SBY Kontra DPR Rakyat Bingung

Presiden SBY menjawab putusan paripurna DPR yang menyalahkan kebijakan ‘’bailout’’ dengan menegaskan bahwa kebijakan yang diambil anak buahnya sudah benar. Dasar hukumnya terjadi krisis di tahun 2008 sehingga dipergunakan Perpu No 4 tahun 2008 sehingga krisis ekonomi dapat diakhiri dengan baik saat ini.

Tak ayal, pembelaan Presiden SBY ditentang Golkar dan PDIP. Kata mereka, pembelaaan SBY hanya dicari-cari karena temuan DPR yang juga di dalamnya ada fraksi Demokrat jelas membuktikan adanya kesalahan sehingga Presiden dinilai ingin cuci tangan.

Pembelaan SBY kemarin membuat hubungan eksekutif dengan legislatif akan semakin meruncing, apalagi desakan mundur sudah terdengar, datang dari Amien Rais dan sejumlah parpol yang mengecam kebijakan ‘’bailout’’ sehingga bagaimana akhirnya perseteruan dua lembaga negara itu? Rakyat pasti dibuat bingung karena keduanya merasa paling benar, tapi ujung-ujungnya nanti bisa saja rakyat yang kebingungan menerima dampak dari perseteruan Presiden SBY dan DPR RI.

Pansus Bank Century berakhir sudah di sidang paripurna dengan kekalahan di kubu Partai Demokrat dengan skor: 325 suara menyatakan proses prosedur ”bailout” bermasalah dan hanya 212 suara yang menyatakan tidak bermasalah. Alot perjalanan menuju pemungutan suara berlangsung kemarin malam setelah kubu Demokrat masih berupaya mengulur waktu dan bergerilya politik dengan lobi-lobi menjelang ”deadline” namun hasilnya tetap tidak mampu memecah suara fraksi yang menentang.

Pasca sidang paripurna Century suasana politik diperkirakan tetap hangat karena Demokrat pasti tidak tinggal diam melihat runtuhnya bangunan koalisi, khususnya pada Partai Golkar, PPP, dan PKS. Ketiga partai ini terang-terangan membelot dari koalisi pemerintah sehingga besar kemungkinan menteri dari PPP, Golkar, dan PKS bakal dicopot dari jabatannya. Desakan ke arah itu sudah muncul dari internal Demokrat.

Apalagi dalam pertemuan dengan Presiden SBY sehari sebelum paripurna berlangsung Menkominfo Tifatul Sembiring sudah tidak diundang. Begitu pula menteri dari Golkar. Yang hadir Menakertrans Muhaimin Iskandar yang juga ketua umum DPP PKB dan Menag Suryadharma Ali (ketua umum DPP PPP).

Melihat hasil paripurna posisi Muhaimin di kabinet pasti aman karena hanya satu suara PKB yang lari (Lily Wahid), sementara PPP seluruhnya membelot memilih opsi C (bailout salah) setelah upaya PPP menyatukan opsi A dan C mengalami kegagalan. Sehingga posisi Suryadharma Ali di kabinet menjadi riskan.

Padahal, Suryadharma Ali sudah memerintahkan anak buahnya di DPR untuk memilih opsi A, sayangnya perintah sang ketua umum tidak disahuti. Sama halnya dengan PAN, harapan mantan ketua umum DPP PAN Amien Rais kandas. Amien pun merasa dilecehkan karena anak-anak asuhannya tidak lagi mendengar suaranya.

Rupanya suara ketua umum DPP PAN Hatta Radjasa yang  menjadi orang dekat Presiden SBY lebih didengar oleh anggota fraksinya sehingga dari 40 anggotanya yang hadir dalam paripurna 39 di antaranya memilih opsi A (bailout sah).

Amien sendiri tegas menyatakan bailout Century sama dengan perampokan uang rakyat. Efek dari sikap fraksi PAN yang diperlihatkan di paripurna jelas mempermalukan dan menginjak-injak nama besar Amien Rais sang deklarator PAN sehingga sangat wajar kalau tokoh reformasi itu menyatakan segera mundur dari PAN karena sangat kecewa dengan sikap PAN yang sudah menjadi ”antek-anteknya” pemerintah, tidak lagi sebagai partai reformis sebagaimana cita-cita PAN semula.=