Pelantikan Anggota DPR/DPD RI Hamburkan Uang Rakyat

      Comments Off

Jakarta (Berita): Sejumlah kalangan menilai anggaran orientasi dan pelantikan anggota DPR/DPD RI tersebut sebagai bentuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Diduga telah terjadi persekongkolan antara KPU, DPR dan DPD pada acara yang digelar 5 tahun sekali.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Mengkritisi Anggaran Orientasi dan Pelantikan Anggota DPR/DPD Periode 2009-2014″ disampaikan Direktur Indonesia Budget center (IBC) Arif Nur Alam, Ibrahim Fahmi Badoh dari ICW, Pengamat Politik UI, Arbi Sanit dan Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Makassar saat diskusi bertajuk “ di Pressroom DPR, Jakarta, Selasa [29/09].

Direktur IBC, Arif Nur Alam menjelaskan, total biaya orientasi danpelantikan anggota DPR dan DPD yang dianggarkan KPPU, DPR, DPD mencapai Rp46 miliar lebih (Rp46.049.619.000). Dengan perincian, kata Arif, KPU mengalokasikan Rp11 miliar, Setjen DPR sebanyak Rp28,5 miliar, dan Sektretariat DPD RI sebanyak Rp6,5 miliar. “Biaya pelantikan per anggota DPR-DPD rata-rata sebesar Rp66,54 juta. Setara dengan 166 kali lipat alokasi Biaya Operasional Sekolah (BOS) siswa-siswi pertahun atau 1.105 kali lipat biaya Jamkesmas/orang miskin,” kata Arif.

Menurut Arif, sebenarnya anggaran Rp46 miliar lebih bisa dihemat sebanyak Rp35,10 miliar apabila biaya perjalanan pemindahan anggota DPR dan anggotaDPD dapat dibiayai dari alokasi dana dari KPU. Dengan demikian, anggaran paket pelantikan yang dialokasikan dari pos DPR, DPD dan KPU yang mencapai Rp35,10 miliar menjadi tidak terpakai dan dapat dikembalikan ke kas negara.

Sedangkan Ibrahim Fahmi Badoh juga menilai anggaran pelantikan DPR dan DPD sebagai bentuk pemborosan uang negara. Menurut dia, watak korupsi parlemen periode lalu harus menjadi bahan evaluasi berharga untuk keanggotaan parlemen periode 2009-2014. Ia juga mengusulkan upaya mencegah terjadinya korupsi di parlemen adalah tata tertib DPR-DPD harus mampu mencegah suap dan terjadinya konflik kepentingan bisnis-jabatan publik. “Harusnya anggota DPR/DPD yang baru menolak biaya orientasi dan pelantikan yang memboroskan anggaran dengan tidak menginap di hotel mewah,” kata Fahmi.

Hal senada disampaikan Pengamat Politik dari Unhas, Hasrulla. Dikatakan dengan biaya orientasi dan pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 yang besar sangat paradoks dan tidak mencerminkan kondisi masyarakat yang masih miskin. “Selain terkesan menghambur- hamburkan uang rakyat/negara, juga dianggap berbau hedonisme. Artinya, mereka menikmati uang rakyat di atas penderitaan rakyat,” tandas dia.

Kecaman keras juga dilontarkan Arbi Sanit. Menurutnya, anggaran pelantikan anggota DPR/ DPD yang cukup besar. “Mereka tidak punya nurani, hanya menghamburkan uang rakyat,” tukas dia. Arbi menambahkan, tugas orientasi anggota DPR/DPD bukanlah tugas KPU atau DPR maupun DPD melainkan tugas partai politik. (iws)