Anggota Komisi B DPRD Madina : Perkebunan Plasma Dimadina untuk Rakyat

Panyabungan, (  Berita  ) :   Komisi B akan memanggil Dishutbun, Diskop/UKM Pemkab Madina dan Perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Madina untuk meminta penjelasan tentang pembangunan perkebunan plasma masyarakat sebagai kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Tegas Ali Mutiara Rangkuti Ketua Fraksi Partai Demokrat, skaligus Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Mandailing Natal, dalam temu pers diruang Fraksi-nya. Senin kemarin

Ada banyak sekali persoalan yang muncul, baik melalui temuan/informasi masyarakat maupun laporan resmi masyarakat, tentang perkebunan di Kabupaten ini. Salah satunya, adalah mengenai PTPN IV Kebun Batu Sondat, dimana muncul persoalan tentang ketidakjelasan proses peralihan (take over) lahan PTPN tersebut termasuk luas lahannya. Sebab, menurut yang kita ketahui PTPN mendapatkan izin untuk lahan seluas + 17.000 Ha, sedangkan lahan yang dialihkan dari perusahaan sebelumnya ternyata hanyalah lebih kurang + 3.500 Ha.

Belum lagi ditambah, masuknya surat pengaduan Pengurus Koperasi Tandan Mas Batahan yang menyatakan sekitar 1.000 Ha lahan Anggota Koperasi Tandan Mas ikut di klaim sebagai lahan PTPN IV, serta ketidakjelasan progress dari pembangunan plasma untuk masyarakat yang tergabung dalam 4 (empat) koperasi, yang diketahui telah didukung dana milyaran rupiah melalui alokasi dana revitalisasi perkebunan.

Dilain hal, muncul pula persolan PT. Rimba Mujur Mahkota (PT. RMM) pengadaan Kebun Kemitraan (plasma) untuk masyarakat yang bernaung di Koperasi Bina Karya Pantai Barat.

Karena, sebagaimana kita ketahui berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT. RMM dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemkab, Mandailing Natal tahun 2008, diperhitungkan pelaksanaan pembangunan  Kebun Kemitraan tersebut harusnya sudah mulai berjalan.

Namun Komisi B juga menerima laporan bawah PT. RMM sudah menyurati Pemkab. Mandailing Natal dan masyarakat yang isinya menyatakan tidak mampu melaksanakan pembangunan kebun kemitraan tersebut. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menolak kewajiban yang telah ditegaskan perundangan-undangan?! tanya Ali.

Apa yang membuat PT. RMM begitu berani menyatakan itu?! Jika memang PT. RMM tidak mampu melaksanakan itu, maka perusahaan tersebut harus kita keluarkan dari Mandailing Natal! tegas Ali.

Ketika dikonfirmasi tentang hal ini, H. Riadi Husnan, LC, Ketua Komisi B juga menjelaskan, “Masih banyak lagi sebenarnya persoalan perkebunan di Mandailing Natal ini disamping 2 (dua) perusahaan tadi, termasuk juga PT. Anugrah Langkat Makmur, PT. Mana Alam Lestari, PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Sago Nauli,  PT. Palmaris dan yang lainnya. Jadi ini memang tidak mudah dan tidak dapat dituntaskan dengan hitungan hari”.

Untuk itu, dalam menelusuri berbagai persoalan pelik ini, DPRD Kabupaten Mandailing Natal, melalui Komisi B, minggu depan akan melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi dan bertatap muka dengan masyarakat dan pengurus-pengurus koperasi yang bersangkutan, sebagai langkah awal dari upaya penyelesaian.

Dan sebagai tindaklanjut, kita akan memangil satu persatu perusahaan tersebut, termasuk Dinas Kehutanan/Perkebunan dan Dinas Koperasi/UKM untuk dikonfrontir dengan temuan dan informasi di lapangan. Kita akan pastikan pihak-pihak tersebut untuk datang, jika dibutuhkan, dengan cara paksa sekalipun!, tandas Ustazd Riadi.

Menutup wawancaranya, Ustazd Riadi juga menjelaskan, “Dalam hal-hal yang sangat membutuhkan perhatian khusus dan penyelidikan yang komprehensif, saya yakin DPRD tidak akan segan-segan untuk menggunakan Hak Angket yang dimilikinya. Dan saya yakin, masyarakat tentunya akan mendukung langkah-langkah ini”. ( ril )