Menag: UU NO.1 PNPS 1965 Harus Dipertahankan

Jakarta ( Berita ) :  Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, UU No.1 PNPS 1965 harus dipertahankan karena selain sudah teruji dalam mempertahankan kerukunan umat beragama juga mampu mengawal bangsa Indonesia dalam kehidupan yang harmonis.

Penegasan Menag itu disampaikan usai menyampaikan penjelasan atas tanggapan pemohon uji materi UU No.1 PNPS 1965 di Gedung MK, Jakarta, Kamis [04/02].

Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis siang, menggelar sidang uji materi atas undang-undang tersebut yang disampaikan pemohon AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan). Meski UU tersebut lahir pada zaman Orde Lama, tidak berarti bahwa produk hukum tersebut tak sesuai dengan era reformasi. Justru pada dewasa ini kehadirannya sangat diperlukan guna menjaga integritas bangsa dan kerukunan antarumat beragama di tanah air.

Timbulkan Kekacauan Di Masyarakat

Pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama seperti yang diupayakan sejumlah LSM melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi bila dikabulkan maka berpotensi menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat.

“Jika hal terkait penodaan agama tidak diatur, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal, memicu keresahan dan disintegrasi bangsa,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali ketika memberikan keterangan dalam sidang di Gedung MK di Jakarta, Kamis.

Suryadharma juga menegaskan, bila di Indonesia tidak terdapat UU Pencegahan Penodaan Agama maka hal itu juga akan menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di Tanah Air.

Apalagi, ujar Menag, bila pencabutan UU tersebut dilakukan maka seseorang atau sekelompok orang juga bisa bebas untuk menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa pun. “UU (tersebut) menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama dari kemungkinan penodaan dan pelecehan agama,” katanya.

Karena itu , Menag menyimpulkan bahwa merupakan hal yang tidak benar bahwa pelaksanaan UU tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum, kemunduran demokrasi, dan mengabaikan nilai-nilai HAM dan kebhinekaan di Tanah Air.

Sebebas-bebasnya

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga mengemukakan, permintaan pihak LSM tersebut sama saja dengan menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya pembatasan.

Padahal, kata Patrialis, sudah jelas tercantum dalam konstitusi bahwa pemberlakuan HAM juga dibatasi oleh Undang-Undang, sebagaimana tindakan penodaan agama juga dibatasi oleh UU No 1/PNPS/1965.

Menkumham juga setuju dengan pendapat Menag bahwa bila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut,  maka akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat.

Pihak pemohon yang diwakili oleh salah seorang kuasa hukumnya, Uli Parulian Sihombing mengemukakan, pihaknya sama sekali tidak ingin melakukan kebebasan HAM yang sebebas-bebasnya di Indonesia.

Uli memaparkan, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 bertentangan antara lain dengan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Ia mencontohkan, Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 menunjukkan adanya pembedaan dan atau pengutamaan terhadap enam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu) dibandingkan dengan agama-agama atau aliran keyakinan lainnya.

“Hal ini merupakan bentuk kebijakan diskriminatif yang dilarang,” katanya.

Isi dari Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 tersebut adalah “setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu, penafsiran, dan kegiatan”.

Sidang tersebut juga diwarnai dengan adanya unjuk rasa di luar Gedung MK antara lain oleh ormas Gerakan Reformis Islam yang menginginkan agar MK tidak mencabut UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Mereka menyatakan, pencabutan UU tersebut akan mengakibatkan pelaku penistaan dan penodaan agama bisa bebas dan lepas dari jerat hukum.

Selain itu, penghapusan UU juga akan membuat berbagai aliran sesat dan menyimpang tidak bisa lagi diproses secara hukum oleh badan peradilan di Indonesia.

Demo pertahankan

Selama penyampaian penjelasan baik dari pemohon maupun kuasa tergugat Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM, di luar gedung MK berlangsung unjuk rasa dari kalangan ormas Islam.

Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam(FPI)  mengerahkan massa cukup besar, kendati tak sampai mengganggu arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat.

Massa yang menamakan diri Gerakan Reformasi Islam (Garis), melalui salah seorang juru bicaranya, berharap agar Ketua MK Mahfud MD dapat berpikir jernih sehingga dapat mengambil sikap bijaksana. Tentunya, tetap mempertahankan UU No.1 PNPS 1965, karena kehadirannya diperlukan agar aliran sempalan tak merusak akidah umat Islam.

Forum Umat Islam melalui siaran persnya yang ditandatangani Sekjen KH. Muhammad Al Khaththath, menyampaikan tiga tuntutan pada MK, antara lain agar para tuntutan LSM  liberal tidak dikabulkan.

Pada poin kedua, FUI mengimbau ormas Islam, ulama, habaib untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah guna melindungi umat Islam dari kaum liberal.

Ketiga, kepada aparat pemerintah agar menggunakan kewenangannya melarang keberadaan lsm liberal dan penyebar aliran sesat.

MK Diminta Hati-Hati

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta berhati-hati dalam menangani dan memutus permohonan uji materi peraturan perundangan yang mengatur perkara penodaan agama.

“MK perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi dalam kondisi belum ada pengganti undang-undang itu,” kata Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI Slamet Effendy Yusuf di Jakarta, Kamis, menanggapi sidang pertama perkara itu.

