Mengakhiri Tahun Politik Bersama Pemerintahan Baru

Tahun 2009 merupakan tahun politik. Sejak awal tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan bahwa sepanjang masa itu isu-isu dalam negeri akan dipenuhi oleh isu politik terkait suksesi di Indonesia.

“Kita punya pengalaman pemilihan langsung pada tahun 2004 dan sejak itu sudah dilakukan ratusan pilkada. Kita telah melakukan demokrasi langsung di seluruh negeri. Oleh sebab itu pemerintah bersama KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, KPUD termasuk kepolisian akan menjalankan kewajibannya sebaik-baiknya tahun ini,” katanya dalam sebuah kesempatan di awal 2009.

Dengan kondisi seperti itu, Presiden yakin Indonesia bisa mengelola situasi politik dan keamanan dengan baik pada masa Pemilu tahun ini. “Bahwa terjadi bentrokan, gesekan, benturan dan kampanye yang keras. Itu terjadi di negara mana pun, seperti di negara-negara berkembang lainnya,” katanya.

Presiden juga mengatakan bahwa masa pemilu jangan dipandang sebagai suatu periode yang menakutkan dan menjadi beban yang berlebihan bagi masyarakat sehingga perlu diletakkan pada posisi yang wajar.  ”Letakkan pemilu secara wajar sebagai regularitas demokrasi dalam menyusun kepemimpinan nasional mendatang. Jangan diseram-seramkan dan menjadi beban. Lakukan dengan perilaku politik yang baik,” katanya.

Presiden juga meminta meski akan ada peningkatan eskalasi politik diharapkan tidak membuat kondisi ketertiban dan keamanan menjadi tidak stabil dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

“Pasti akan ada peningkatan eskalasi politik, tetapi jangan sampai membuat terguncang. Rugi kita semua kalau sampai terguncang. Jangan ada kekerasan, kerusuhan yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan nasional,” katanya.

Bagi Presiden Yudhoyono, 2009 memang merupakan tahun yang istimewa karena masa pemerintahan bersama Jusuf Kalla yang sudah berlangsung sejak 2004 akan berakhir. Istimewa karena memang purnawirawan berbintang empat itu akan maju untuk masa jabatan kedua kalinya.

Selain ujian pertama atas kemampuannya mempertahankan popularitas di mata masyarakat atas pemerintahan yang berjalan dengan baik, pemilu 2009 juga merupakan ujian bagi Partai Demokrat, partai yang dibangun oleh Yudhoyono, apakah tetap menjadi partai pemerintah dan mampu menguasai mayoritas kursi di DPR maupun DPRD.

Sejarah kemudian mencatat bahwa pada pemilu 2009, Partai Demokrat meraih suara terbanyak, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

Sementara penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) berlangsung lebih seru dibandingkan dengan pemilu, setidaknya dengan sejumlah isu dan kenyataan politik yang terjadi yang membalikkan sekian banyak ramalan pengamat politik.

Banyak kalangan menilai Presiden Yudhoyono akan kembali berpasangan dengan Jusuf Kalla dalam pertarungan memperebutkan posisi tertinggi dalam pemerintahan di negeri ini, mengingat keduanya dinilai memiliki nilai lebih antara satu dengan lainnya yang saling mendukung.

Namun, kenyataan politik ternyata sangat berbeda jauh dengan apa yang diperkirakan banyak orang. Yudhoyono justru maju ke pilpres menggandeng mantan Menko Perekonomian yang kemudian menjabat Gubernur Bank Indonesia, Boediono.  Sementara Jusuf Kalla menggandeng mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto untuk bertarung menuju pilpres menghadapi Yudhoyono-Boediono dan Megawati-Prabowo.

Kenyataan itu sempat membuat sejumlah pihak lagi-lagi berspekulasi bahwa pemerintahan yang terbentuk pada 2004 pimpinan Yudhoyono dan Kalla dan memegang mandat hingga 20 Oktober 2009 akan terganggu kinerjanya akibat kedua nakhoda itu akan bertarung pada pilpres.

Namun itu ternyata tidak terjadi dan pada akhirnya dengan satu putaran maka pasangan Yudhoyono-Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2009-2014.

