Soal Aksi 9 Desember, Presiden SBY Dinilai Berlebihan
Jakarta (Berita): Anggota Komisi III, Gayus T Lumbuun menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu berlebihan menanggapi aksi pada 9 Desember yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi. Menurut Gayus, sebaiknya Presiden SBY untuk menyiapkan keamanan dari kemungkinan hal terburuk. “Presiden SBY tidak perlu panik dan berlebihan seperti itu.
Yang perlu beliau lakukan memerintahkan semua aparat keamanan untuk bersiaga penuh guna menghindari kejadian terburuk yang tidak diinginkan bersama,” ujar Gayus yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century, di gedung DPR, Senin [07/12].
Menurut Gayus, sebagai kepala negara, SBY tinggal menyiapkan aparat keamanan saja agar aksi massa tersebut tidak berbuntut anarkis. “Ini bagian aspirasi masyarakat yang harus diterima,” kata dia.
Menyoal pernyataan Presiden SBY bahwa telah terjadi pembunuhan karakter pada keluarga dan partainya karena disebut menerima aliran dana Century? Gayus mengatakan, hal itu pernyataan politis. Sementara masalah skandal BC, suka atau tidak sudah merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun, harus disikapi dengan serius. “Artinya, pak SBY harus mendukung pengusutannya, bukan mengeluarkan pernyataan seperti itu,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Secara terpisah, Sekjen Partai Demokrat yang baru terpilih, Amir Syamsuddin menghargai banyak kepedulian berbagai kalangan yang menghendaki skandal Bank Century diungkap tuntas. Termasuk pembentukan Pansus Angket Century oleh DPR. “Kami hargai itu semua. Kami mendukung penuh upaya Pansus Angket Century melakukan pemanggilan orang-orang tertentu, termasuk Wakil Presiden Boediono,” kata dia.
Amir menegaskan, siapa pun yang dipanggil harus datang. Sebab hak angket sudah disahkan. Jadi, siapa pun juga, termasuk Boediono, bila dipanggil wajib datang. Karena Pansus sekarang ini sebagai pemegang kendali penyelesaian skandal BC yang kini bernama Bank Mutiara.
Pansus Angket Century, kata Amir, harus menggunakan data-data yang ada dan memanggil orang-orang yang dianggap penting untuk membukan skandal ini. “Pansus angket dipersilahkan menggunakan data yang ada dan mau periksa siapa saja,” ujar mantan anggota Tim Delapan itu.
Amir meminta agar pernyataan Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat itu tidak disikapi dengan sinis, tetapi dengan penuh keadilan. “Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan perkataan SBY hanya membuat kisruh dan presiden bersikap reaktif, itu tidak adil,” ujar Amir.
Ditambahkannya, pernyataan Presiden SBY merupakan reaksi atas aksi. Bahkan ada tudingan yang tidak pantas yang diarahkan kepada SBY. Yang pasti, SBY menyampaikan gerakan 9 Desember, tentu saja setelah mendapat masukan yang valid. “Pemberitaan di media terkesan kurang adil dan cendrung menyudutkan pak SBY,” ujar Amir (iws)