Peraturan perundangan tentang penodaan dan atau penistaan agama sebelumnya berbentuk Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 5/1969.

UU itu dimohonkan uji materi oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.

Menurut Slamet, keberadaan undang-undang itu sebagai bagian upaya untuk membuat tatanan sosial terjamin mengingat persoalan agama seringkali sensitif.

“Ketika agama yang oleh pemeluknya dinilai suci kemudian dinodai, jelas akan memancing emosi dan konflik,” kata mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor itu,

Dikatakannya, saat ini saja banyak aliran kepercayaan yang jelas-jelas merupakan penodaan terhadap agama yang sah karena sebagian atau seluruh ajaran atau praktik peribadatannya merupakan penyelewengan dari ajaran dan praktik ibadah agama yang sah. Apalagi, lanjut kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, jika tidak ada aturan yang membatasi.

“Mereka tentu akan dengan leluasa melakukan penodaan dengan dalih kebebasan beragama. Saya nggak ngerti, penodaan kok dianggap sebagai kebebasan beragama,” katanya.

Yang tidak kalah penting, tambah Slamet, dalam UU yang diajukan uji materi itu ada aturan yang memberikan tugas kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan. Jika UU itu dicabut, maka otomatis tugas pengawasan pemerintah terhadap persoalan keagamaan turut tercabut. “Artinya, masyarakat akan mengawasi sendiri. Ini bisa timbul anarkhi,” katanya.

Menurutnya, kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang dijamin UUD 1945 seharusnya dimaknai positif, yakni memeluk agama yang sah. “UUD sendiri memberikan batasan bahwa kebebasan itu dibatasi oleh undang-undang, bukan bebas sebebas-bebasnya,” kata mantan anggota DPR RI selama dua periode itu.

Bijaksana

Ulama Sumatera Barat (Sumbar) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) supaya bijaksana dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Penodaan Agama yang dimohonkan tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut.

“Kita khawatir kalau putusan terhadap uji materi UU Penodaan Agama kurang tepat atau pas bagi masyarakat luas bisa menimbulkan resistensi terhadap kehidupan beragama di Indonesia,” kata Ketua Bidang Dakwah, Komunikasi dan Informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Dr. Duski Samat, kepada ANTARA ketika diminta tanggapannya di Padang, Kamis.

Menurut guru besar IAIN Imam Bonjol Padang itu, masyarakat negeri ini masih membutuhkan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan tak umat beragama yang dirugikan hak-haknya.

Jadi, bisa saja akan muncul atau timbul penolakan dari masyarakat umum kalau permohonan yang diajukan pemohon diterima MK atau psikologi keagamaan umat di negeri ini.

Sebab, kedewasaan masyarakat Indonesia dalam beragama masih kurang dan diperkirakan belum sampai 30 persen yang bisa hidup dengan sistem demokrasi kebebasan tersebut.

Justru, diminta MK untuk mempertimbangkan psikologi umat beragama dalam mengambil keputusan akan uji materi UU Penodaan Agama itu.

“Jika terjadi keputusan yang berujung merevisi atau menghilangkan satu pasal saja dalam UU tersebut, bisa berujung konflik yang berkepanjangan di tengah kehidupan masyarakat beragama. Ini yang kita khawatirkan,” katanya.

Mantan Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Sumbar, Buya Mas’oed Abidin, berpandangan upaya uji materi di MK terhadap UU Penodaan Agama boleh-boleh saja, mengingat tugas MK memang untuk itu.

Namun, diharapkan pihak MK harus melihat eksistensi umat beragama di Indonesia, dimana mayoritas umat Islam nakanya putusan MK harus arif.

Menurutnya, umat Islam selama ini selalu dirugikan, bahkan harus memikul beban toleransi sangat besar, dan mungkin juga karena jumlahnya besar.

Jadi, toleransi Islam juga besar sejak penghapusan tujuh kata di Mukadimah UU 1945 atau sejak 63 tahun lalu. Namun, hingga kini kini pemurtadan sampai ke dusun dan kaki bukit. Tapi, anehnya jika umat Islam bereaksi dianggap tidak toleransi dan Umat lain tidak terlalu begitu.

“Dilihat dari sisi tugas MK cukup berat, tapi asal tidak belah bambu,” katanya sembari mengkritisi LSM juga ada yang tulus bekerja tulus untuk bangsa dan negara, tapi ada yang diboncengi kepentingan lainnya.

Jadi, saat ini susah untuk menebak karena alasan yang selalu di kedepankan liberalisasi dan demokratisasi dalam kerangka nasionalisasi rasional.

Tujuh LSM yang mengajukan permohonan,yaitu Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI).

Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sedangkan pemohon pribadi yaitu KH. Abdurrahman Wahid, Prof. DR. Musdah Mulia, Prof. Dawam Rahardjo dan KH. Maman Imanul Haq. Mereka memberi kuasa kepada Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB).

Para pemohon berargumen bahwa Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 dari UU No 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 91), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Menurut para pemohon, pasal-pasal dalam UU No 1/PNPS/1965 menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antaragama, bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka, membatasi serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama seperti yang terdapat dalam UUD 1945. ( ant )