Tantangan dan hadangan

Walaupun memenangi pilpres dengan satu putaran, namun gelombang tantangan dan masalah yang dihadapi keduanya sebagai pemegang tampuk pemimpin pemerintahan negara ini sepertinya mulai hadir di awal-awal masa pemerintahan.

Ujian pertama yang harus dihadapi oleh Yudhoyono adalah kontroversi terpilihnya Endang Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan yang terkesan mendadak, padahal sebelumnya Nila Moeloek yang menjalani fit and proper test di Cikeas.

Namun kontroversi itu dapat segera diatasi melalui beberapa langkah yang ditempuh termasuk penjelasan oleh Nila maupun Endang Sedyaningsih sendiri serta langkah Presiden mengangkat Nila sebagai duta MDG?s.

Ujian selanjutnya, adalah kasus hukum atas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kemudian meruncing dengan isu perseteruan antara Kepolisian dan KPK. Masalah itu kemudian diselesaikan dengan penyelesaian hukum berupa penghentian penuntutan oleh pihak Kejaksaan atas kasus Bibit dan Chandra.

Namun ujian yang kemudian menerpa dan hingga saat ini masih bergulir adalah kasus Bank Century yang menyeret nama Boediono dan Sri Mulyani.  DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kasus tersebut dan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak, termasuk Boediono dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur bank sentral tersebut.

Program 100 Hari

Hal lain yang ditunggu oleh masyarakat dari pemerintahan baru yang terbentuk pada 20 Oktober 2009 ini adalah kiprah Kabinet Indonesia Bersatu II meletakkan dasar kerja bagi lima tahun mendatang melalui program kerja 100 hari pertama pemerintahan.

“Satu penggal waktu yang penting program 100 hari, karena itu merancang, menyusun dan mendengar rekomendasi dan hari ini saya tetapkan, semata agar 100 hari pertama bisa lakukan kegiatan penting sehingga 5 tahun pertama bisa baik dan lima tahun mendatang lebih baik dibanding sebelumnya,” kata Presiden.  Kepala negara mengatakan 15 program utama itu merupakan hal-hal yang harus segera diselesaikan.  ”Dari 45 program itu, saya tetapkan 15 di antaranya adalah program pilihan yang mendesak untuk dilaksanakan selama 100 hari ini,” katanya.

Program-program prioritas itu adalah, pemberantasan mafia peradilan dengan membuka Kotak Pos 9949 yang menerima pengaduan masyarakat serta berbagai pihak.

“Pemberantasan mafia hukum, yang saya sebut mafia berkaitan hukum adalah mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain misalnya makelar kasus, suap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak lain, pungutan yang tidak semestinya,” katanya.

Presiden menekankan hal itu karena hal tersebut di samping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum juga merugikan secara material dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal bagi pelakunya.

Program prioritas kedua adalah revitalisasi industri strategis. Presiden juga berturut-turut menetapkan penanggulangan terorisme, peningkatan daya listrik, sektor produksi dan ketahanan pangan serta revitalisasi pabrik pupuk dan gula.

Selain itu juga ditetapkan program utama penggunaan tanah dan tata ruang, penyelesaian cetak biru pengembangan infrastruktur, pengucuran kredit usaha rakyat dan pendanaan pembangunan serta investasi.

Lima program utama terakhir adalah berturut-turut bidang lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, penanganan bencana dan sinkronisasi kerja pusat dan daerah baik di pemerintahan maupun sektor swasta.

“Setelah ini akan lebih banyak bekerja, rencana yang baik ini baru 30 persen dari keberhasilan, bila kita tidak ada rencana dan arah apa yang kita laksanakan maka akan gagal mencapai target,” kata Presiden.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dalam sebuah kesempatan refleksi akhir tahun yang berlangsung di Universitas Paramadina akhir Desember 2009 mengatakan Presiden Yudhoyono harus menggunakan modal politik yang dimilikinya yaitu mayoritas suara pada pilpres 2009, untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan dan tantangan yang ada khususnya pada 2010.

Seperti dikutip media massa, Anies mengatakan kalau ada persoalan fundamental, masalah hukum, politik, kalau tidak selesai, siapa pun yang memerintah akan tersandera lima tahun, jadi dalam jangka yang tidak terlalu panjang, pemerintah harus menemukan solusi hukum dan juga solusi untuk masalah-masalah lainnya. ( ant/ Panca Hari Prabowo )