Presiden SBY Harap Makin Banyak Perempuan Dalam Kabinet

10 TAHUN KOMNAS PEREMPUAN : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima buku “Kita Bersikap” dari Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana pada acara perayaan 10 tahun Komnas Perempuan di Jakarta, Senin (30/11). Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan adanya tiga misi nasional terhadap perempuan yakni, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasinya, menjadikan perempuan sebagai “human capital” sehingga pembangunan bisa bertambah sukses dan memberi kesempatan kepada perempuan sehingga mereka bisa memilih profesi apa yang diinginkan tanpa diskriminasi. ( FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/hp/09.)

Jakarta ( Berita ) :  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap makin banyak kaum perempuan yang menjabat menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Pada perayaan sepuluh tahun Komnas Perempuan di auditorium Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin [30/11], Presiden mengatakan rasio yang cukup untuk mewakili kaum perempuan dalam kabinet seharusnya adalah sepuluh menteri perempuan dari 34 menteri yang ada dalam kabinet.

Saat ini, baru ada lima perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar.

“Dalam Kabinet Indonesia Bersatu saat ini ada lima perempuan, namun masih belum cukup rasionya, masih belum seimbang. Di masa depan harus ada sepuluh menteri barangkali, itu baru rasio yang makin membaik dari sekitar 34 menteri di kabinet,” katanya.

Namun, menurut Presiden, lima perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua setidaknya adalah awal yang baik untuk memberdayakan kaum perempuan Indonesia.

Kepala Negara juga memberikan apresiasi terhadap makin banyaknya jumlah perempuan dalam parlemen Indonesia, di kalangan diplomat, dan di dunia usaha.

Presiden mengatakan memajukan kaum perempuan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat luas serta kaum perempuan itu sendiri.

Untuk memberdayakan peran perempuan, Kepala Negara mengatakan, perempuan harus dipandang sebagai modal sumber daya manusia yang harus diberi peluang yang sama serta kesempatan memilih yang setara.

“Hormati peran apa pun yang diinginkan perempuan,” ujar Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan, meski Indonesia sudah mengadopsi nilai-nilai universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak kaum perempuan, nilai-nilai tradisional perempuan tidak boleh dilupakan.

Kepala Negara berpesan agar nilai-nilai universal tersebut diselaraskan dengan nilai-nilai tradisional, adat, dan agama, sehingga tidak saling berbenturan.

“Tugas kita, mari bikin itu semua harmonis satu sama lain. Tidak harus ada konflik dan benturan antara keduanya. Saya meyakini ada pertemuan antara nilai-nilai universal dan lokal,” demikian Presiden.

Prioritaskan Kur Untuk Usaha Dikelola Perempuan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan usaha berskala mikro dan menengah yang dikelola kaum perempuan akan diprioritaskan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan pemerintah.

Pada perayaan sepuluh tahun Komnas Perempuan di Auditorium Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin, Presiden mengatakan, usaha kecil dan menengah yang dikelola kaum perempuan umumnya memiliki prospek yang baik.

Karena itu, menurut dia, pemerintah akan mengutamakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola kaum perempuan mendapatkan KUR yang akan disalurkan sebesar Rp100 triliun selama lima tahun mendatang.

“Karena usaha mikro kecil dan menengah dan ekonomi kreatif yang dikelola perempuan jarang yang gagal, pasti hemat, tidak ada korupsi, efisien dan terkelola baik,” ujarnya. Presiden mencontohkan kredit mikro yang disalurkan oleh pemenang Nobel Muhammad Yunus di Banglades.

“97 persen dari 7 juta yang diberikan kredit mikro adalah kaum perempuan dan ternyata prestasinya baik,” ujar Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Presiden memberikan apresiasi kepada kaum perempuan yang berkiprah di segala bidang, mulai dari lingkungan, sosial, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Perayaan 10 tahun Komnas Perempuan bertema “Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa.”

Pada acara itu, Presiden sekaligus menerima laporan Komnas Perempuan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam empat dasawarsa sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Kepala Negara berjanji laporan Komnas Perempuan itu akan mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah untuk menyelesaikan masa lalu secara adil. “Itu sebuah refleksi yang jujur, terbuka, dan penuh pembelajaran. Dengan demikian kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bagaimana memperlakukan secara adil kepada pihak-pihak di masa lalu yang tidak mendapatkan keadilan semestinya, tuturnya.

Meski mengakui masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk betul-betul meletakkan kaum perempuan di tempat yang terhormat dan mulia, Presiden menyampaikan tekad kuat pemerintah untuk membangun keadilan bagi perempuan di masa depan.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana menyampaikan lima saran kepada pemerintah di antaranya agar mengambil langkah-langkah khusus untuk memberi dukungan dan pemberdayaan bagi para perempuan korban yang membutuhkan atas dasar kemanusiaan dan tanpa mebeda-bedakan korban atas dasar suku, ras, umur, kelas, kepercayaan, ataupun pandangan politik, termasuk melibatkan mereka dalam segenap acara peringatan perjuangan bangsa.

Pemerintah juga diminta mencabut kebijakan negara yang mengukuhkan stigma pada perempuan korban dan yang menyebabkan perempuan korban tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara.

Selain itu, pemerintah juga diminta melengkapi penulisan, pengajaran, dan mendokumentasikan sejarah bangsa Indonesia dengan kisah-kisah perjuangan dan pengalaman perempuan sesuai dengan temuan-temuan mutakhir tentang peran-peran kepemimpinan perempuan serta pembelajaran tentang dampak peristiwa-peristiwa besar bangsa pada perempuan.

Pemerintah juga diminta membangun sistem hukum yang adil dan peka terhadap kerentanan-kerentanan khas perempuan serta menjamin pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Kemala menyampaikan optimismenya bahwa kepemimpinan perempuan akan menjadi aset yang bermakna bagi seluruh proses demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Atas saran Komnas Perempuan itu, Presiden meminta menteri-menteri terkait seperti Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas saran tersebut agar dituangkan dalam bentuk kebijakan dan aksi.

Dalam acara perayaan sepuluh tahun Komnas Perempuan hadir puluhan perempuan korban kekerasan dari berbagai situasi konflik di Indonesia yang berlangsung selama lebih empat dekade, antara lain perempuan korban peristiwa 1965, konflik di Aceh, Papua, Maluku, Poso, kerusuhan Mei 1998, serta perempuan korban serangan terhadap Jamaah Ahmadiyah.

Selain itu, juga hadir sejumlah perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari 14 negara di Asia, serta perwakilan dari Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Acara tersebut juga dihadiri oleh mantan Presiden BJ  Habibie beserta Ibu Ainun sebagai pendiri Komnas Perempuan. (ant )