Fauzi Lulus Doktor Pertama Dengan Disertasi Syariat Islam

Banda Aceh ( Berita ) :  Moh. Fauzi dinyatakan lulus pada program pasca sarjana strata-3 (S-3) Fiqih Modern di IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan disertasi legislasi pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh.

Fauzi yang merupakan doktor pertama yang meneliti pelaksanaan Syariat Islam di Aceh itu dinyatakan lulus sangat memuaskan setelah diuji oleh lima guru besar pada sidang rapat senat terbuka promosi doktor IAIN Ar-Raniry di kampus tersebut Kamis [29/10] malam.

Kelima penguji tersebut Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, SH, SU, (Ketua Mahkamah Konstitusi), Prof. Prof. Dr. Nur Ahmad Fadil Lubis, SH (Rektor IAIN Sumut), Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA, Prof. Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA, dan Prof. Dr. Rusdy Ali Muhammad, MA (guru besar IAIN Ar-Raniry).

Disertasi Fauzi tersebut merupakan laporan penelitian yang menyangkut bagaimana pergumuluan sosio politik legislasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan bagaimana produk legislasi pelaksanaan Syariat Islam ditinjau dari Hukum Tata Negara (HTN).

Fauzi menilai, produk legislasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tetap sejalan dengan HTN, karena adanya perubahan ketatanegaraan pasca reformasi yang mengubah politik hukum dari unifikasi menjadi pluralisme.

Perubahan ini melahirkan teori pelimpahan wewenang otonomi hukum, yakni adanya pelimpahan wewenang Syariat Islam, Mahkamah Syar’iyyah menangani perkara pidana, dan kewenangan membuat hukum materiil dan formil yang pengaturannya diserahkan kepada qanun.

Kemudian, kewenangan qanun/ perda  tentang jinayat untuk mengatur jenis dan besarnya hukuman tanpa terikat batasan yang berlaku bagi qanun selain jinayat, katanya.

Landasan filosofi produk legislasi di Aceh sudah terpenuhi, karena sesuai dengan sistem hukum Pancasila, katanya.

Landasan yuridis dari aspek harmoni vertikal juga terpenuhi namun memerlukan upaya harmonisasi antar berbagai peraturan perundang-indangan, baik tingkat nasional maupun lokal, sedangkan dari aspek horizontal dan internal tidak terpenuhi, ujarnya.

Menyinggung adanya pro kontra Qanun Jinayat, ia berpendapat,  Pemerintah Aceh dan DPRA belum memiliki kepahaman yang sama, sehingga ada beberapa pasal dalam qanun tersebut yang tidak disetujui.

Berkaitan dengan pasal hukum rajam, Fauzi menyatakan, Pemerintah Aceh masih memahami secara riil bahwa rajam yang dimaksud dalam Islam adalah hukuman mati dengan menggunakan kekerasan yakni dilempar batu.

Dalam hukum positif, hukuman mati dengan seperti itu melanggar HAM, sehingga Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak menyetujui, karena rajam dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Padahal menurut Fauzi, bisa saja teknik hukuman rajam diganti, misalnya dengan ditembak atau disuntik, karena hukum Indonesia juga mengenal hukuman mati.

“Disinilah perlu adanya kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif. Dan ini perlu kajian yang mendalam, apakah tetap diperlukan hukum rajam atau tidak pada Qanun Jinayat,” katanya. ( ant )