Korban Tsunami Masih Bertahan Di Gedung DPRK Aceh Barat
TUNTUT RUMAH : Korban tsunami menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat di Meulaboh, Senin (28/12). Sebanyak 200 Kepala Keluarga korban tsunami dari empat kecamatan di Kabupaten Aceh Barat menuntut pembangunan rumah mereka yang rusak akibat bencana yang terjadi 26 Desember 2004. ( FOTO ANTARA/Irwansyah Putra/ed/pd/09.)
Banda Aceh ( Berita ) : Sekitar 200 kepala keluarga (KK) korban tsunami yang unjukrasa sejak Sabtu (26/12), masih bertahan di gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh karena tuntutan rumah permanen yang belum dipenuhi pemerintah setempat.
Juru bicara Gerakan Pejuang Rumah Korban Tsunami (GPRS), Khaidir Azhar saat dihubungi di Meulaboh sekitar 300 Km dari Banda Aceh, Senin [28/12], menyatakan, para korban tsunami tidak akan meninggalkan gedung DPRK sampai tuntutan mereka dikabulkan.
Meskipun para korban kini berada di luar pagar gedung tersebut, tapi mereka tetap nekad untuk bertahan dengan mendirikan tenda ala kadar untuk berteduh.
Pada hari Sabtu, para pengunjuk rasa sempat tidur di teras kantor, tapi akhirnya diusir pihak keamanan, dengan alasan izin mereka melakukan aksi hanya satu hari.
Khaidir menyatakan, Pemerintah Aceh Barat sepertinya tidak bisa memenuhi permintaan korban, sehingga Wakil Bupati Fuadri menyarankan beberapa orang bertemu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh, guna minta bantuan rumah dhuafa.
Tapi, para korban menolak karena bantuan rumah dhuafa belum jelas porsinya atau jumlahnya yang akan diberikan kepada korban tsunami.
“Justru para korban minta agar Gubernur datang ke Meulaboh, kalau tidak mereka akan tetap bertahan di depan gedung DPRK Aceh Barat,” katanya.
Sebenarnya para korban tsunami yang berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Barat itu minta kejelasan dari pemerintah setempat tenang bantuan rumah, tapi kenyataannya Wakil Bupati lepas tangan, ujarnya.
Khaidir menyatakan, hingga saat ini 1.569 kepala keluarga korban tsunami di Kabupaten Aceh Barat masih tinggal di barak pengungsian dan menumpang dengan sanak keluarga.
Korban tsunami yang belum mendapat rumah itu seharusnya dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias, namun karena masa tugasnya sudah habis, masalah tersebut diserahkan ke Pemkab setempat.
“Jadi, jumlah korban tsunami yang belum mendapat rumah itu merupakan data dari BRR dan sudah diserahkan kepada Pemkab Aceh Barat untuk dibangun,” ujarnya.
Namun, sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum merealisasikan bantuan tersebut. Masyarakat mendatangi DPRK mengadu untuk mendapat bantuan rumah. ( ant )
