Depdiknas Miliki Struktur Organisasi Baru Tahun 2010

Jakarta ( Berita ) :  Departemen Pendidikan Nasional tengah menunggu keputusan dari Presiden RI dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara terkait perubahan struktur organisasi baru yang menurut rencana mulai diimplementasikan pada tahun 2010.

“Mudah-mudahan Januari sudah ada ketetapan baru mengenai struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional yang baru,” kata Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, saat silaturahmi dengan wartawan pendidikan di Puncak, Bogor, Minggu [13/12].

Ia mengatakan, bila ada pergantian pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional¬† akibat perubahan struktur organisasi itu merupakan suatu kewajaran. “Pergantian jajaran pejabat itu wajar-wajar saja. Yang penting pergantian itu bukan karena suka dan tidak suka,” katanya.

Lebih lanjut Mohammad Nuh menyatakan kemungkinan dalam struktur organisasi baru yang diusulkan kepada Menpan tersebut disetujui adanya penambahan unit kerja baru untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di instansi tersebut.

“Salah satu struktur baru yang akan dibentuk itu, akan bertugas untuk menangani masalah perlindungan bahasa sebab keberadaan bahasa Indonesia saat ini mulai terancam. Penggunaan bahasa Indonesia dalam forum resmi akan diterapkan dan bukan bahasa asing seperti bahasa Inggris yang malah digunakan sebagai bahasa pengantar,” katanya.

Ia mencontohkan, pada Forum Demokrasi Bali yang berlangsung pekan lalu, meski merupakan acara internasional tetapi bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama pada saat melakukan jumpa pers pada acara tersebut menggunakan Bahasa Indonesia. PM Jepang sendiri menggunakan bahasanya sendiri pada saat memberikan penjelasan.

Mohammad Nuh mengakui saat ini memang masih banyak kalangan yang merasa lebih nyaman menggunakan Bahasa Inggris, terutama dalam menyebutkan berbagai macam istilah yang sebenarnya ada padanannya dalam Bahasa Indonesia.

“Maka dari itu, struktur organisasi baru yang memiliki tugas perlindungan bahasa, diharapkan dapat mendorong berbagai kalangan dan seluruh warga negara Indonesia untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimanapun, bahasa Indonesia adalah bahasa identitas kita,” imbuhnya.

Disinggung mengenai keberadaan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Mendiknas mengatakan tidak ada masalah. “Wakil Menteri merupakan kewenangan presiden. Ada atau tidak ada wakil menteri yang penting membawa kebaikan untuk meningkatkan kinerja,” katanya.

Terkait dengan kinerja, dikatakan Mohammad Nuh, Depdiknas dalam waktu dekat akan meluncurkan layanan pesan singkat (Short Message Service-SMS) pengaduan yang akan menampung saran, kritik serta pengaduan masyarakat dari seluruh Indonesia terkait layanan pendidikan di Tanah Air. “Kami akan menyiapkan unit untuk menampung pengaduan tersebut yang diharapkan akhir Desember 2009 ini sudah bisa diluncurkan”.

Pada bagian lain, Mendiknas mengharapkan agar media mengambil peran untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnnya pendidikan. “Apabila kesadaran kolektif sudah tumbuh, maka tugas media selanjutnya memperkenalkan seluk beluk program, kegiatan serta informasi terkait dengan dunia pendidikan”. ( ant )