinsi.

“Saya diminta membuka semua konferda dan di banyak tempat saya diminta untuk maju lagi di kongres nanti. Itu suara dari bawah yang tidak bisa diabaikan. Itu bukan suara kalangan pengurus PDIP,” ujarnya.

Menurut mantan Presiden RI ke-5 itu, sejauh ini telah berlangsung konferda di 16 provinsi dan masih ada 17 konferda lagi.

Dari berita acara ke-16 konferda yang sudah berlangsung itu dia mengetahui dirinya kembali diminta untuk maju lagi sebagai Ketua Umum DPP PDIP “Tapi itu baru sebatas permintaan.  Nantinya saya akan dengarkan lagi hasil-hasil yang mengerucut di kongres di Bali,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Megawati menampik jika dirinya berambisi untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP. “Apalah yang saya dapat dengan menjadi ketua umum. Ini semua hanya pengabdian untuk partai dan juga untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya Guruh Soekarnoputra meminta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar beristirahat dan jangan bersedia dicalonkan lagi dalam Kongres III partai itu April mendatang guna menyelamatkan partai.

“Saya sudah pernah minta Mbak Mega agar beristirahat, saat ini umurnya sudah 63 tahun, lima tahun lagi usianya 68 tahun, masak harus memimpin partai terus, perlulah adanya kaderisasi,” katanya saat memberikan orasi politik di kediaman tokoh PDIP Wayan Sukaja di Banjar Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu (6/2).

Politikus yang juga dikenal sebagai seniman tersebut menilai, saat ini sudah tidak ada kemerdekaan dalam tubuh PDIP karena partai tersebut hanya dikuasai sekelompok orang dan aspirasi rakyatnya disumbat. “Kalau aspirasi rakyat tidak sampai ke atas karena disumbat, itu artinya tidak ada lagi kemerdekaan di PDIP,” katanya

Ia mengemukakan hal itu terkait dengan keluarnya SK DPP No.435/KPTS/DPP/XI/2009 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pelaksanaan kongres PDIP yang rencananya akan berlangsung di Bali, April 2010.

Menurut Guruh, sebelumnya proses pemilihan ketua umum partai itu dimulai dari suara paling bawah, yakni ranting di tingkat desa atau kelurahan. Namun dengan keluarnya SK tersebut justru proses pemilihan berawal dari pleno pengurus anak cabang di tingkat kecamatan. “Sekarang suara ranting tidak terakomodasi lagi dan arus bawah banyak yang menggugat ke DPP. Kalau hanya ditentukan oleh pleno, kan bukan musyawarah karena pleno itu hanya sejumlah pengurus yang terlibat,” kata politikus yang kini ramai dicalonkan sebagai salah satu Ketua Umum DPP PDIP pada kongres mendatang.

Ia menegaskan bahwa jika proses majunya seseorang untuk menjadi ketua umum dalam kongres PDIP melanggar AD/ART, maka hal itu sama juga dengan melanggar hukum, karena itu hasil kongres tersebut juga illegal. ( ant )