Presiden Minta Polri Tak Cemas Hadapi Dinamika Demokrasi
RAPIM POLRI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang sejenak dengan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri (kanan) disela-sela acara pembukaan Rapat Pimpinan Polri tahun 2010 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/2). Rapim Polri tahun ini mengambil tema “Membangun Kemitraan dengan Memantapkan Kepercayaan Masyarakat menuju Pelayanan Prima guna mendukung RPJMN 2010-2014″. ( FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/10. )
Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau jajaran kepolisian untuk tidak khawatir menghadapi dinamika demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia.
Dalam pidatonya pada pembukaan Rapat Pimpinan Polri 2010 di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin [08/02] , Presiden meminta Polri untuk tetap pada perannya mengayomi dan melindungi masyarakat.
“Menghadapi ini semua, solusinya Polisi dengan segala jajarannya wajib mengayomi dan melindungi masyarakat. Dalam konteks seperti ini kadang-kadang mengalir pula ke ranah keamanan dan ketertiban publik. Menghadapi ini semua kita tak perlu gamang, cemas, khawatir. Tidak perlu mengalami disorientasi,” tuturnya.
Hal terpenting dalam masa demokrasi yang sedang memekar di Indonesia, menurut Kepala Negara, adalah menjaga harmoni atau keseimbangan yang baik demi pemangunan demokrasi yang konstruktif.
“Yang penting kepatuhan pada pranata dan aturan. Inilah yang kita dorong dan tingkatkan. Dengan demikian, akan ada suatu harmoni, keseimbangan yang baik, konstruktif positif,” ujarnya.
Presiden menginginkan dalam lima tahun mendatang demokrasi Indonesia menjadi matang. Karena itu, lanjut dia, demokrasi dijadikan salah satu pilar dalam rencana pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menguraikan dinamika demokrasi di Indonesia yang masih mencari keseimbangan dalam masa transisi setelah reformasi 12 tahun lalu.
Kebebasan yang didambakan, menurut dia, masih harus diseimbangkan dengan kepatuhan pada pranata dan aturan hukum yang berlaku.
Perwira Polisi Diminta Jaga Etika
Perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta untuk menjaga norma, etika, dan perilaku untuk menunjukkan kualitas profesionalisme mereka. Permintaan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya ketika meresmikan pembukaan Rapat Pimpinan Polri 2010 di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Perwira Polri, diminta oleh Presiden, agar menjadi contoh bagi bawahan mereka dalam menjaga perilaku dan menegakkan etika profesi. “Sebagai kaum profesional ,saudara terutama kaum perwiranya itu harus menjaga norma, etika, dan perilaku. Tunjukkan sebagai sosok yang profesional,” ujarnya.
Masyarakat, lanjut Kepala Negara, tentu akan menggunjingkan organisasi Polri apabila perwiranya melakukan perbuatan tidak patut dan tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Sedangkan para bawahan, kata Presiden, tentu akan bingung apabila tidak mendapat contoh yang semestinya dari jajaran perwira polisi.
Terima kasih
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya kepada lembaga Polri yang menurut dia seringkali diabaikan dan dilupakan jasa-jasanya oleh masyarakat.
Padahal, Presiden menilai, Polisi amat berjasa membongkar kasus-kasus narkotika dan terorisme yang seringkali rumit dan memakan waktu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
“Banyak lagi jasa polisi yang kita harus beri hormat dengan tulus. Sebagai organisasi tentu ada lemah dan kekurangan, dan itu harus diperbaiki. Tapi jangan kita murah hati untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga besar Polri atas pelaksanaan tugasnya selama ini,” tuturnya.
Kepada Polri, Presiden menginstruksikan agar terus melakukan konsolidasi, reformasi, serta peningkatan kinerja di seluruh jajaran di daerah Indonesia.
Ia juga meminta agar Polri terus meningkatkan tugasnya menjaga stabilitas sambil terus -menerus memperbaiki pelayanan publik.
Presiden menginginkan Polri tidak enggan mengaplikasikan layanan “jemput bola” dengan pola pelayanan bergerak yang menghampiri masyarakat yang membutuhkan. Kepala Negara juga berharap Polri dapat menghadapi segala kritik dari masyarakat tanpa emosional, tetapi secara jernih dan rasional.
Kritik itu, lanjut dia, justru harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan apabila Polri memang menemukan kelemahan dalam lembaganya.
Rapim Polri 2010, menurut Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri, dilakukan untuk menyusun program strategis Polri yang akan diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional jangka menengah 2010-2014.
Rapim Polri yang dihadiri oleh seluruh jajaran kapolda, perwira tinggi, dan perwira menengah, juga dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program 100 hari . Rapat tersebut, menurut Kapolri, juga dilakukan sebagai media introspeksi diri terhadap berbagai kritik dan fenomena yang terjadi di masyarakat. ( ant )
