Penyelesaian Sengketa Batas Sebaiknya Libatkan “Tomas”

Kupang ( Berita ) :  Penyelesaian pendudukan wilayah demarkasi di Naktuka, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT oleh 40 kepala keluarga (KK) dari Distrik Oecusse, Timor Leste, sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat (Tomas)  daerah terdekat.

“‘Tomas’ Daerah terdekat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) ini dilibatkan, karena sebagian dari 40 KK tersebut berasal dari dua kabupaten ini,” kata wakil ketua sementara DPRD NTT, Nelson Obet Matara, di Kupang, Rabu [30/09].

Menurut Matara, kehadiran tokoh masyarakat dan tokoh adat dari daerah terdekat, akan mempercepat proses penyelesaian secara adat masalah pendudukan wilayah Naktuka oleh warga Oecusse Timor Leste itu.

“Kalau penyelesaian sengketa secara adat, tentunya berawal dari silsila turunan hingga daerah itu diduduki kelompok dari daerah seberang,” katanya.

Artinya, kata anggota Fraksi PDI-P DPRD NTT ini, ketika 40 KK berargumen bahwa mereka sampai menduduki wilayah ini, karena di bawah oleh tokoh atau raja tertentu, bisa dibuktikan melalui tokoh masyarakat daerah sekitar yang pasti mengetahui juga tentang sejarah asal usul.

“Bahwa penyelesaian tersebut tentunya tidak dalam satu hari dan di satu tempat saja. Namun sejak awal, sebaiknya tim negosiasi diingatkan untuk tidak lupa melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat daerah terdekat, sehingga sejak awal pula pembicaraan diikuti,” katanya.

Alexander Efi, warga Desa Naikake, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, sependapat dengan Matara.

Menurut Efi, kehadiran Alex Thaal dan Lasarus Thaal dari Kabupaten TTU sangat penting, karena sekitar 75 persen dari 40 KK yang saat ini menempati wilayah  demarkasi Naktuka asal-usunya dari “tamukun” (ketua adat) Tali atau saat ini Desa Naikake, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU.

Efi mengaku, pada tahun 1955 ada sejumlah warga dari “Tamukun Tali” hijrah ke Amfoang Timur untuk berkebun, setelah mendapat restu dari raja Amfoang saat itu, Lafu Kameo.

Dalam perjalanan, kata Efi, terjadi kawin-mawin antarwarga dari Amfoang, Kabupaten Kupang, Tamukun Tali Kabupaten TTU dan Setrana-Oecusse dan kemduian memilih menetap di Setrana-Oecusse hingga tahun 1975 Timor-Timur (Timtim) saat ini Timor Leste,  bergabung dengan Indonesia.

Tahun menjelang penentuan pendapat tahun 1999, warga Setrana ini lebih condong untuk memilih pro otonomi, namun karena terancam sehingga pilihan politik saat itu tidak pasti antara otonomi atau merdeka, sehingga mencari tempat netral ke Naktuka.

Dan pada tahun 2006 kata Efi mulai membangun pemukiman di wilayah Naktuka hingga saat ini. “Jadi sesunggunya 40 KK ini asal muasalnya dari Indonesia bukan Timor Leste. Pilihan mereka ke Timor Leste karena tekanan politik dan unsur keterpaksaan saja,” katanya. Sehingga pilihan penyelesaian sengketa di Naktuka itu secara adat sangat tepat dan melibatkan tokoh yang berkompeten. ( ant )