Keluarga Pejabat Boleh Tender Bakal Ramai Ini Ya ?

Wakil Ketua KPK M.Jasin mengatakan keluarga pejabat boleh ikut tender atau lelang yang dibiayai oleh negara. Yang perlu mengikuti prosedur panitia dan pejabat memberitahukan si A itu adalah keluarganya.

Penjelasan ini adalah dari Wakil Ketua KPK,bukan dari ketua dan bukan pula dari menteri dan presiden. Jadi belum satu kepastian yang kuat, hanya memang boleh-boleh saja asalkan menuruti peraturan.

Tapi begitupun pasti ada pikiran untuk membuka kesempatan keluarga pejabat atau atas nama pejabat hendak mengumpul uang pada masa lima tahun ini. Tentu pasti ramai persoalannya. Yang lebih pasti lagi panitia tender/lelang kebingungan untuk menetapkan siapa jadi pemenang.

Sedangkan belakangan ini pun sudah terlaksana titipan-titipan dari pejabat di daerah. Dengan adanya lampu kuning dari KPK ini, tentu akan lebih ramai lagi. Yang menggerutu nanti adalah yang benar-benar swasta tidak terkait dengan pejabat di daerah atau kenalan lainnya. Maka jadilah seperti kata orang, mereka-mereka juga yang mengaut uang negara itu. Resmi dan tidak resmi mereka yang mengantonginya.

Saya selaku rakyat mengusulkana agar pihak DPR apalagi pemerintah tidak menerima keterangan dari wakil Ketua KPK itu dan tidak pula wewenangnya untuk mengatakan itu. Jika ditanya  orang lain maunya jawabnya adalah hal itu  wewenang dari pemerintah atau panitia tender.

Mengenai menuruti peraturan inilah yang sulit bagi anak bangsa ini. Masih banyak yang bangga jika mampu melanggar peraturan. Ditangkap KPK atau Polisi dan Jaksa tidak masalah asalkan peraturan sudah dilanggar dan uang masuk sudah ditangan Pelanggaran tentu akan menjadi kerja penegak hukum termasuk KPK.

Jadi penjelasan ini menambah kerja dari penegak hukum termasuk KPK. Sudah ada aturan dan sudah lama dipatuhi mengapa sekarang ini   Wakil Ketua KPK membuka pinta membuat kesalahan? Bagaimana Ketua DPR dan Presiden, tepatkah suara KPK itu ? ( Marihot Siagian di Glugur Medan )